Pembukaan Sekolah, P2G: Jika Ada Siswa Positif Jangan Salahkan Guru
loading...
Pemerintah sudah mulai membolehkan sekolah tatap muka di zona kuning dengan protokol kesehatan ketat. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pembukaan sekolah dilakukan setelah tahun ajaran 2020/2021 selesai. Pemerintah sebaiknya tidak tergesa-gesa menerapkan pembelajaran tatap muka .
“Revisi SKB 4 Menteri yang memperbolehkan sekolah-sekolah dibuka mulai Januari 2021 berpotensi menjadi klaster baru. SKB 4 Menteri memberikan otoritas sepenuhnya kepada pemda atau Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) untuk membuka sekolah di daerah,” ujarnya Koordinator Perhimpunan Guru, Satriwan Salim, melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (23/11/2020). (Baca juga: Gaji Dijamin Pusat, Nadiem: Mohon Pemda Ajukan Formasi Guru PPPK Sebanyak Mungkin )
Satriwan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lepas tanggung jawab dalam kebijakan ini. Apalagi ada risiko anak-anak sekolah terpapar Covid-19.
Perhimpunan Guru menegaskan penerapan pembelajaran tatap muka harus atas persetujuan orang tua. Tidak boleh ada pemaksaan terhadap orang tua untuk memberikan izin anaknya belajar di sekolah.
Rencana pembelajaran tatap muka ini tentunya menuntut kelengkapan infrastruktur dan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan Covid-19. Satriwan menyatakan pihaknya meragukan kesiapan sekolah dalam memenuhi persyaratan protokol kesehatan. (Baca juga: Siap-siap! Seleksi PPPK Guru Honorer Segera Dibuka )
Pembukaan sekolah harus diikuti dengan pengawasan yang ketat oleh dinas pendidikan dan Kanwil Kemenag. Namun, Sekretaris Perhimpunan Guru Afhdal mengatakan pemerintah pusat tidak tegas terhadap pemda yang melanggar SKB 4 Menteri jilid I dan II terkait pembukaan sekolah.
Berdasarkan data Perhimpunan Guru, ada 79 daerah yang melanggar SKB 4 Menteri jilid I. “Kami tidak melihat ada sanksi dari pusat,” ujarnya.
Perhimpunan Guru mengingatkan akan adanya aktivitas tinggi pada Desember 2020. Bulan depan akan diawali dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), libur semester, natal, dan tahun baru.
Selama ini, setelah libur panjang biasanya kasus positif Covid-19 melonjak. “Bayangkan Januari sekolah tatap muka dilakukan, maka kekhawatiran sekolah akan menjadi klaster baru Covid-19 beralasan,” tutut Satriwan.
Dia menjelaskan jika sekolah dibuka dan ada siswa yang positif, orang tua tidak boleh menyalahkan atau mengkriminalisasi para guru. “Bagaimanapun guru berada di bawah struktur birokrasi daerah setempat,” pungkasnya.
“Revisi SKB 4 Menteri yang memperbolehkan sekolah-sekolah dibuka mulai Januari 2021 berpotensi menjadi klaster baru. SKB 4 Menteri memberikan otoritas sepenuhnya kepada pemda atau Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) untuk membuka sekolah di daerah,” ujarnya Koordinator Perhimpunan Guru, Satriwan Salim, melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (23/11/2020). (Baca juga: Gaji Dijamin Pusat, Nadiem: Mohon Pemda Ajukan Formasi Guru PPPK Sebanyak Mungkin )
Satriwan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lepas tanggung jawab dalam kebijakan ini. Apalagi ada risiko anak-anak sekolah terpapar Covid-19.
Perhimpunan Guru menegaskan penerapan pembelajaran tatap muka harus atas persetujuan orang tua. Tidak boleh ada pemaksaan terhadap orang tua untuk memberikan izin anaknya belajar di sekolah.
Rencana pembelajaran tatap muka ini tentunya menuntut kelengkapan infrastruktur dan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan Covid-19. Satriwan menyatakan pihaknya meragukan kesiapan sekolah dalam memenuhi persyaratan protokol kesehatan. (Baca juga: Siap-siap! Seleksi PPPK Guru Honorer Segera Dibuka )
Pembukaan sekolah harus diikuti dengan pengawasan yang ketat oleh dinas pendidikan dan Kanwil Kemenag. Namun, Sekretaris Perhimpunan Guru Afhdal mengatakan pemerintah pusat tidak tegas terhadap pemda yang melanggar SKB 4 Menteri jilid I dan II terkait pembukaan sekolah.
Berdasarkan data Perhimpunan Guru, ada 79 daerah yang melanggar SKB 4 Menteri jilid I. “Kami tidak melihat ada sanksi dari pusat,” ujarnya.
Perhimpunan Guru mengingatkan akan adanya aktivitas tinggi pada Desember 2020. Bulan depan akan diawali dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), libur semester, natal, dan tahun baru.
Selama ini, setelah libur panjang biasanya kasus positif Covid-19 melonjak. “Bayangkan Januari sekolah tatap muka dilakukan, maka kekhawatiran sekolah akan menjadi klaster baru Covid-19 beralasan,” tutut Satriwan.
Dia menjelaskan jika sekolah dibuka dan ada siswa yang positif, orang tua tidak boleh menyalahkan atau mengkriminalisasi para guru. “Bagaimanapun guru berada di bawah struktur birokrasi daerah setempat,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
