Kemendikdasmen akan Benahi Kualitas Sekolah dan Guru untuk SPMB 2026
Kamis, 02 Oktober 2025 - 12:48 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Ombudsman Ultimatum SMAN 1 Rangkasbitung terkait SPMB
Jihad menambahkan, permasalahan lain dari SPMB adalah sosialisasi yang minim. Kata dia, ini terjadinya karena singkatnya waktu dari pertama kali kebijakan ini ditetapkan hingga ke waktu pelaksanaan. Karena itu, Jihad berharap sosialisasi SPMB 2026/2027 bisa dilakukan sejak akhir tahun ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, Komisi X DPR masih menemui sejumlah kecurangan dalam pelaksanaan sistem SPBM khususnya untuk jalur prestasi dan domisili. Kata dia, di jalur prestasi ada temuan orangtua yang bekerja sama dengan guru untuk mengatur nilai siswa sejak semester 1 hingga semester 5. Bahkan, ada sejumlah calon siswa yang nilainya 100 untuk empat mata pelajaran sehingga total nilainya 2.000 untuk 5 semester.
“Di jalur zonasi ada juga kecurangan seperti siswa mendaftar ke sistem SPMB bukan dari rumah tapi dari lokasi yang dekat dengan sekolah. Sejauh ini kecurangan yang terjadi yang ditemukan Komisi X DPR hanya di jalur prestasi dan domisili. Meski demikian, SPMB ini adalah formula yang paling pass yang akan kita lakukan dalam rangka penerimaan siswa baru, tapi kelemahan ini harus diperbaiki ke depan,” kata Lalu.
Aktivis Pendidikan Tamansiswa Ki Darmaningtyas mengapresiasi survei yang dilakukan KIC. Terkait perubahan PPDB menjadi SPMB, ia menilai SPMB jauh lebih tepat dibandingkan PPDB. Karena, diksi murid jauh lebih bagus dibandingkan peserta didik. Saat ini, lanjut Darmaningtyas, sejumlah kalangan juga tengah memperjuangkan revisi UU Sisdiknas agar dimasukkan kata murid dan guru di dalamnya.
Jihad menambahkan, permasalahan lain dari SPMB adalah sosialisasi yang minim. Kata dia, ini terjadinya karena singkatnya waktu dari pertama kali kebijakan ini ditetapkan hingga ke waktu pelaksanaan. Karena itu, Jihad berharap sosialisasi SPMB 2026/2027 bisa dilakukan sejak akhir tahun ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, Komisi X DPR masih menemui sejumlah kecurangan dalam pelaksanaan sistem SPBM khususnya untuk jalur prestasi dan domisili. Kata dia, di jalur prestasi ada temuan orangtua yang bekerja sama dengan guru untuk mengatur nilai siswa sejak semester 1 hingga semester 5. Bahkan, ada sejumlah calon siswa yang nilainya 100 untuk empat mata pelajaran sehingga total nilainya 2.000 untuk 5 semester.
“Di jalur zonasi ada juga kecurangan seperti siswa mendaftar ke sistem SPMB bukan dari rumah tapi dari lokasi yang dekat dengan sekolah. Sejauh ini kecurangan yang terjadi yang ditemukan Komisi X DPR hanya di jalur prestasi dan domisili. Meski demikian, SPMB ini adalah formula yang paling pass yang akan kita lakukan dalam rangka penerimaan siswa baru, tapi kelemahan ini harus diperbaiki ke depan,” kata Lalu.
Aktivis Pendidikan Tamansiswa Ki Darmaningtyas mengapresiasi survei yang dilakukan KIC. Terkait perubahan PPDB menjadi SPMB, ia menilai SPMB jauh lebih tepat dibandingkan PPDB. Karena, diksi murid jauh lebih bagus dibandingkan peserta didik. Saat ini, lanjut Darmaningtyas, sejumlah kalangan juga tengah memperjuangkan revisi UU Sisdiknas agar dimasukkan kata murid dan guru di dalamnya.
Lihat Juga :
