Rp7,2 Triliun untuk Pulsa

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan bakal memberikan pulsa bagi siswa dan guru serta mahasiswa dan dosen untuk proses pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Berapa jumlah anggaran yang bakal digelontorkan? Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyebut pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp7,2 triliun.

Dana tersebut merupakan bagian alokasi Rp8,9 triliun yang diberikan untuk mendukung kegiatan siswa, tenaga pendidik dan kependidikan. Rencananya dana subsidi tersebut diberikan selama September sampai Desember nanti. (Baca: Ancaman Pandemi, Pembelajaran Tatap Muka Maksimal Tiga Jam)

Adapun selebihnya Rp1,7 triliun untuk tambahan penerimaan tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Tunjangan profesi dosen dan tunjangan guru besar akan disalurkan mulai September sampai Desember 2020.

"Alhamdulillah, janji saya kepada tenaga pendidik, kependidikan, dan peserta didik bisa dipenuhi. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengamankan sekitar Rp 9 triliun untuk kuota internet dan tunjangan profesi," kata Mendikbud.

Nadiem mengaku saat ini sedang melakukan akselerasi agar pulsa cepat dibagikan sehingga bisa membantu siswa, mahasiswa, guru, dan dosen melakukan PJJ dengan lancar. "Kami telah melakukan perjuangan internal untuk bisa mendapatkan anggaran tambahan untuk bisa menjawab kecemasan masyarakat yang nomor satu, yaitu pulsa, pulsa, pulsa. Data, data, data, ini adalah nomor satu di semua daftar," ujar Nadiem kemarin.

Dukungan dana pula merupakan tuntutan masyarakat yang paling sering disuarakan saat ini. Merespons aspirasi tersebut Nadiem mengaku pertama adalah kebutuhan pulsa setelah sebelumnya tuntutan utama pihaknya melakukan perjuangan internal di pemerintah hingga akhirnya alokasi anggaran pulsa bagi peserta didik di masa PJJ mendapat persetujuan. (Baca juga: Disebut Hendak Nyapres 2024, Gatot Nurmantyo Bilang Begini)

Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk pulsa ini merupakan realokasi dari anggaran Program Organisasi Penggerak (POP). Nadiem juga menyebutkan bahwa BOS Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp3,2 triliun juga akan sampai di rekening sekolah pada akhir minggu ini untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan di 56.000 sekolah yang tersebar di 31 desa atau kelurahan. "Ini tidak menjawab semua rekomendasi Panja dari PJJ, tapi saya harap ini menjawab sebagian dari yang kami lakukan," jelasnya.

Kalangan Dewan, khususnya Komisi X DPR, merespons positif kebijakan Kemendikbud memberikan subsidi pulsa kuota untuk PJJ. Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah, misalnya, menilai kebijakan tersebut sebagai respons atas persoalan pulsa yang selama ini selalu disuarakan berbagai kalangan masyarakat.

Namun Ledia mengingatkan persoalan PJJ tidak berhenti begitu saja karena masih banyak siswa yang tidak beruntung karena tinggal di daerah yang belum mendapat akses internet. Karena itu dia juga meminta Mendikbud berkoordinasi dengan Menkominfo untuk memikirkan nasib mereka. "Daerah-daerah yang belum terdapat fasilitas internet mohon juga dipikirkan berkoordinasi dengan Menkominfo," tutur Ledia saat rapat kerja dengan Mendikbud.