Dikunjungi Mahasiswa Magang Merdeka, DPR Pamer Keberhasilan Dplomasi Parlemen

JAKARTA - Peran diplomasi bagi sebuah negara sangatlah penting. Diplomasi bukan hanya instrumen untuk mencapai kepentingan negara tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi efektif antar negara untuk mengatasi berbagai isu internasional.

“Di Indonesia, diplomasi parlemen telah menjadi mandat DPR RI, menunjukkan implementasi dari multi-track diplomacy. Tujuannya adalah untuk memperkuat diplomasi eksekutif dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia,” ujar anggota DPR RI Komisi IV dan anggota BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) RI Ravindra Airlangga saat menerima audiensi sekitar 20-an orang mahasiswa peserta program Magang Merdeka, Senin, (15/10/2023).

Dalam audiensi tersebut, Ravindra memaparkan pandangannya mengenai diplomasi dan peran penting BKSAP di era globalisasi saat ini. Anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini juga menjelaskan manfaat dari dibukanya peran diplomasi anggota DPR.

“Bagi Indonesia, manfaat pertama yang dimiliki adalah setidaknya, Indonesia memiliki ekstra 575 diplomat yang bersifat one-time job (pekerjaan sekali jadi). Untuk itu, Pemerintah perlu memanfaatkan peran anggota parlemen dalam diplomasi ini secara maksimal,” ujar Ravindra dalam keterangan resminya, Selasa (17/10/2023)



Ravindra menyebutkan, kelebihan lain diplomasi parlemen, khususnya yang dijalankan oleh BKSAP, adalah gaya komunikasinya yang lebih terbuka, fleksibel, dan straight forward. Hal ini agak berbeda dengan Kementerian Luar Negeri yang terikat oleh protokol kenegaraan. Dalam pelaksanaannya, BKSAP memiliki empat desk utama, yakni Kerja Sama Internasional, Kerja Sama Regional, Kerja Sama Bilateral, dan Diplomasi Individu (Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota).

Dalam pertemuan itu, Ravindra juga menjelaskan berbagai pencapaian penting BKSAP. Salah satunya adalah inisiasi World Parliamentary Forum for Sustainable Development (WPFSD) yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif.
Komitmen ini diperkuat dengan peningkatan investasi dalam Human Capital dan partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi, seperti yang disepakati pada pertemuan IMF-World Bank tahun 2018.

Di level kerja sama bilateral, pada periode 2019-2024, BKSAP membentuk sedikitnya 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) untuk memperkuat persahabatan. “Jumlah Grup tersebut dua kali lipat dari periode sebelumnya,” tutur Ravindra.

Dalam level kawasan dan antarkawasan, BKSAP juga memfasilitasi kerja sama antar parlemen Indonesia dengan parlemen negar-negara Pasifik Selatan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership. IPPP kali pertama sukses terselenggara 2018 dan mendapatkan aspirasi positif dari negara-negara yang hadir.

“Tahun depan, IPPP akan kembali dihelat sebagai platform penguatan kapasitas dari sisi teknis dan substantif untuk isu-isu legislatif dan kelembagaan parlemen di negara-negara tersebut,” ujarnya.