Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Megawati: Pemerintah Perlu Perhatikan Anggaran Pendidikan, Kurangi yang Namanya Bansos
loading...
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menilai bahwa pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap anggaran pendidikan di Tanah Air. Foto/Felldy
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menilai bahwa pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap anggaran pendidikan di Tanah Air. Menurutnya, hal ini penting dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berjiwa progresif dan maju.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato pengerahannya dalam acara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Mulanya, Megawati menyinggung soal pola pembangunan semesta berencana. Ia meminta kepada Kepala Bappenas, Suharso Monoarfo untuk membedah kembali pola tersebut.
"Kalo ada yang jelek, dibuang, kalo ada yang mesti katakan mungkin tidak mengikuti zaman, peradaban, ya di modifikasi. Tapi intinya itu luar biasa, menurut saya. Nah untuk apa sih? Menyiapkan manusia Indonesia agar berjiwa progresif, maju," kata Megawati dalam pidatonya.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini lantas menyinggung soal uang kuliah tunggal (UKT) yang mendapat sorotan dari masyarakat lantaran terjadinya kenaikan.
Ia memandang, seharusnya pemerintah dapat menyiapkan anggaran khusus dalam sektor pendidikan ini."Kalo saya sorry, karena saya pernah Presiden, kalo untuk sekolah nggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya Bansos. Nggak boleh? Boleh," ujarnya.
Presiden kelima RI itu meminta agar pemerintah membicarakan kembali kepada DPR untuk menyiapkan postur anggarannya. Sehingga, pendidikan bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Megawati juga meminta kepada seluruh kadernya yang duduk di DPR RI, untuk dapat memperjuangkan sistem pendidikan yang bebas biaya ke depan.
"Apa nggak bisa? Padahal kan harusnya untuk pendidikan itu, sekolah itu harus gratis. Jangan betul, betul, jalankan. Berani nggak jalankan? Jangan ngomong doang, lho kok pake heboh, saya tuh sampe pusing UKT," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato pengerahannya dalam acara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Mulanya, Megawati menyinggung soal pola pembangunan semesta berencana. Ia meminta kepada Kepala Bappenas, Suharso Monoarfo untuk membedah kembali pola tersebut.
"Kalo ada yang jelek, dibuang, kalo ada yang mesti katakan mungkin tidak mengikuti zaman, peradaban, ya di modifikasi. Tapi intinya itu luar biasa, menurut saya. Nah untuk apa sih? Menyiapkan manusia Indonesia agar berjiwa progresif, maju," kata Megawati dalam pidatonya.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini lantas menyinggung soal uang kuliah tunggal (UKT) yang mendapat sorotan dari masyarakat lantaran terjadinya kenaikan.
Ia memandang, seharusnya pemerintah dapat menyiapkan anggaran khusus dalam sektor pendidikan ini."Kalo saya sorry, karena saya pernah Presiden, kalo untuk sekolah nggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya Bansos. Nggak boleh? Boleh," ujarnya.
Presiden kelima RI itu meminta agar pemerintah membicarakan kembali kepada DPR untuk menyiapkan postur anggarannya. Sehingga, pendidikan bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Megawati juga meminta kepada seluruh kadernya yang duduk di DPR RI, untuk dapat memperjuangkan sistem pendidikan yang bebas biaya ke depan.
"Apa nggak bisa? Padahal kan harusnya untuk pendidikan itu, sekolah itu harus gratis. Jangan betul, betul, jalankan. Berani nggak jalankan? Jangan ngomong doang, lho kok pake heboh, saya tuh sampe pusing UKT," pungkasnya.
(wyn)
Explore More
