Akibat Pandemi Covid-19, Darurat Pendidikan Makin Parah

BANDUNG - Komisi X DPR menyerahkan bantuan pendidikan untuk 30.150 siswa yang tersebar di 388 sekolah yang meliputi 280 SD, 59 SMP, 13 SMA, dan 36 SMK di Kabupaten Karawang .

Bantuan diserahkan langsung Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda kepada perwakilan sekolah di Hotel Residen Karawang, Sabtu (21/11). Kegiatan digelar dengan protokol kesehatan ketat untuk menekan potensi penularan COVID-19. (Baca juga: Mendikbud: Vokasi Harus Bisa Menjadi Solusi )

Penyerahan bantuan juga disaksikan Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati, Direktur Sekolah Dasar Dirjend Dikdasmen Kemendikbud Sri Wahyuningsih, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dedi Supandi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang Asep Junaedi, dan Rektor Unsika Prof Sri Mulyani.

Selain bantuan pendidikan, Huda juga menyerahkan bantuan untuk renovasi kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMP, SMA, Program Center of Excellent (pusat unggulan) untuk SMK, alat kesenian untuk SMK, dan bantuan fasilitas teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk SD di Karawang.

Dalam kesempatan itu, Syaiful Huda menyoroti persoalan kondisi darurat pendidikan akibat pandemi COVID-19 yang dialami negeri ini dalam 10 bulan terakhir. Menurutnya, sejak empat bulan terakhir, darurat pendidikan semakin terasa. ( )

"Darurat pendidikan ini, terutama sangat terasa mungkin sekitar empat bulan terakhir ini," ujar Huda.

Menurut dia, darurat pendidikan yang semakin parah itu mengakibatkan kuantitas dan kualitas pendidikan yang juga terus menurun. Dampak tersebut dirasakan para tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua siswa, termasuk siswa sendiri.

"Sekarang banyak anak yang tidak disekolahkan oleh orang tuanya, baik ke PAUD maupun ke SD, umumnya karena kondisi ekonomi," ungkap Huda.

Huda mengakui, sektor ekonomi sangat terdampak pandemi, sehingga mempengaruhi kemampuan para orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

"Karena itu, darurat pendidikan ini harus menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, stakeholder pendidikan, termasuk masyarakat itu sendiri," tegas Huda.

Dengan begitu, kata Huda, masing-masing pihak harus siap mengambil peran, agar darurat pendidikan tidak semakin berdampak terhadap penurunan kuantitas dan kualitas pendidikan.

"Karena kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai, tidak tahu juga kapan vaksinasi bisa dilakukan untuk seluruh masyarakat kita. Maka dari itu, semua pihak harus ambil peran," ujar Huda yang juga Ketua DPW PKB Jabar dan Ketua Fraksi PKB DPR itu.

Huda juga menyoroti alokasi APBN sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan yang dinilainya belum maksimal. Menurutnya, berdasarkan hasil survei World Bank atau bank dunia, Unesco, dan Unicef, alokasi anggaran pendidikan yang seluruhnya mencapai Rp580 triliun baru tersalurkan sekitar Rp350 trilun atau 60 persennya saja.

"Ini supaya menjadi awwarnes (peringatan) bagi kita semua. Pertama, betulkah anggaran kita sudah mencapai 20 persen yang nilainya Rp508 triliun. Memang besar sekali, tetapi ini masih mengalami hambatan oleh berbagai persoalan," papar Huda.

Artinya, kata Huda, 40 persen dana pendidikan tersebut masih bermasalah. Belum optimalnya pengalokasian anggaran pendidikan, tegas Huda, dirasakan oleh semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta.