Akses Internet Minim, Rencana Digitalisasi Sekolah 2021 Terancam Gagal

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai bahwa rencana pemerintah untuk melakukan digitalisasi sekolah pada 2021 belum matang. Sementara, proyek digitalisasi ini menelan anggaran hingga Rp3 triliun dan diproyeksikan untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Sementara akses di wilayah 3T tersebut belum terjangkau akses internet.

"Proyek ini terkesan terburu-buru. Wilayah 3T belum ter-cover penuh jaringan internet . Sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap. Harusnya selesaikan PR ini dulu," kata Fikri kepada wartawan, Rabu (11/11/2020). (Baca juga: Mendikbud Terinspirasi, TK di Bali Usung Konsep Merdeka Belajar )

Menurut Fikri, proyek digitalisasi sekolah yang rencananya akan dilakukan pengadaan laptop, proyektor, dan perangkat teknologi informasi (TIK), tidak tepat sasaran. Apalagi, data pemerintah sendiri menunjukkan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri menyebutkan, akses internet belum bisa diakses 100% di wilayah 3T. "Baru setengah dari total desa di wilayah 3T yang terjangkau jaringan 4G," ungkap politisi PKS ini.

Merujuk data Kominfo 2020, kata Fikri, infrastruktur 4G yang dibangun telah mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terlingkupi jaringan 4G. Bila jaringan internet tidak terlebih dulu dibenahi, maka bantuan laptop hanya akan menjadi barang pajangan mewah di sekolah.

"Surveinya kan, 60 persen guru masih gagap teknologi informasi. Perkembangan sekarang kita belum tahu, apakah masih sama atau ada perkembangan," sambungnya. (Baca juga: Hasil Reses Anggota DPR, Kuota Rp7,2 T Belum Dirasakan Semua Guru-Siswa )

Selain itu, Fikri juga mengutip data Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom), Kemendikbud pada akhir 2018 lalu. Survei itu menyebut, dari total guru yang ada di Indonesia, baru 40% yang melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dan 60% guru masih gagap dengan kemajuan di era digital ini.

Karena itu, legislator Dapil Jawa Tengah IX ini menekankan, peningkatan kualitas SDM, terutama guru dan tenaga pendidik menjadi keniscayaan untuk diprioritaskan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kreatifitas dan kualitas pendidik benar-benar diuji untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap kondusif secara virtual. Dan setiap program pendidikan nasional semestinya memperhatikan kondisi kelokalan yang menjadi sasaran.

"Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim) ini nampaknya kurang dapat dukungan data yang cukup. Sebaiknya walaupun think globally, tapi harus tetap act locally sesuai data lapangan yang bahkan sudah tersedia dan telah dirilis oleh Kemendikbud sendiri," pungkasnya.