30 PTN Bahas Bonus Demografi di Simposium Nasional Kependudukan 2025
Jum'at, 12 September 2025 - 21:28 WIB
loading...
0 PTN yang tergabung dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) hadir dalam kegiatan Simposium Nasional Kependudukan 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama Universitas Negeri Padan
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 30 perwakilan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tergabung dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) hadir dalam kegiatan Simposium Nasional Kependudukan 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN bersama Universitas Negeri Padang (UNP) pada Kamis, 11/09/2025.
Dalam kegiatan tersebut 14 rektor PTN memberikan paparan terkait isu-isu kependudukan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Simposium menghasilkan kesepakatan strategis para Rektor dan Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mendukung penuh upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% melalui kapitalisasi bonus demografi dan penyusunan kebijakan kependudukan yang integratif.
Baca juga: Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB University yang Masuk Bursa Menteri Prabowo
Forum ini menekankan bahwa kapitalisasi bonus demografi menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terakselerasi dari 5,12% menjadi 8% pada 2029 sesuai dengan Asta Cita Presiden.
Pengelolaan isu kependudukan yang efektif diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai Macan Asia (seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Tiongkok).
Para akademisi menegaskan komitmennya untuk memperkuat riset, inovasi, dan pendidikan sebagai kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perguruan tinggi juga tidak hanya berperan dalam mencetak tenaga kerja, tetapi juga sebagai pusat pemikiran strategis dalam merespons tantangan demografi, urbanisasi, serta transformasi ekonomi ini.
Baca juga: Kisah Inspiratif Qori, Anak Driver Ojol Lulus Cumlaude dari Undip dengan IPK 3,95
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, dalam sambutannya mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, menegaskan bahwa bonus demografi yang sedang dialami Indonesia adalah peluang emas yang bersifat sementara sehingga harus secara serius dimanfaatkan seoptimal mungkin.
“Dengan 196 juta jiwa (69,68%) penduduk usia produktif pada saat ini, Indonesia memiliki modal pembangunan terbesar dalam sejarahnya. Tidak mustahil, dengan pemanfaatan bonus demografi tersebut, target pertumbuhan ekonomi 8 % sesuai Asta Cita Presiden akan dapat tercapai”. Namun, tanpa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, peluang ini bisa berubah menjadi beban.
Beberapa isu krusial kependudukan yang menjadi sorotan adalah fenomena fatherless dan lemahnya peran ayah dalam pengasuhan, stunting dan kualitas gizi anak usia dini, isu perceraian, pernikahan usia dini, kesehatan mental remaja serta kesiapan memasuki dunia kerja, penuaan penduduk yang berpotensi menjadi beban sosial-ekonomi di masa depan dan ketimpangan spasial dan urbanisasi yang menuntut redistribusi pembangunan lebih merata.
Dalam simposium tersebut, dibahas pula strategi kolaboratif Kemendukbangga/BKKBN dalam mengaplikasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Dokumen lima tahunan ini memuat 30 indikator strategis yang mengintegrasikan isu-isu kependudukan dengan indikator ekonomi nasional, berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita, Gini Ratio (ketimpangan ekonomi), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat kemiskinan.
PJPK 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan kependudukan selaras dengan target pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
Diperlukan peran dari para pakar dan akademisi dalam mengawal peta jalan kependudukan termasuk menyusun rencana aksinya di tiap daerah. Perguruan tinggi diharapkan hadir tidak hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan kependudukan.
Dengan dukungan riset, data berbasis bukti (evidence-based policy), serta inovasi akademik, perguruan tinggi mampu memberikan rekomendasi konkret yang membantu daerah mencapai target PJPK. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi inilah yang akan memastikan bahwa setiap tantangan dapat diatasi, setiap peluang dapat dimaksimalkan, dan setiap target pembangunan kependudukan dapat dicapai demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Simposium ini juga menegaskan pentingnya mempererat sinergi antar lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa serta mitra internasional. Hanya dengan kerja sama yang erat, isu-isu kependudukan seperti stunting, ketenagakerjaan, urbanisasi, dan penuaan penduduk dapat diatasi secara komprehensif.
Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan kependudukan bukan hanya menjadi urusan sektoral, melainkan agenda nasional bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai hasil konkret, simposium ini menyepakati penyusunan Executive Brief yang akan memuat rekomendasi kebijakan berbasis bukti dari para akademisi kepada Presiden RI.
