Ingat! Dana BOP PAUD dan Kesetaraan Tahap 2 akan Cair dengan Syarat

JAKARTA - Kemendikbud segera menyalurkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paud dan pendidikan kesetaraan tahap 2. Namun Kemendikbud meminta satuan pendidikan untuk segera menginput data di Dapodik dan pemerintah kabupaten kota untuk segera memberi pelaporan penyaluran BOP tahap 1.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, untuk membantu penyelenggaraan Paud dan pendidikan kesetaraan maka Kemendikbud telah memberikan biaya pendidikan dalam bentuk BOP. (Baca juga: Daftar Aplikasi dan Laman yang Dapat Diakses Bantuan Kuota Kemendikbud )

"Bantuan ini dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanannya, operasional sekolahnya," katanya pada webinar Percepatan Penyaluran BOP Paud dan Pendidikan Kesetaraan melalui streaming Youtube, Selasa (22/9).

Mantan Kadis Pendidikan Jateng ini menjelaskan, menuju penyaluran tahap 2 ini Kemendikbud meminta kepada daerah dan satuan pendidikan untuk segera mengirimkan laporan tahap 1 dan segera melakukan cut off tahap kedua.

"Pada penyaluran tahap 2 ini diperlukan proses konfirmasi data dan pelaporan tahap pertama. Jadi bagi daerah yang belum melaporkan tahap pertama maka tidak akan dicairkan bantuan tahap keduanya," tegasnya. (Baca juga: Anda Tertarik Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2020, Cek Cara Daftar )

Jumeri menuturkan perkembangan data terkini satuan Paud yang telah melakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sampai 21 September sebanyak 165.124 peserta didik atau baru 81%. Sementara target sinkronisasinya sebanyak 204.284 peserta didik.

Jumeri menuturkan, keadaan serupa terjadi di satuan pendidikan kesetaraan. Dimana saat ini disinkronisasi sebanyak 6,054 peserta didik. Jumlah ini, katanya, masih kurang dari 60% dari total target 10.328 peserta didik. "Ini mohon perhatian agar sinkronisasi segera dapat dilakukan," pintanya.

Dia melanjutkan, untuk data dinas pendidikan yang telah melakukan pelaporan penawaran BOP Paud sampai 21 September sebanyak 349 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia atau baru 68,56%. Sedangkan pelaporan BOP pendidikan kesetaraan dilakukan oleh 314 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota atau baru 61,68%.

Jumeri pun berharap melalui webinar ini maka bisa memacu dinas pendidikan dan satuan pendidikan untuk segera melakukan sinkronisasi dan pelaporan. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak peserta Paud dan pendidikan kesetaran.