DPR Minta SKB 3 Menteri soal Seragam dan Atribut Sekolah Disosialisasi Masif
loading...
Puluhan siswa dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas mengikuti prosesi upacara bendera di sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait aturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri.
"Patut kita apresiasi langkah cepat yang dilakukan Pak Nadiem pasca peristiwa pemaksaan berhijab di lingkungan SMKN 2 Padang," kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Tentu, Azis berharap SKB ini bisa segera disosialisasikan dan diimplementasikan di seluruh sekolah negeri di Tanah Air, terkecuali provinsi dengan kekhususan seperti Aceh.
"Kita harapkan SKB ini dapat segera dijalankan di seluruh sekolah yang berada di Indonesia terkecuali Provinsi Aceh yang memiliki Kekhususan sesuai peraturan Pemerintahan Aceh, semoga SKB ini dapat mewujudkan toleransi umat beragama dan Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta Mendikbud dapat segera melakukan sosialisasi ke seluruh kepala daerah dan lingkungan dunia pendidikan, agar SKB tersebut dapat segera dipelajari dan dipahami pihak sekolah dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah negeri.
"Tentunya surat edaran itu harus segera sampai ke lingkungan dunia pendidikan dan segera di sampaikan kepada seluruh orang tua murid siswa/i mengenai aturan tersebut agar mudah dipahami" sambung legislator Dapil Lampung itu.
"Patut kita apresiasi langkah cepat yang dilakukan Pak Nadiem pasca peristiwa pemaksaan berhijab di lingkungan SMKN 2 Padang," kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Tentu, Azis berharap SKB ini bisa segera disosialisasikan dan diimplementasikan di seluruh sekolah negeri di Tanah Air, terkecuali provinsi dengan kekhususan seperti Aceh.
"Kita harapkan SKB ini dapat segera dijalankan di seluruh sekolah yang berada di Indonesia terkecuali Provinsi Aceh yang memiliki Kekhususan sesuai peraturan Pemerintahan Aceh, semoga SKB ini dapat mewujudkan toleransi umat beragama dan Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta Mendikbud dapat segera melakukan sosialisasi ke seluruh kepala daerah dan lingkungan dunia pendidikan, agar SKB tersebut dapat segera dipelajari dan dipahami pihak sekolah dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah negeri.
"Tentunya surat edaran itu harus segera sampai ke lingkungan dunia pendidikan dan segera di sampaikan kepada seluruh orang tua murid siswa/i mengenai aturan tersebut agar mudah dipahami" sambung legislator Dapil Lampung itu.
(mpw)
Explore More