Indeks Pembangunan Kebudayaan 2022 Meningkat

JAKARTA - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022. IPK pada tahun data terakhir 2022 mencapai skor 55,13, yang merupakan tertinggi sejak pandemi.

Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan di Indonesia, sebuah indikasi upaya yang telah dilakukan menuai hasil.

Hal ini menandakan rebound dari penurunan skor IPK yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19.

Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud) dinilai telah sukses dalam mengimplementasikan program-program yang meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan.

Baca juga: Kemendikbudristek Sajikan Kebudayaan Khas Indonesia Melalui Kanal Indonesiana TV

IPK ini disusun oleh Kemendikbudristek bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berdasarkan kerangka kerja Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO.

IPK terdiri atas 31 indikator yang dikelompokkan dalam 7 dimensi global: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Warisan Budaya, dan Gender.

Peningkatan IPK ini menjadi indikator penting dalam pembangunan kebudayaan nasional dan membantu dalam merumuskan kebijakan berbasis pengetahuan untuk pengembangan kebudayaan di Indonesia.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengatakan, pemajuan kebudayaan merupakan hal yang penting dan strategis bagi sebuah bangsa. Terutama bagi Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya yang luas dan berakar.

"Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai cerminan nilai, sejarah, dan identitas bangsa, tetapi juga sebagai alat penting dalam berbagai aspek pembangunan nasional dan memperkuat diplomasi kita di panggung internasional," ujarnya, melalui siaran pers, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Beasiswa Pelaku Budaya Kemendikbudristek, Kuliah Gratis S2, S3, dan Program Non-Gelar

Hilmar melanjutkan, Indonesia ke depan tidak hanya mempertahankan identitas nasional dan nilai-nilai historisnya tetapi juga meningkatkan potensi ekonominya dan memperkuat pengaruhnya di dunia.

Dia mencontohkan, selama satu dekade ini sebuah operasi kebudayaan dari Korea Selatan (Hallyu) telah diperlihatkan dengan desain rapi, melalui proses perencanaan yang panjang dan matang sebagai simbol identitas Korea Selatan di seluruh dunia.

Tidak hanya semata menjadi sebuah diplomasi kebudayaan belaka, ujarnya, tapi benar-benar telah menunjukkan kepada dunia bagaimana kebudayaan Korea dikonsumsi oleh hampir setengah populasi manusia di belahan dunia lainnya.

"Tentu kita tidak bisa menafikan pula berapa potensi ekonomi yang bisa dihitung darinya. Oleh karena itu, strategi pemajuan kebudayaan harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional, termasuk dalam diskusi dan debat politik, khususnya menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden,” papar Hilmar.

Calon presiden dan wakil presiden perlu memerhatikan pentingnya kebudayaan dalam strategi pembangunan nasional. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, integrasi kebudayaan dalam pendidikan, pengembangan ekonomi kreatif berbasis kebudayaan, dan pemanfaatan platform media berbasis digital untuk memperkuat diplomasi budaya.

"Kebudayaan harus menjadi salah satu pilar dalam visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," ujarnya.

Sebagai salah satu inisiatif terbaru Ditjenbud, Indonesiana.TV, hadir untuk mendiseminasi informasi dan pengetahuan yang mendorong peningkatan literasi dan ekspresi terkait kebudayaan.

Kepala Balai Media Kebudayaan yang menaungi Indonesiana.TV Retno Raswaty menjelaskan, platform ini tidak hanya berfungsi sebagai pustaka digital, tetapi juga sebagai media ekspresi dan partisipasi masyarakat dalam konteks kebudayaan.

"Dengan konten yang beragam untuk umum dan anak-anak, Indonesiana.TV membuka jendela baru bagi masyarakat untuk mengenal lebih dalam kebudayaan Indonesia," ungkapnya.