Pemerintah Diminta Jangan Dulu Buka Sekolah di Zona Kuning
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mewacanakan untuk membolehkan pembukaan sekolah di zona kuning. Namun Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian tidak sependapat dengan pembukaan sekolah di zona kuning tersebut.
Menurut Hetifah, pembukaan sekolah di zona kuning sebaiknya jangan dulu dilakukan. Dia menjelaskan, jika memang pertimbangan mau dibukanya sekolah di zona kuning adalah karena kesulitan yang dihadapi besar sekali dengan PJJ maka pembukaan sekolah ini bukan alasan yang tepat.
"Menurut saya ini tidak mendesak dan urgensi utama kita sekarang adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak," katanya ketika dihubungi SINDONews, Kamis (8/6). (Baca juga: Relawan Kampus Mengajar, Solusi Kemendikbud Atasi PJJ )
Politikus Golongan Karya ini juga menjelaskan, prioritas pada kesehatan dan keselamatan anak ini pun juga sudah ditegaskan berulang kali oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Menurut Hetifah, sebaiknya Kemendikbud fokus saja dulu pada peningkatan pada proses pembelajaran jarak jauh dibandingkan memutuskan pembukaan sekolah di luar zona hijau yang sulit sekali dimonitor apakah protokol kesehatannya terpenuhi.
Hetifah melanjutkan, jika ada potensi kekerasan yang terjadi pada anak selama belajar di rumah maka diperlukan adanya pengawasan sosial dari masyarakat dan juga pengawasan intensif dari guru. (Baca juga: NU Akhirnya Putuskan Tetap Ikut POP Kemendikbud )
Sebelumnya diberitakan, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mendiskusikan untuk merevisi SKB 4 Menteri Terkait Panduan Pembelajaran di Masa Covid yang terbit 15 Juni lalu.
Di antara rumusan yang muncul dalam pertemuan tersebut adalah memberikan ‘lampu hijau’ dibukanya sekolah-sekolah meski berada di zona kuning atau oranye.
Menurut Hetifah, pembukaan sekolah di zona kuning sebaiknya jangan dulu dilakukan. Dia menjelaskan, jika memang pertimbangan mau dibukanya sekolah di zona kuning adalah karena kesulitan yang dihadapi besar sekali dengan PJJ maka pembukaan sekolah ini bukan alasan yang tepat.
"Menurut saya ini tidak mendesak dan urgensi utama kita sekarang adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak," katanya ketika dihubungi SINDONews, Kamis (8/6). (Baca juga: Relawan Kampus Mengajar, Solusi Kemendikbud Atasi PJJ )
Politikus Golongan Karya ini juga menjelaskan, prioritas pada kesehatan dan keselamatan anak ini pun juga sudah ditegaskan berulang kali oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Menurut Hetifah, sebaiknya Kemendikbud fokus saja dulu pada peningkatan pada proses pembelajaran jarak jauh dibandingkan memutuskan pembukaan sekolah di luar zona hijau yang sulit sekali dimonitor apakah protokol kesehatannya terpenuhi.
Hetifah melanjutkan, jika ada potensi kekerasan yang terjadi pada anak selama belajar di rumah maka diperlukan adanya pengawasan sosial dari masyarakat dan juga pengawasan intensif dari guru. (Baca juga: NU Akhirnya Putuskan Tetap Ikut POP Kemendikbud )
Sebelumnya diberitakan, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mendiskusikan untuk merevisi SKB 4 Menteri Terkait Panduan Pembelajaran di Masa Covid yang terbit 15 Juni lalu.
Di antara rumusan yang muncul dalam pertemuan tersebut adalah memberikan ‘lampu hijau’ dibukanya sekolah-sekolah meski berada di zona kuning atau oranye.
(mpw)
Lihat Juga :
