Forum Rektor PTMA akan Usulkan Rekomendasi Pendidikan untuk Presiden Terpilih Prabowo

JAKARTA - Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah (FR PTMA) menggelar Rapwat Kerja Nasional (Rakernas) perdana. Rakernas kali ini bertajuk Sumbang Pemikiran Rektor PTMA untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto .

Rakernas dengan tema Strategi Menuju Indonesia Maju dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini dihadiri para rektor, ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah seluruh Indonesia. Turut hadir pula Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM Bahlil Lahaladia.

Baca juga: Forum Rektor PTMA Serukan 172 Kampus Muhammadiyah Gelar Aksi Bela Palestina Besok

Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof. Dr. Gunawan Budiyanto, menjelaskan bahwa tujuan utama Rakernas ini adalah menyampaikan gagasan rektor PTMA kepada pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan solusi atas masalah pendidikan, politik, hukum, kesejahteraan, ekonomi, ketahanan energi dan pangan, pengelolaan sumber daya alam, serta peran BUMN dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong UMKM. Selain itu, Rakernas juga bertujuan untuk merumuskan program kerja Forum Rektor PTMA periode 2023-2025.

Gunawan menegaskan bahwa rekomendasi mereka berbentuk naskah akademik yang berisi pemikiran para akademisi Muhammadiyah untuk pemerintahan baru. Beliau juga menyampaikan bahwa PTMA mengkritisi sejumlah kebijakan yang dianggap kurang mendukung dunia pendidikan swasta.

Baca juga: 12 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Terakreditasi Institusi Unggul

"Rekomendasi dan usulan kami berbentuk naskah akademik kepada pemerintahan baru.Karena kita berasal dari masyarakat akademik, maka produk naskah akademik yang kita sumbangankan dari pemikiran akademisi Muhammadiyah kepada presiden terpilih Prabowo Subianto," katanya, melalui siaran pers, dikutip Jumat (4/10/2024).

Salah satunya adalah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Akreditasi, yang menurut Gunawan merugikan perguruan tinggi swasta, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, karena menyamakan status akreditasi institusi baru dengan yang sudah berpengalaman dan unggul.

Selain masalah akreditasi, Gunawan juga menyoroti beban pajak yang dikenakan kepada perguruan tinggi swasta, padahal mereka telah berkontribusi secara mandiri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi.

Ia berharap pemerintah baru lebih memperhatikan "jam terbang" dan latar belakang para menteri yang ditunjuk agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap sektor yang mereka pimpin, terutama di bidang pendidikan.