Pakar ITS Ungkap Penyebab Teknis di Balik Ambruknya Ponpes Al Khoziny
Selasa, 07 Oktober 2025 - 18:47 WIB
loading...
A
A
A
Tak hanya pada aspek teknis, ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan legalitas pembangunan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memastikan struktur telah diverifikasi oleh pihak berwenang. Menurutnya, kelalaian dalam mengurus perizinan sering kali membuat proyek berjalan tanpa pengawasan teknis yang semestinya.
“Perizinan bukan formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab untuk melindungi keselamatan pengguna bangunan,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontribusi akademik, ITS membuka ruang kolaborasi antara masyarakat dan perguruan tinggi untuk meningkatkan keamanan fasilitas publik. Melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat, ITS siap memberikan pendampingan teknis bagi lembaga pendidikan atau pesantren yang tengah merencanakan pembangunan.
“Kami siap membantu siapa pun yang ingin memastikan bangunannya aman secara teknis tanpa dipungut biaya,” tandas Mudji memastikan.
Ia menambahkan, koordinasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat agar setiap pembangunan memenuhi standar keamanan nasional. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-9 tentang Infrastruktur dan Inovasi, poin ke-11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan, serta poin ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembangunan, bukan sekadar pelengkap,” pungkasnya mengingatkan.
“Perizinan bukan formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab untuk melindungi keselamatan pengguna bangunan,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontribusi akademik, ITS membuka ruang kolaborasi antara masyarakat dan perguruan tinggi untuk meningkatkan keamanan fasilitas publik. Melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat, ITS siap memberikan pendampingan teknis bagi lembaga pendidikan atau pesantren yang tengah merencanakan pembangunan.
“Kami siap membantu siapa pun yang ingin memastikan bangunannya aman secara teknis tanpa dipungut biaya,” tandas Mudji memastikan.
Ia menambahkan, koordinasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat agar setiap pembangunan memenuhi standar keamanan nasional. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-9 tentang Infrastruktur dan Inovasi, poin ke-11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan, serta poin ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembangunan, bukan sekadar pelengkap,” pungkasnya mengingatkan.
(nnz)
Lihat Juga :
