Sertifikat Bahasa Level N5 Jadi Syarat Utama Pemagangan ke Jepang
loading...
Dirjen Binalavotas Kemenaker Agung Nur Rohmat dan Ketua Umum AP2LN Firman Budiyanto. Foto/Istimewa.
A
A
A
JAKARTA - Program pemagangan ke Jepang membantu program untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Bagi yang berminat magang ke Negeri Sakura diperlukan kemampuan bahasa Jepang yang mumpuni.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Tenaga Kerja Agung Nur Rohmat mengatakan, calon pemagang diwajibkan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang minimal N5.
“Makanya di beberapa syarat magang Jepang itu harus minimal menguasai teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi,” katanya di sela Rakernas Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Jakarta, dikutip Selasa (10/12/2024).
Sebelum berangkat, para calon pemagang ini pun harus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis serta mempelajari budaya Jepang. Persiapan untuk memenuhi standar ini memakan waktu sekitar 3-4 bulan.
Kompetensi tersebut sangat penting, ujarnya, mengingat banyak pemagang akan bekerja di sektor produksi, manufaktur, pertanian, peternakan, hospitality, dan pariwisata.
Ia menerangkan, pemagang di Jepang tidak menerima gaji, melainkan uang saku. Pada tahun pertama, uang saku rata-rata sebesar 100.000 yen atau sekitar Rp10 juta. Jumlah ini meningkat setiap tahun, dengan kenaikan 10.000 yen per tahun.
Dia menuturkan, program pemagangan ke Jepang memberikan peluang bagi para alumninya untuk berkembang lebih jauh, baik sebagai pengusaha, manajer di perusahaan Jepang, maupun pekerja migran yang tersertifikasi.
“Bahkan ada alumninya yang bekerja di monorel DKI. Ada juga yang mempunyai sawah luas serta membuka usaha sendiri. Ada juga yang kuliah. Tentu kita serahkan ke mereka (peluang kerja setelah lulus). Banyak yang berhasil dan itu hal yang baik,” tambahnya.
Agung menambahkan, program pemagangan ke Jepang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM Indonesia yang lebih berkualitas dan kompetitif di tingkat global.
Dengan kuota pemagangan yang mencapai 80.000 hingga 90.000 peserta, Jepang memberikan kepercayaan besar kepada Indonesia karena melihat potensi besar pada para pemagang asal Indonesia.
Dia menuturkan, para pemagang asal Indonesia mendapat respons positif dari pihak Jepang. Mereka dikenal memiliki sikap disiplin, sopan santun, dan etos kerja yang tinggi. Sikap tersebut menjadi salah satu alasan Jepang terus meningkatkan kuota pemagang dari Indonesia.
“Orang Indonesia ini pekerja keras, tidak mudah mengeluh, dan memiliki adab yang baik. Dibandingkan dengan negara lain, sikap ini menjadi nilai tambah,” ungkapnya.
Ketua Umum AP2LN Firman Budiyanto menambahkan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para pemagang Indonesia yang akan berangkat ke Jepang.
Menurut Budi, untuk bisa magang ke Jepang, tidak sekadar menguasai bahasa tetapi juga memiliki keterampilan untuk menguasai bidang yang akan ditekuni.
"Kami melakukan kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja -BLK- untuk pemagang profesional, " ucapnya.
Budi menambahkan, pihak asosiasi juga melakukan pemantauan terhadap para pemagang. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan selama proses pemagangan di Jepang.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Tenaga Kerja Agung Nur Rohmat mengatakan, calon pemagang diwajibkan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang minimal N5.
“Makanya di beberapa syarat magang Jepang itu harus minimal menguasai teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi,” katanya di sela Rakernas Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Jakarta, dikutip Selasa (10/12/2024).
Sebelum berangkat, para calon pemagang ini pun harus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis serta mempelajari budaya Jepang. Persiapan untuk memenuhi standar ini memakan waktu sekitar 3-4 bulan.
Kompetensi tersebut sangat penting, ujarnya, mengingat banyak pemagang akan bekerja di sektor produksi, manufaktur, pertanian, peternakan, hospitality, dan pariwisata.
Ia menerangkan, pemagang di Jepang tidak menerima gaji, melainkan uang saku. Pada tahun pertama, uang saku rata-rata sebesar 100.000 yen atau sekitar Rp10 juta. Jumlah ini meningkat setiap tahun, dengan kenaikan 10.000 yen per tahun.
Dia menuturkan, program pemagangan ke Jepang memberikan peluang bagi para alumninya untuk berkembang lebih jauh, baik sebagai pengusaha, manajer di perusahaan Jepang, maupun pekerja migran yang tersertifikasi.
“Bahkan ada alumninya yang bekerja di monorel DKI. Ada juga yang mempunyai sawah luas serta membuka usaha sendiri. Ada juga yang kuliah. Tentu kita serahkan ke mereka (peluang kerja setelah lulus). Banyak yang berhasil dan itu hal yang baik,” tambahnya.
Agung menambahkan, program pemagangan ke Jepang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM Indonesia yang lebih berkualitas dan kompetitif di tingkat global.
Dengan kuota pemagangan yang mencapai 80.000 hingga 90.000 peserta, Jepang memberikan kepercayaan besar kepada Indonesia karena melihat potensi besar pada para pemagang asal Indonesia.
Dia menuturkan, para pemagang asal Indonesia mendapat respons positif dari pihak Jepang. Mereka dikenal memiliki sikap disiplin, sopan santun, dan etos kerja yang tinggi. Sikap tersebut menjadi salah satu alasan Jepang terus meningkatkan kuota pemagang dari Indonesia.
“Orang Indonesia ini pekerja keras, tidak mudah mengeluh, dan memiliki adab yang baik. Dibandingkan dengan negara lain, sikap ini menjadi nilai tambah,” ungkapnya.
Ketua Umum AP2LN Firman Budiyanto menambahkan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para pemagang Indonesia yang akan berangkat ke Jepang.
Menurut Budi, untuk bisa magang ke Jepang, tidak sekadar menguasai bahasa tetapi juga memiliki keterampilan untuk menguasai bidang yang akan ditekuni.
"Kami melakukan kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja -BLK- untuk pemagang profesional, " ucapnya.
Budi menambahkan, pihak asosiasi juga melakukan pemantauan terhadap para pemagang. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan selama proses pemagangan di Jepang.
(nnz)
Lihat Juga :
