PB PGRI Serukan Pentingnya Anggaran Pendidikan dan Guru di Seminar Internasional
Kamis, 11 Desember 2025 - 14:05 WIB
loading...
PB PGRI menggelar seminar internasional Go Public Fund Education Campaign: Quality Education for All di Gedung Guru, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Foto/PB PGRI.
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menggelar seminar internasional “Go Public Fund Education Campaign: Quality Education for All” sebagai upaya global mendorong investasi lebih besar pada pendidikan publik dan kesejahteraan guru .
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menegaskan bahwa PGRI telah lama berkomitmen memperjuangkan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun sejak tahun 2023, organisasi ini menerima mandat khusus untuk mengampanyekan pentingnya pendanaan pendidikan yang adil, perlindungan guru, serta masa depan profesi guru dan dosen di Indonesia.
Baca juga: Pensiun Jadi Menkeu, Sri Mulyani akan Ngajar di Oxford
Unifah mengungkapkan keprihatinannya karena Indonesia sebenarnya termasuk sedikit negara yang menetapkan 20 persen anggaran pendidikan dalam konstitusi. Namun implementasi di lapangan tidak selalu sesuai.
“Sejak 2005 sampai sekarang, kami terus menegur pemerintah, bahkan melakukan judicial review ke MK agar mandat undang-undang ini benar-benar dijalankan,” ujarnya.
PGRI juga menyoroti situasi guru di Indonesia, khususnya banyaknya guru honorer serta perbedaan perlakuan antara guru negeri dan swasta. Karena itu, kampanye “Go Public Fund Education” menekankan perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap kepastian kerja, kesejahteraan, profesionalisme, dan perlindungan guru.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menegaskan bahwa PGRI telah lama berkomitmen memperjuangkan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun sejak tahun 2023, organisasi ini menerima mandat khusus untuk mengampanyekan pentingnya pendanaan pendidikan yang adil, perlindungan guru, serta masa depan profesi guru dan dosen di Indonesia.
Baca juga: Pensiun Jadi Menkeu, Sri Mulyani akan Ngajar di Oxford
Unifah mengungkapkan keprihatinannya karena Indonesia sebenarnya termasuk sedikit negara yang menetapkan 20 persen anggaran pendidikan dalam konstitusi. Namun implementasi di lapangan tidak selalu sesuai.
“Sejak 2005 sampai sekarang, kami terus menegur pemerintah, bahkan melakukan judicial review ke MK agar mandat undang-undang ini benar-benar dijalankan,” ujarnya.
PGRI juga menyoroti situasi guru di Indonesia, khususnya banyaknya guru honorer serta perbedaan perlakuan antara guru negeri dan swasta. Karena itu, kampanye “Go Public Fund Education” menekankan perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap kepastian kerja, kesejahteraan, profesionalisme, dan perlindungan guru.
Lihat Juga :
