UKT Mahal, Kemendikbud: Penetapan Uang Kuliah Harus Bijak, Adil, dan Inklusif

Kamis, 16 Mei 2024 - 09:58 WIB
loading...
UKT Mahal, Kemendikbud:...
Respons mengenai UKT mahal oleh Plt Sesdirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Tjitjik Srie Tjahjandarie. Foto/Diktiristek.
A A A
JAKARTA - Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal makin hangat diperbicangkan di tengah proses penerimaan mahasiswa baru . Kemendikbudristek pun mendorong penetapan biaya kuliah harus dilandaskan dua prinsip.

Plt Sesdirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Tjitjik Srie Tjahjandarie menyatakan, bersikap bijaksana dan mempertimbangkan asas keadilan dalam penetapan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).

Baca juga: UKT Mahal, Kemendikbudristek Ungkap Alasan Kenaikannya

Selain itu, ujarnya, penyelenggaraan pendidikan tinggi bersifat inklusif. Hal ini artinya hak untuk mendapat pendidikan itu dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan kemampuan akademis tinggi.

Maka untuk memenuhi inklusivitas ini, jelasnya, pemerintah mewajibkan kepada seluruh PTN untuk membuat dua kelompok UKT dengan biaya kuliah rendah.

UKT 1 dan 2 Wajib


UKT kelompok 1, menurut Tjitjik, yaitu dengan uang kuliah per semester yang dibayar mahasiswa sebesar Rp500.000 dan UKT kelompok 2 dikunci dengan nominal Rp1 juta.

Proporsi UKT 1 dan UKT 2 sebesar minimum 20 persen. Hal ini untuk menjamin masyarakat tidak mampu namun memiliki kemampuan akademik tinggi dapat mengakses pendidikan tinggi (tertiary education) yang berkualitas.

Baca juga: UKT Mahal, Menko PMK: Jangan Sampai Mahasiswa Merasa Terjebak

“Dalam penetapan UKT, wajib ada kelompok UKT 1 dan UKT 2 dengan proporsi minimum 20 persen. Ini untuk menjamin akses pendidikan tinggi berkualitas bagi masyarakat yang kurang mampu,” katanya, melalui siaran pers, Kamis (16/5/2024).

Pemerintah Tak Mampu Menutupi Seluruh Biaya Operasional


Tjitjik menjelaskan, saat ini intervensi pemerintah melalui BOPTN baru bisa menutup sekitar tiga puluh persen biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk itu, perlu peran serta masyarakat bergotong royong melalui mekanisme pendanaan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Selain itu, Tjitjik juga mendorong perguruan tinggi mengoptimalkan pengelolaan aset untuk menambah pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non-UKT dan IPI.

Perempuan berhijab ini pun menegaskan saat ini Ditjen Diktiristek terus berkoordinasi dengan para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar penyesuaian UKT tidak melebihi batas standar pembiayaan yang telah ditentukan, harus sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga mengimbau PTN untuk terus melakukan sosialisasi terkait UKT kepada para pemangku kepentingan masing-masing.

Prinsip Penetapan UKT Sama dengan BKT


Lebih lanjut, ia menjelaskan perguruan tinggi memiliki kewenangan otonom untuk menetapkan UKT kelompok 3 dan seterusnya. Namun, Tjitjik mengingatkan bahwa penetapan besaran UKT tetap ada batasannya yaitu untuk UKT kelompok paling tinggi maksimal sama dengan besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT).

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pemerintah perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). SSBOPT merupakan acuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang secara periodik diriviu dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.

SSBOPT menjadi dasar pengalokasian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan penetapan BKT. BKT merupakan dasar penetapan UKT untuk setiap program studi diploma dan sarjana.
(nnz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Unpad Buka Pendaftaran...
Unpad Buka Pendaftaran SMUP 2025, Tersedia Banyak Jalur Masuk dan Kuota Besar
UPI Resmi Buka Pendaftaran...
UPI Resmi Buka Pendaftaran Jalur Mandiri 2025, Cek Jadwal dan Syaratnya di Sini
Unair Buka 4 Jalur Mandiri...
Unair Buka 4 Jalur Mandiri 2025: Syarat, Jadwal, dan Tips Lolos Seleksi
Kelas Internasional...
Kelas Internasional IPB University 2025 Kembali Dibuka, Simak Syaratnya
3 Jalur Seleksi Mandiri...
3 Jalur Seleksi Mandiri IPB University Siap Dibuka 9 Mei 2025
28 PTN Resmi Buka Penerimaan...
28 PTN Resmi Buka Penerimaan Mahasiswa Baru lewat SMMPTN Barat 2025
Polemik UKT, DPD RI...
Polemik UKT, DPD RI Minta Permendikbudristek No 2/2024 Dikaji Ulang
Kepala LL Dikti IV Tinjau...
Kepala LL Dikti IV Tinjau Fasilitas Kampus STMIK AMIKBANDUNG
Viral Mahasiswa Penerima...
Viral Mahasiswa Penerima Beasiswa UKT Diminta Kerja Paruh Waktu, Warganet: ITB Makin Hari, Makin Kocak!
Rekomendasi
Kisah Belanda Intai...
Kisah Belanda Intai Pertempuran Pasukan Kerajaan Mataram dan Banten
7 Fakta Jenderal Rudini,...
7 Fakta Jenderal Rudini, Pernah Ditolak Ketika Mendaftar Penerbang TNI AU
Terence Crawford Pukul...
Terence Crawford Pukul KO Canelo, Abel Sanchez: Dia Kelelahan setelah 4-5 Ronde
Trump Ancam Jatuhkan...
Trump Ancam Jatuhkan Tarif 50% ke Produk Uni Eropa
Polisi dan Kemenhub...
Polisi dan Kemenhub Siap Gempur Truk ODOL, tapi Awalnya Hanya Sosialisasi!
Isu Airlangga Bakal...
Isu Airlangga Bakal Direshuffle Mencuat, Sekjen Golkar Ungkap Ini
Berita Terkini
MAN Insan Cendekia akan...
MAN Insan Cendekia akan Jadi Madrasah Internasional, Mudah Kuliah di Kampus Top Dunia
Lulus dari Kampus BUMN...
Lulus dari Kampus BUMN Ini Bisa Langsung Kerja di PLN, Asal Berprestasi
Pengajuan SDUWHV Australia...
Pengajuan SDUWHV Australia 2025 Sudah Dibuka, Ini Panduan Lengkapnya
Wamen PPPA Veronica...
Wamen PPPA Veronica Tan Dorong Pelatihan Difabel yang Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja
Ingin Daftar Sekolah...
Ingin Daftar Sekolah Kedinasan Tapi Buta Warna? Ini Informasi yang Perlu Kamu Tahu
Telkomsel Buka Kompetisi...
Telkomsel Buka Kompetisi Riset Nasional 2025 bagi Mahasiswa S1, Perkuat Ekosistem Riset Data-Driven di Indonesia
Infografis
Menkes: Orang Gaji Rp15...
Menkes: Orang Gaji Rp15 Juta Pasti Lebih Sehat dan Pintar
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved