10 Rektor UIN Ngadu Ingin Buka Prodi Baru, Dirjen Dikti: Masih Moratorium

JAKARTA - Sebanyak 10 rektor UIN menemui DPD karena mengaku kesulitan membuka program studi (Prodi) baru. Kemendikbud menyatakan saat ini moratorium pembukaan prodi masih berlaku sehingga perguruan tinggi belum bisa melakukan pembukaan prodi baru.

Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan, saat ini Kemendikbud masih melakukan moratorium terhadap pembukaan sejumlah program studi. (Baca juga: 10 Rektor UIN Mengadu ke DPD, Kesulitan Buka Prodi Ilmu Sosial dan Sains )

"Ini masih moratorium. Itu yang di iptek prodi-prodinya yang masih moratorium. Farmasi, kedokteran. Terutama itu farmasi dan kedokteran yang banyak, Psikologi," katanya ketika ditemui usai MOU Signing Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Selasa (25/8).

Sebelumnya diberitakan, 10 rektor Universitas Islam Negeri (UIN) menemui Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas mengenai kesulitan membuka program studi baru. Para rektor berharap DPD bisa membantu menyelesaikan masalah ini.

Juru Bicara 10 Kampus UIN, Prof Fauzul Imam menyatakan, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal, ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman. (Baca juga: Rektor IPB Harap Kampus Merdeka Bisa Diperluas ke Instansi Lain )

Guru besar fakultas tehnik Universitas Negeri Gadjah Mada ini menuturkan, terkait dengan pencabutan moratorium pembukaan prodi ini, Kemendikbud masih bersifat menunggu.

Namun, untuk pembukaan prodi kedokteran, dia menjelaskan, memang saat ini sudah ada permintaan dari Kementerian Kesehatan untuk membukanya. Hal ini dikarenakan distribusi dokter di beberapa provinsi yang masih kurang. "Jika kita buka fakultas kedokteran dan sebagainya itu kita prioritaskan di daerah yang masih kekurangan dokter," jelas Nizam.

Nizam menginginkan, prodi kedokteran itu jangan hanya dibuka di kota-kota besar saja sebab layanan kesehatan secara nasional tidak akan merata. Hal ini terjadi karena lulusan kedokteran dari prodi kedokteran di kota besar itu pasti akan terserap di kota besar itu saja. (Baca juga: DPD Siap Bantu Aspirasi Para Rektor UIN Buka Program Studi Baru )

Oleh karena itu, jelasnya, pembukaan prodi kedokteran ini masih dikoordinasikan bersama dengan Kemenkes. "Ini sedang kita bahas dengan Kemenkes supaya peta kebutuhan tenaga kesehatan betul-betul terencana 5-10 tahun kedepan sehingga Indonesia Sehat itu terwujud," jelasnya.