Program PKK dan PKW Sasar Anak Putus Sekolah SMK di 33 Provinsi

JAKARTA - Perluas akses pendidikan bagi anak putus sekolah (APS) dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , Kemendikdasmen meresmikan Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Inisiatif ini diharapkan menjadi titik balik bagi para APS untuk menjadi pribadi yang mandiri dan siap bersaing di dunia kerja maupun kewirausahaan.

Baca juga: Pengumuman Seleksi PPG Guru Tertentu 2025 Dirilis, Cek di Link Ini Segera

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ( Mendikdasmen ) Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan berkualitas, termasuk bagi anak-anak yang putus sekolah.

“Langkah ini menjadi komitmen kami untuk mengaktifkan kembali pendidikan nonformal. Karena saat ini, yang dituntut adalah kompetensi keahlian tidak hanya ijazah. Program ini memberikan peluang lebih besar untuk anak putus sekolah dapat bersaing di dunia kerja maupun merintis usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya, melansir siaran pers, Selasa (1/7/2025).

Baca juga: SPMB Jakarta 2025 Jalur Domisili Resmi Dibuka Hari Ini, Simak Kuota dan Syaratnya

Ia juga menekankan bahwa program ini merupakan solusi untuk menekan angka pengangguran dan APS dari kalangan SMK .

“Program PKK dan PKW juga bentuk partisipasi semesta dalam memastikan bahwa pendidikan benar-benar hadir untuk semua dan setiap anak Indonesia memiliki ruang untuk kembali berdaya dan kembali bermakna,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, turut menyatakan apresiasi terhadap program tersebut. Ia menilai keterlibatan industri menjadi faktor krusial untuk keberhasilan pelatihan.

“Gerakan ini menjawab tantangan pengangguran dan menggerakan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas dalam revitalisasi terutama link and match bersama industri dalam keberhasilan program,” ujar Hadrian.

Kolaborasi Tiga Pihak

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi , Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha merupakan bagian dari strategi vokasi yang dapat langsung diimplementasikan di dunia kerja dan industri (DUDI).

“APS dari SMK ini akan mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan DUDI secara intensif selama satu sampai dua bulan sebagai bekal mereka untuk terjun ke dunia usaha maupun dunia industri,” jelasnya.

Menurut Tatang, program ini akan dijalankan di 33 provinsi dan melibatkan 245 LKP. Wilayah sasaran tidak hanya kota besar, tapi juga mencakup kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan data APS SMK, sementara pelatihan diberikan oleh LKP yang sudah berpengalaman serta menjalin kemitraan dengan DUDI, UMKM, lembaga keuangan, dan platform digital.

“Jadi, selesai program, untuk yang memilih PKK, APS SMK ini dapat langsung bekerja maksimal satu tahun setelah selesai program karena LKP penyelenggara telah bekerja sama dengan DUDI dan peserta juga sudah mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi. Sementara untuk peserta PKW, mereka bisa langsung membuka usaha karena selain ada pendampingan usaha, peserta juga diberikan bantuan modal usaha. Misalnya, untuk membeli bahan baku dan sebagainya,” terang Dirjen Tatang.