16.553 Siswa SMA/SMK di Kota Bandung akan Terima Bantuan Rp2 Juta

BANDUNG - Sebanyak 4.515 siswa SMA dan SMK di Kota Bandung kategori rawan melanjutkan pendidikan (RMP) bakal mendapatkan bantuan keuangan dari Pemkot Bandung untuk pendidikan mereka.

Kepastian terealisasinya bantuan pendidikan ini setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan pendatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Disdik Jawa Barat. Kerja sama ini menjadi landasan regulasi bagi Pemkot Bandung untuk menyerahkan bantuan bagi siswa RMP di tingkat SMA dan SMK swasta. (Baca juga: Tim Pelajar Indonesia Raih 3 Medali di Ajang Olimpiade Internasional )

Nantinya, total bantuan keuangan yang dititipkan Pemkot Bandung kepada Disdik Jabar senilai Rp33,1 miliar. MoU perlu dilakukan lantaran pengelolaan SMA/SMK ada di bawah Pemerintah Provinsi.

Besaran bantuan keuangan ini, masing-masing siswa RMP akan mendapatkan senilai Rp2 juta. Jumlah penerimanya sebanyak 4.515 orang siswa di 71 SMA swasta dan 12.038 siswa di 99 SMK swasta di Kota Bandung. Total penerima bantuan 16.553 siswa.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, penandatanganan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandung untuk menjamin keamanan bantuan dari sisi regulasi. Sehingga pemberian bantuan keuangan tak sampai berbuntut pada masalah lantaran ada yang kurang sesuai dengan aturan.

"Alhamdulillah, kita diskusikan dan konsultasikan ke berbagai institusi semacam kementerian dan lainnya, dan sekarang sudah selesai. Semoga cepat tersalurkan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Jawa Barat, Yesa Sarwedi sangat mengapresiasi keseriusan Pemkot Bandung dalam memprores bantuan keuangan bagi siswa RMK.

Menurutnya, Kota Bandung menjadi daerah pertama dan satu-satunya di Jawa Barat yang ikut memberikan bantuan bagi siswa RMP di tingkat SMA dan SMK swasta.

"RMP itu kurang lebih 20 persen ada di Kota Bandung. Tapi kita berterima kasih kepada Kota Bandung yang sudah mulai membantu RMP siswa SMA dan SMK," katanya.

Dia memperkirakan, bantuan akan dicairkan pada Desember mendatang. "Kita sedang proses ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)," tambahnya.