Distribusi MBG Dinilai Bermasalah, Pakar IPB Tawarkan Solusi Berbasis KIP dan KIS
Selasa, 05 Mei 2026 - 13:21 WIB
loading...
Dosen IPB University menyoroti distribusi MBG yang belum efisien dan tepat sasaran. Foto/Dok/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Deni Lubis, menyoroti distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum efisien dan tepat sasaran. Deni menyebut MBG memiliki nilai filosofis yang kuat.
Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip zakat, khususnya zakat fitrah sebagai rukun Islam ketiga. Namun demikian, ia menegaskan bahwa bantuan sosial, termasuk MBG , harus diberikan secara terarah agar tidak menimbulkan pemborosan.
Baca juga: Anggaran MBG Rp249 Triliun Sudah Cair, Perputaran Dana di Jabar Capai Rp6 Triliun per Bulan
“Secara filosofis, kemiskinan akan selalu ada dalam setiap negara, bahkan yang sudah maju sekali pun, karena berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pencari nafkah. Oleh karena itu, bantuan harus benar-benar ditujukan kepada mereka yang membutuhkan,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (5/5/2026).
Dalam praktiknya, ia menemukan fenomena sejumlah siswa yang tidak mengonsumsi makanan dari program MBG karena sudah terbiasa membawa bekal dari rumah atau pesan melalui katering. Kondisi ini berpotensi menimbulkan food waste atau pemborosan makanan. Risiko makanan terbuang terjadi akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.
Baca juga: Dukung MBG, Relawan For Prabowo-Gibran: Sah Secara Hukum dan Dibutuhkan Masyarakat
Untuk mengatasi hal tersebut, Deni mengusulkan agar distribusi bantuan tidak hanya berbasis sekolah atau komunitas, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Melalui skema ini, penerima manfaat dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan di koperasi yang telah ditunjuk.
“Dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan output yang lebih besar dengan input anggaran yang sama. Dengan berbagai masukan tersebut, ia mengharapkan implementasi program MBG dapat terus disempurnakan agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan
Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip zakat, khususnya zakat fitrah sebagai rukun Islam ketiga. Namun demikian, ia menegaskan bahwa bantuan sosial, termasuk MBG , harus diberikan secara terarah agar tidak menimbulkan pemborosan.
Baca juga: Anggaran MBG Rp249 Triliun Sudah Cair, Perputaran Dana di Jabar Capai Rp6 Triliun per Bulan
“Secara filosofis, kemiskinan akan selalu ada dalam setiap negara, bahkan yang sudah maju sekali pun, karena berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pencari nafkah. Oleh karena itu, bantuan harus benar-benar ditujukan kepada mereka yang membutuhkan,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (5/5/2026).
Dalam praktiknya, ia menemukan fenomena sejumlah siswa yang tidak mengonsumsi makanan dari program MBG karena sudah terbiasa membawa bekal dari rumah atau pesan melalui katering. Kondisi ini berpotensi menimbulkan food waste atau pemborosan makanan. Risiko makanan terbuang terjadi akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.
Baca juga: Dukung MBG, Relawan For Prabowo-Gibran: Sah Secara Hukum dan Dibutuhkan Masyarakat
Untuk mengatasi hal tersebut, Deni mengusulkan agar distribusi bantuan tidak hanya berbasis sekolah atau komunitas, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Melalui skema ini, penerima manfaat dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan di koperasi yang telah ditunjuk.
“Dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan output yang lebih besar dengan input anggaran yang sama. Dengan berbagai masukan tersebut, ia mengharapkan implementasi program MBG dapat terus disempurnakan agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan
(nnz)
Lihat Juga :
