Penempatan Guru PPPK Bermasalah, Mendikdasmen akan Evaluasi
loading...
Mendikdasmen Abdul Muti mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi kebijakan penempatan guru PPPK. Foto/BKHM.
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ( Mendikdasmen ) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi kebijakan penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) .
Selama beberapa minggu terakhir, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, didampingi para wakil menteri dan dirjen, telah melakukan audiensi dengan berbagai organisasi pendidikan. Langkah ini diambil untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait penempatan guru PPPK.
Baca juga: Viral Supriyani Guru Honorer di Konawe Selatan, Mendikdasmen: Kami Bantu Afirmasi sebagai PPPK
Menurut Abdul Mu'ti, ada sejumlah permasalahan terkait penempatan guru PPPK yang hanya terfokus di sekolah negeri. Penempatan ini, kata Abdul, berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam distribusi guru antar wilayah.
"Dan memang terdapat masukan yang sangat besar ya kami terima supaya penempatan guru PPPK ini dapat dievaluasi," katanya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Baca juga: Update Statistik PPPK 2024, Pelamar Guru Capai 167.704
Masalah ini terjadi karena terdapat daerah yang memiliki kelebihan guru, sementara daerah lain kekurangan tenaga pengajar.
Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan. Di beberapa sekolah, bahkan ada yang hanya memiliki satu guru yang tersisa karena minimnya jumlah pengajar yang ditempatkan.
Sebaliknya, terdapat sekolah dengan jumlah guru berlebih, sehingga sebagian guru di sekolah tersebut mengalami kekurangan jam mengajar.
"Penempatan guru PPPK hanya di sekolah negeri saja itu ternyata menimbulkan masalah dan juga tadi pak wakil presiden menyampaikan ada masalah dimana satu daerah itu memiliki kelebihan guru dan daerah lain kekurangan guru," katanya.
Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka menjelaskan, persebaran guru memang belum merata. Ada provinsi yang kelebihan dan malah ada yang kekurangan guru.
Masalah ini pun akan menjadi pekerjaan rumah bagi Mendikdasmen Abdul Mu'ti. "Silakan nanti Bapak-Ibu selama Rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," pungkas Gibran.
Selama beberapa minggu terakhir, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, didampingi para wakil menteri dan dirjen, telah melakukan audiensi dengan berbagai organisasi pendidikan. Langkah ini diambil untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait penempatan guru PPPK.
Baca juga: Viral Supriyani Guru Honorer di Konawe Selatan, Mendikdasmen: Kami Bantu Afirmasi sebagai PPPK
Menurut Abdul Mu'ti, ada sejumlah permasalahan terkait penempatan guru PPPK yang hanya terfokus di sekolah negeri. Penempatan ini, kata Abdul, berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam distribusi guru antar wilayah.
"Dan memang terdapat masukan yang sangat besar ya kami terima supaya penempatan guru PPPK ini dapat dievaluasi," katanya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Baca juga: Update Statistik PPPK 2024, Pelamar Guru Capai 167.704
Masalah ini terjadi karena terdapat daerah yang memiliki kelebihan guru, sementara daerah lain kekurangan tenaga pengajar.
Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan. Di beberapa sekolah, bahkan ada yang hanya memiliki satu guru yang tersisa karena minimnya jumlah pengajar yang ditempatkan.
Sebaliknya, terdapat sekolah dengan jumlah guru berlebih, sehingga sebagian guru di sekolah tersebut mengalami kekurangan jam mengajar.
"Penempatan guru PPPK hanya di sekolah negeri saja itu ternyata menimbulkan masalah dan juga tadi pak wakil presiden menyampaikan ada masalah dimana satu daerah itu memiliki kelebihan guru dan daerah lain kekurangan guru," katanya.
Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka menjelaskan, persebaran guru memang belum merata. Ada provinsi yang kelebihan dan malah ada yang kekurangan guru.
Masalah ini pun akan menjadi pekerjaan rumah bagi Mendikdasmen Abdul Mu'ti. "Silakan nanti Bapak-Ibu selama Rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," pungkas Gibran.
(nnz)
Lihat Juga :