Dokumen ini akan menjadi acuan strategis bagi pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi untuk memastikan kebijakan kependudukan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan ketahanan keluarga, transformasi ketenagakerjaan dan produktivitas ekonomi, penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial, pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029; serta pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam kegiatan tersebut 14 rektor PTN memberikan paparan terkait isu-isu kependudukan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Simposium menghasilkan kesepakatan strategis para Rektor dan Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mendukung penuh upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% melalui kapitalisasi bonus demografi dan penyusunan kebijakan kependudukan yang integratif.
Baca juga: Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB University yang Masuk Bursa Menteri Prabowo
Forum ini menekankan bahwa kapitalisasi bonus demografi menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terakselerasi dari 5,12% menjadi 8% pada 2029 sesuai dengan Asta Cita Presiden.
Pengelolaan isu kependudukan yang efektif diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai Macan Asia (seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Tiongkok).
Para akademisi menegaskan komitmennya untuk memperkuat riset, inovasi, dan pendidikan sebagai kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perguruan tinggi juga tidak hanya berperan dalam mencetak tenaga kerja, tetapi juga sebagai pusat pemikiran strategis dalam merespons tantangan demografi, urbanisasi, serta transformasi ekonomi ini.
Baca juga: Kisah Inspiratif Qori, Anak Driver Ojol Lulus Cumlaude dari Undip dengan IPK 3,95
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, dalam sambutannya mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, menegaskan bahwa bonus demografi yang sedang dialami Indonesia adalah peluang emas yang bersifat sementara sehingga harus secara serius dimanfaatkan seoptimal mungkin.
“Dengan 196 juta jiwa (69,68%) penduduk usia produktif pada saat ini, Indonesia memiliki modal pembangunan terbesar dalam sejarahnya. Tidak mustahil, dengan pemanfaatan bonus demografi tersebut, target pertumbuhan ekonomi 8 % sesuai Asta Cita Presiden akan dapat tercapai”. Namun, tanpa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, peluang ini bisa berubah menjadi beban.
Beberapa isu krusial kependudukan yang menjadi sorotan adalah fenomena fatherless dan lemahnya peran ayah dalam pengasuhan, stunting dan kualitas gizi anak usia dini, isu perceraian, pernikahan usia dini, kesehatan mental remaja serta kesiapan memasuki dunia kerja, penuaan penduduk yang berpotensi menjadi beban sosial-ekonomi di masa depan dan ketimpangan spasial dan urbanisasi yang menuntut redistribusi pembangunan lebih merata.
Dalam simposium tersebut, dibahas pula strategi kolaboratif Kemendukbangga/BKKBN dalam mengaplikasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Dokumen lima tahunan ini memuat 30 indikator strategis yang mengintegrasikan isu-isu kependudukan dengan indikator ekonomi nasional, berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita, Gini Ratio (ketimpangan ekonomi), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat kemiskinan.
PJPK 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan kependudukan selaras dengan target pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
Diperlukan peran dari para pakar dan akademisi dalam mengawal peta jalan kependudukan termasuk menyusun rencana aksinya di tiap daerah. Perguruan tinggi diharapkan hadir tidak hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan kependudukan.
Dengan dukungan riset, data berbasis bukti (evidence-based policy), serta inovasi akademik, perguruan tinggi mampu memberikan rekomendasi konkret yang membantu daerah mencapai target PJPK. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi inilah yang akan memastikan bahwa setiap tantangan dapat diatasi, setiap peluang dapat dimaksimalkan, dan setiap target pembangunan kependudukan dapat dicapai demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Simposium ini juga menegaskan pentingnya mempererat sinergi antar lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa serta mitra internasional. Hanya dengan kerja sama yang erat, isu-isu kependudukan seperti stunting, ketenagakerjaan, urbanisasi, dan penuaan penduduk dapat diatasi secara komprehensif.
Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan kependudukan bukan hanya menjadi urusan sektoral, melainkan agenda nasional bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai hasil konkret, simposium ini menyepakati penyusunan Executive Brief yang akan memuat rekomendasi kebijakan berbasis bukti dari para akademisi kepada Presiden RI.
Dokumen ini akan menjadi acuan strategis bagi pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi untuk memastikan kebijakan kependudukan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan ketahanan keluarga, transformasi ketenagakerjaan dan produktivitas ekonomi, penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial, pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029; serta pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.
(nnz)
Lihat Juga :
