Potong Beasiswa dan Pemecatan Guru Honorer, Komitmen Pendidikan Pj Gubernur DKJ Dipertanyakan
Senin, 22 Juli 2024 - 18:44 WIB
loading...
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda berdialog dengan mahasiswa korban pemotongan kuota KJMU yang didampingi Komunitas Genius di Ruang Fraksi PKB DPR, Jakarta, Senin (22/7/2024). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di dunia pendidikan kembali dipertanyakan banyak kalangan. Tak hanya melakukan pemecatan guru honorer, Pemprov DKJ juga memotong kuota beasiswa bagi mahasiswa asal Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Kami sangat prihatin dengan kebijakan dari Pemprov DKJ yang terkesan tidak mengarusutamakan layanan dasar di bidang pendidikan. Padahal dengan kemampuan APBD yang begitu besar dibandingkan daerah lain harusnya Pemprov DKJ memprioritaskan pendidikan dalam kebijakannya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangan resminya, usai menerima mahasiswa korban pemotongan kuota KJMU yang didampingi Komunitas Genius di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Huda menjelaskan APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp81,7 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APBD Jawa Barat Rp36,7 triliun, APBD Jawa Timur Rp28,1 triliun, dan APBD Jawa Tengah Rp23,3 triliun.
“Dengan pendapatan asli daerah yang mencapai lebih dari Rp71 triliun harusnya Pemprov Jakarta bisa memberikan perhatian lebih untuk layanan dasar terutama pendidikan, sehingga menjadi bench mark bagi daerah lain,” katanya.
Baca juga: Heru Budi Bantah Ratusan Guru Honorer Dipecat: Akan Didistribusikan ke Sekolah Lain
“Kami sangat prihatin dengan kebijakan dari Pemprov DKJ yang terkesan tidak mengarusutamakan layanan dasar di bidang pendidikan. Padahal dengan kemampuan APBD yang begitu besar dibandingkan daerah lain harusnya Pemprov DKJ memprioritaskan pendidikan dalam kebijakannya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangan resminya, usai menerima mahasiswa korban pemotongan kuota KJMU yang didampingi Komunitas Genius di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Huda menjelaskan APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp81,7 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APBD Jawa Barat Rp36,7 triliun, APBD Jawa Timur Rp28,1 triliun, dan APBD Jawa Tengah Rp23,3 triliun.
“Dengan pendapatan asli daerah yang mencapai lebih dari Rp71 triliun harusnya Pemprov Jakarta bisa memberikan perhatian lebih untuk layanan dasar terutama pendidikan, sehingga menjadi bench mark bagi daerah lain,” katanya.
Baca juga: Heru Budi Bantah Ratusan Guru Honorer Dipecat: Akan Didistribusikan ke Sekolah Lain
Lihat Juga :
