MK Putuskan Sekolah Swasta Gratis, Anggota Komisi X DPR Sebut Anggaran Pendidikan Masih Terlalu Kecil
Selasa, 01 Juli 2025 - 21:44 WIB
loading...
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira mengungkapkan, anggaran pendidikan dasar dan menengah masih terlalu kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga lainnya. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira mengungkapkan, anggaran pendidikan dasar dan menengah masih terlalu kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga lainnya. Hal itu disampakan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 soal sekolah swasta gratis.
Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diselenggarakan tanpa memungut biaya. Ketentuan ini berlaku baik untuk sekolah negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar.
"Alokasi anggarannya hanya Rp33,55 triliun untuk tahun anggaran 2025, yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga lainnya sebesar Rp104,47 triliun," kata anggota DPR RI dari Partai Nasdem itu seusai mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga: Pendidikan Dasar Gratis, Mungkinkah Terealisasi?
Anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah yang paling utama, dinilai kecil untuk membina dan mengelola hampir 200 ribu satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Tanah Air. Menurut dia, penganggaran ini sangat tidak adil dan perlu dilakukan rekonsolidasi anggaran fungsi pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, Nilam Sari Lawira juga menyoroti program digitalisasi pembelajaran yang rencananya membutuhkan anggaran RP10,95 triliun. Ia khawatir program ini berpotensi bias penyeragaman dan mereduksi hubungan dan interaksi langsung guru dan peserta didik.
"Pendidikan adalah salah satu media untuk mengejawantahkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui dan menghargai perbedaan yang membentuk bangsa ini. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi persoalan ini dalam penyelenggaraan digitalisasi pendidikan ini," tegas Nilam Sari Lawira yang merupakan politikus asal Sulawesi Tengah.
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) membahas beberapa agenda penting, termasuk pemaparan anggaran hasil relaksasi APBN 2025, penyikapan atas putusan MK Nomor 3/PUU-XXI/2024 tentang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diselenggarakan tanpa memungut biaya. Ketentuan ini berlaku baik untuk sekolah negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar.
"Alokasi anggarannya hanya Rp33,55 triliun untuk tahun anggaran 2025, yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga lainnya sebesar Rp104,47 triliun," kata anggota DPR RI dari Partai Nasdem itu seusai mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga: Pendidikan Dasar Gratis, Mungkinkah Terealisasi?
Anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah yang paling utama, dinilai kecil untuk membina dan mengelola hampir 200 ribu satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Tanah Air. Menurut dia, penganggaran ini sangat tidak adil dan perlu dilakukan rekonsolidasi anggaran fungsi pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, Nilam Sari Lawira juga menyoroti program digitalisasi pembelajaran yang rencananya membutuhkan anggaran RP10,95 triliun. Ia khawatir program ini berpotensi bias penyeragaman dan mereduksi hubungan dan interaksi langsung guru dan peserta didik.
"Pendidikan adalah salah satu media untuk mengejawantahkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui dan menghargai perbedaan yang membentuk bangsa ini. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi persoalan ini dalam penyelenggaraan digitalisasi pendidikan ini," tegas Nilam Sari Lawira yang merupakan politikus asal Sulawesi Tengah.
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) membahas beberapa agenda penting, termasuk pemaparan anggaran hasil relaksasi APBN 2025, penyikapan atas putusan MK Nomor 3/PUU-XXI/2024 tentang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
(zik)
Lihat Juga :
