Mendikdasmen Pastikan Rehabilitasi Sekolah Pascabencana di Aceh Tuntas 2026
Kamis, 29 Januari 2026 - 19:40 WIB
loading...
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam kunjungan kerjanya ke Aceh. Foto/BKHM.
A
A
A
JAKARTA - Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kemendikdasmen memastikan rehabilitasi sekolah di Provinsi Aceh dituntaskan paling lambat tahun 2026. Proses pembelajaran pun bisa beroperasi normal pada tahun ajaran baru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam kunjungan kerjanya ke Aceh, menegaskan bahwa pemulihan sekolah pascabencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang bermutu.
Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan peresmian revitalisasi 23 satuan pendidikan yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara.
Baca juga: Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera, Satgassus Garuda Dipimpin Juara Dunia IT
“Saat ini kami masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Namun yang terpenting, proses pembelajaran tidak boleh berhenti. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi,” tegas Mendikdasmen, melalui siaran pers, Kamis (29/1/2026).
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi yang tidak layak.
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak bencana. Rinciannya, pada jenjang SMK terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar.
Baca juga: Tinjau Mahasiswa Pascabencana Aceh, Billy Mambrasar: Pemprov di Papua Harus Beri Perhatian
Pada jenjang SLB, tercatat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Sementara itu, pada jenjang SKB/PKBM, terdapat 58 sekolah terdampak, dengan 7 data terverifikasi dan 2 PKS senilai Rp198 juta. Secara keseluruhan, nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.
Dalam kunjungan lapangan, Mendikdasmen meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan proses rehabilitasi. Peninjauan dilakukan di antaranya di SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, dan SMKN Baktiya, dilanjutkan ke SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga pemantauan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Program revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan ruang kelas, tetapi juga mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik.
Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan dengan TNI AD untuk pembangunan unit sekolah baru. “Kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pembangunan kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap rehabilitasi di Aceh,” ujarnya.
Ia melanjutkan terdapat dua skema yang kami jalankan, khususnya untuk kelas darurat, melalui kerja sama dengan kementerian dan organisasi masyarakat agar prosesnya lebih cepat. Untuk unit sekolah baru dan beberapa bangunan lainnya, kami bekerja sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah dari sini, MoU akan segera dilaksanakan.
“Kami berharap kerusakan ringan dan sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru 2026–2027. Untuk sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar, bisa memakan waktu lebih dari setengah tahun. Namun kami berharap tahun ini semuanya bisa ditangani, karena dananya sudah tersedia dan sistem pengelolaannya diharapkan bisa mempercepat proses,” tutupnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam kunjungan kerjanya ke Aceh, menegaskan bahwa pemulihan sekolah pascabencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang bermutu.
Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan peresmian revitalisasi 23 satuan pendidikan yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara.
Baca juga: Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera, Satgassus Garuda Dipimpin Juara Dunia IT
“Saat ini kami masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Namun yang terpenting, proses pembelajaran tidak boleh berhenti. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi,” tegas Mendikdasmen, melalui siaran pers, Kamis (29/1/2026).
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi yang tidak layak.
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak bencana. Rinciannya, pada jenjang SMK terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar.
Baca juga: Tinjau Mahasiswa Pascabencana Aceh, Billy Mambrasar: Pemprov di Papua Harus Beri Perhatian
Pada jenjang SLB, tercatat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Sementara itu, pada jenjang SKB/PKBM, terdapat 58 sekolah terdampak, dengan 7 data terverifikasi dan 2 PKS senilai Rp198 juta. Secara keseluruhan, nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.
Dalam kunjungan lapangan, Mendikdasmen meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan proses rehabilitasi. Peninjauan dilakukan di antaranya di SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, dan SMKN Baktiya, dilanjutkan ke SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga pemantauan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Program revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan ruang kelas, tetapi juga mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik.
Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan dengan TNI AD untuk pembangunan unit sekolah baru. “Kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pembangunan kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap rehabilitasi di Aceh,” ujarnya.
Ia melanjutkan terdapat dua skema yang kami jalankan, khususnya untuk kelas darurat, melalui kerja sama dengan kementerian dan organisasi masyarakat agar prosesnya lebih cepat. Untuk unit sekolah baru dan beberapa bangunan lainnya, kami bekerja sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah dari sini, MoU akan segera dilaksanakan.
“Kami berharap kerusakan ringan dan sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru 2026–2027. Untuk sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar, bisa memakan waktu lebih dari setengah tahun. Namun kami berharap tahun ini semuanya bisa ditangani, karena dananya sudah tersedia dan sistem pengelolaannya diharapkan bisa mempercepat proses,” tutupnya.
(nnz)
Lihat Juga :
