Pantau Ketat SPMB 2025, Kemendikdasmen Gandeng Polri, KPK, dan Ombudsman RI
Rabu, 11 Juni 2025 - 16:53 WIB
loading...
A
A
A
"Kami berharap forum ini menjadi tonggak pengawasan kolaboratif nasional, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil," kata Faisal.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, mengatakan bahwa forum bersama ini adalah sarana strategis untuk menjamin bahwa proses penerimaan murid baru akan berjalan efektif, adil, jujur, dan berkualitas.
SPMB adalah kesempatan awal bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan hak dasar mereka yakni hak atas pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, proses ini harus diawasi dan dijaga dengan sungguh-sungguh, agar mencerminkan nilai-nilai integritas dan meritokrasi.
“Melalui forum ini, kita berharap dapat membangun pemahaman yang sama mengenai pengawasan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyusun langkah-langkah kolektif dan preventif terhadap potensi masalah yang mungkin muncul. Lebih dari itu, forum ini adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kita kepada anak-anak dan orang tua di seluruh Indonesia,” ungkap Mahfudz.
Senada dengan itu, Kepala Deputi III, Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, juga menyambut baik pelaksanaan forum pengawasan bersama ini. “Arah kebijakan yang sedang didorong saat ini sudah berbasis evaluasi, sudah berbasis hal-hal yang perlu kita mitigasi bersama. Dalam memaksimalkan forum pengawasan ini, KSP mendukung penuh,” tegas Syska.
Forum bersama ini dihadiri oleh 165 peserta yang terdiri dari unsur Kemendikdasmen; inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; unsur kementerian/lembaga lintas sektor.
Dengan penyelenggaraan forum bersama ini, Kemendikdasmen berharap terbentuknya mekanisme pengawasan lintas sektoral yang lebih terintegrasi, responsif, dan akuntabel, agar pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 benar-benar menjadi instrumen yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, mengatakan bahwa forum bersama ini adalah sarana strategis untuk menjamin bahwa proses penerimaan murid baru akan berjalan efektif, adil, jujur, dan berkualitas.
SPMB adalah kesempatan awal bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan hak dasar mereka yakni hak atas pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, proses ini harus diawasi dan dijaga dengan sungguh-sungguh, agar mencerminkan nilai-nilai integritas dan meritokrasi.
“Melalui forum ini, kita berharap dapat membangun pemahaman yang sama mengenai pengawasan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyusun langkah-langkah kolektif dan preventif terhadap potensi masalah yang mungkin muncul. Lebih dari itu, forum ini adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kita kepada anak-anak dan orang tua di seluruh Indonesia,” ungkap Mahfudz.
Senada dengan itu, Kepala Deputi III, Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, juga menyambut baik pelaksanaan forum pengawasan bersama ini. “Arah kebijakan yang sedang didorong saat ini sudah berbasis evaluasi, sudah berbasis hal-hal yang perlu kita mitigasi bersama. Dalam memaksimalkan forum pengawasan ini, KSP mendukung penuh,” tegas Syska.
Forum bersama ini dihadiri oleh 165 peserta yang terdiri dari unsur Kemendikdasmen; inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; unsur kementerian/lembaga lintas sektor.
Dengan penyelenggaraan forum bersama ini, Kemendikdasmen berharap terbentuknya mekanisme pengawasan lintas sektoral yang lebih terintegrasi, responsif, dan akuntabel, agar pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 benar-benar menjadi instrumen yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.
(nnz)
Lihat Juga :
