Pembukaan Sekolah, P2G: Jika Ada Siswa Positif Jangan Salahkan Guru
Selasa, 24 November 2020 - 09:41 WIB
loading...
Pemerintah sudah mulai membolehkan sekolah tatap muka di zona kuning dengan protokol kesehatan ketat. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pembukaan sekolah dilakukan setelah tahun ajaran 2020/2021 selesai. Pemerintah sebaiknya tidak tergesa-gesa menerapkan pembelajaran tatap muka .
“Revisi SKB 4 Menteri yang memperbolehkan sekolah-sekolah dibuka mulai Januari 2021 berpotensi menjadi klaster baru. SKB 4 Menteri memberikan otoritas sepenuhnya kepada pemda atau Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) untuk membuka sekolah di daerah,” ujarnya Koordinator Perhimpunan Guru, Satriwan Salim, melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (23/11/2020). (Baca juga: Gaji Dijamin Pusat, Nadiem: Mohon Pemda Ajukan Formasi Guru PPPK Sebanyak Mungkin )
Satriwan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lepas tanggung jawab dalam kebijakan ini. Apalagi ada risiko anak-anak sekolah terpapar Covid-19.
Perhimpunan Guru menegaskan penerapan pembelajaran tatap muka harus atas persetujuan orang tua. Tidak boleh ada pemaksaan terhadap orang tua untuk memberikan izin anaknya belajar di sekolah.
Rencana pembelajaran tatap muka ini tentunya menuntut kelengkapan infrastruktur dan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan Covid-19. Satriwan menyatakan pihaknya meragukan kesiapan sekolah dalam memenuhi persyaratan protokol kesehatan. (Baca juga: Siap-siap! Seleksi PPPK Guru Honorer Segera Dibuka )
“Revisi SKB 4 Menteri yang memperbolehkan sekolah-sekolah dibuka mulai Januari 2021 berpotensi menjadi klaster baru. SKB 4 Menteri memberikan otoritas sepenuhnya kepada pemda atau Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) untuk membuka sekolah di daerah,” ujarnya Koordinator Perhimpunan Guru, Satriwan Salim, melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (23/11/2020). (Baca juga: Gaji Dijamin Pusat, Nadiem: Mohon Pemda Ajukan Formasi Guru PPPK Sebanyak Mungkin )
Satriwan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lepas tanggung jawab dalam kebijakan ini. Apalagi ada risiko anak-anak sekolah terpapar Covid-19.
Perhimpunan Guru menegaskan penerapan pembelajaran tatap muka harus atas persetujuan orang tua. Tidak boleh ada pemaksaan terhadap orang tua untuk memberikan izin anaknya belajar di sekolah.
Rencana pembelajaran tatap muka ini tentunya menuntut kelengkapan infrastruktur dan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan Covid-19. Satriwan menyatakan pihaknya meragukan kesiapan sekolah dalam memenuhi persyaratan protokol kesehatan. (Baca juga: Siap-siap! Seleksi PPPK Guru Honorer Segera Dibuka )
Lihat Juga :
