KPKP PTMA dan dan DJPK KKP Kerja Sama dalam Melestarikan Ekosistem Pesisir
Sabtu, 06 Desember 2025 - 16:52 WIB
loading...
Penandatanganan PKS antara Konsorsium Pesisir, Kelautan dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA) dengan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP. Foto/Istimewa.
A
A
A
JAKARTA - Konsorsium Pesisir, Kelautan dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA), melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPK KKP).
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rakernis DJPK KKP yang bertema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera".
Kerja sama meliputi pengembangan usaha garam di lokasi sentra ekonomi garam rakyat (SEGAR), pengelolaan sampah laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir dan laut, serta pengelolaan karbon biru.
Ketua KPKP Endang Rudiatin mengharapkan kerja sama dengan DJPK dapat mempercepat agenda hilirisasi agar nelayan lebih mandiri mengelola aset pesisir dan lautnya.
"Yang paling utama, kami insya Allah berusaha agar usaha garam rakyat dapat bermunculan setiap tahun," kata Endang, dikutip Sabtu (6/12/2025).
Adapun rencana aksi meliputi; mengidentifikasi potensi lahan garam serta mensertifikasi petambak garam dalam waktu 5 tahun, mendampingi kelompok UMKM pengelola sampah plastik di laut, melakukan pendampingan dalam pengelolaan karbon biru, serta pelaksanaan pembibitan dan penanaman mangrove.
"Rencana aksi tersebut ditargetkan untuk mengatasi kebutuhan garam di lokasi SEGAR, meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang sampah dan manfaatnya secara ekonomis, serta terwujudnya model pengelolaan karbon biru," tambahnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rakernis DJPK KKP yang bertema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera".
Kerja sama meliputi pengembangan usaha garam di lokasi sentra ekonomi garam rakyat (SEGAR), pengelolaan sampah laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir dan laut, serta pengelolaan karbon biru.
Ketua KPKP Endang Rudiatin mengharapkan kerja sama dengan DJPK dapat mempercepat agenda hilirisasi agar nelayan lebih mandiri mengelola aset pesisir dan lautnya.
"Yang paling utama, kami insya Allah berusaha agar usaha garam rakyat dapat bermunculan setiap tahun," kata Endang, dikutip Sabtu (6/12/2025).
Adapun rencana aksi meliputi; mengidentifikasi potensi lahan garam serta mensertifikasi petambak garam dalam waktu 5 tahun, mendampingi kelompok UMKM pengelola sampah plastik di laut, melakukan pendampingan dalam pengelolaan karbon biru, serta pelaksanaan pembibitan dan penanaman mangrove.
"Rencana aksi tersebut ditargetkan untuk mengatasi kebutuhan garam di lokasi SEGAR, meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang sampah dan manfaatnya secara ekonomis, serta terwujudnya model pengelolaan karbon biru," tambahnya.
Lihat Juga :