SPMB 2025 Dinilai Berjalan Baik, 50% Daerah Sudah Masuk Tahap Implementasi
Jum'at, 20 Juni 2025 - 07:06 WIB
loading...
Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen mencatat bahwa sekitar 50% daerah telah masuk ke fase implementasi. Foto/BKHM.
A
A
A
JAKARTA - Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) menyatakan bahwa sejumlah kendala teknis di lapangan pada Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) 2025 dapat segera diatasi melalui koordinasi antarpihak.
Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen mencatat bahwa sekitar 50% daerah telah masuk ke fase implementasi. “Sebanyak 232 pemerintah kabupaten/kota dan 10 pemerintah provinsi sudah memulai pelaksanaan. Sisanya dijadwalkan mulai minggu depan hingga awal Juli 2025,” Gogot Suhartowo, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, melalui siaran pers, Jumat (20/6/2025).
Baca juga: Pengumuman SPMB Jabar Tahap 1 2025 Resmi Dirilis Hari Ini, Cek Link di Sini
Hingga pertengahan Juni, seluruh pemerintah daerah telah menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025.
“Berdasarkan laporan dan pantauan lapangan yang dikirimkan ke kami, berbagai persoalan teknis yang muncul di daerah dapat ditangani secara cepat melalui koordinasi antarpihak. Hal ini menjadi penanda bahwa sistem yang diterapkan berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Baca juga: Ini 9 Poin Rawan Korupsi PPDB, KPK: Kami Pantau Terus
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya dilihat dari sisi teknis pendaftaran, tetapi dari semangat bersama untuk menghadirkan sistem yang adil dan transparan. “SPMB bukan hanya soal teknis pendaftaran, tapi komitmen bersama untuk menjamin keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia,” tambahnya.
Sebagai bentuk kesigapan dalam mengawal pelaksanaan SPMB, Kemendikdasmen terus melakukan pemantauan aktif terhadap dinamika pelaksanaan di berbagai daerah. Di Jakarta, misalnya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi, tanpa adanya temuan pemalsuan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK).
Baca juga: Pantau Ketat SPMB 2025, Kemendikdasmen Gandeng Polri, KPK, dan Ombudsman RI
Penggunaan KK baru pun secara ketat hanya diperuntukkan bagi calon murid dari jalur mutasi karena perpindahan tugas orang tua. Pemerintah provinsi juga menegaskan tidak akan ada praktik titipan atau intervensi lainnya dalam proses ini.
Sementara itu, di kota Bandung, tahapan awal berupa pendataan calon murid telah berlangsung sejak 19 Mei hingga 20 Juni 2025. Pendaftaran untuk Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi akan dibuka pada 23 hingga 27 Juni, diiringi kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat pada 24-25 Juni.
Kota Bandung juga menjadi contoh praktik kolaborasi yang baik, dengan dibukanya Layanan Konsultasi SPMB Terintegrasi yang melibatkan dinas pendidikan, dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil), dan dinas sosial (dinsos) setempat sejak awal proses pendataan. Layanan ini memastikan calon peserta didik dan orang tua dapat mengakses informasi serta dukungan administratif yang menyeluruh dan akurat.
Berdasarkan laporan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di 38 provinsi dalam rapat koordinasi bulan Juni 2025, proses pendaftaran, baik secara daring maupun luring, secara umum berjalan baik dan lancar. Beberapa kendala teknis yang muncul juga telah ditangani secara responsif melalui koordinasi lintas lembaga.
Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen mencatat bahwa sekitar 50% daerah telah masuk ke fase implementasi. “Sebanyak 232 pemerintah kabupaten/kota dan 10 pemerintah provinsi sudah memulai pelaksanaan. Sisanya dijadwalkan mulai minggu depan hingga awal Juli 2025,” Gogot Suhartowo, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, melalui siaran pers, Jumat (20/6/2025).
Baca juga: Pengumuman SPMB Jabar Tahap 1 2025 Resmi Dirilis Hari Ini, Cek Link di Sini
Hingga pertengahan Juni, seluruh pemerintah daerah telah menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025.
“Berdasarkan laporan dan pantauan lapangan yang dikirimkan ke kami, berbagai persoalan teknis yang muncul di daerah dapat ditangani secara cepat melalui koordinasi antarpihak. Hal ini menjadi penanda bahwa sistem yang diterapkan berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Baca juga: Ini 9 Poin Rawan Korupsi PPDB, KPK: Kami Pantau Terus
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya dilihat dari sisi teknis pendaftaran, tetapi dari semangat bersama untuk menghadirkan sistem yang adil dan transparan. “SPMB bukan hanya soal teknis pendaftaran, tapi komitmen bersama untuk menjamin keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia,” tambahnya.
Sebagai bentuk kesigapan dalam mengawal pelaksanaan SPMB, Kemendikdasmen terus melakukan pemantauan aktif terhadap dinamika pelaksanaan di berbagai daerah. Di Jakarta, misalnya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi, tanpa adanya temuan pemalsuan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK).
Baca juga: Pantau Ketat SPMB 2025, Kemendikdasmen Gandeng Polri, KPK, dan Ombudsman RI
Penggunaan KK baru pun secara ketat hanya diperuntukkan bagi calon murid dari jalur mutasi karena perpindahan tugas orang tua. Pemerintah provinsi juga menegaskan tidak akan ada praktik titipan atau intervensi lainnya dalam proses ini.
Sementara itu, di kota Bandung, tahapan awal berupa pendataan calon murid telah berlangsung sejak 19 Mei hingga 20 Juni 2025. Pendaftaran untuk Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi akan dibuka pada 23 hingga 27 Juni, diiringi kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat pada 24-25 Juni.
Kota Bandung juga menjadi contoh praktik kolaborasi yang baik, dengan dibukanya Layanan Konsultasi SPMB Terintegrasi yang melibatkan dinas pendidikan, dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil), dan dinas sosial (dinsos) setempat sejak awal proses pendataan. Layanan ini memastikan calon peserta didik dan orang tua dapat mengakses informasi serta dukungan administratif yang menyeluruh dan akurat.
Berdasarkan laporan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di 38 provinsi dalam rapat koordinasi bulan Juni 2025, proses pendaftaran, baik secara daring maupun luring, secara umum berjalan baik dan lancar. Beberapa kendala teknis yang muncul juga telah ditangani secara responsif melalui koordinasi lintas lembaga.
(nnz)
Lihat Juga :
