Segera Blokir, Tautan Situs Porno di Buku Sosiologi SMA Masih Bisa Diakses

JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera melakukan koordinasi dengan dinas dan Kemenkominfo untuk melakukan tindakan. Hal ini terkait laporan guru di Jawa Barat yang mendapati buku pelajaran Sosiologi SMA Kelas XII bermuatan situs porno.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, dari laporan yang diterima di dalam buku sosiologi yang sebenarnya membahas topik mengenai Pemberdayaan Masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat ini, justru di dalamnya memberikan tautan situs yang bermuatan pornografi.



Satriwan menjelaskan, sampai pernyataan resmi ini dibuat, P2G masih menemukan bahwa situs yang ditautkan di dalam buku resmi siswa tersebut masih ada berisikan konten porno.

“P2G khawatir jika buku ini masih beredar dan terus digunakan siswa lalu dibuka, maka secara langsung para siswa dan guru telah membuka situs porno, dan hal ini sangat berbahaya bagi pendidikan dan moral anak bangsa,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (11/2).

Dari kasus ini P2G pun meminta Kemendikbud dalam hal ini Mendikbud Nadiem Anwar Makarim segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sehingga, katanya, buku Sosiologi Kelas XII yang sudah beredar dan dipakai sebagai sumber pembelajaran siswa tersebut ditarik dari peredaran.



“Jika sulit dilakukan, P2G meminta Mas Menteri berkoordinasi dengan Kemenkominfo agar segera memblokir situs tersebut. Sebab, hingga rilis pernyataan resmi ini dibuat, situs tersebut masih eksis dan belum diblokir,” jelasnya.

P2G juga menduga buku bermuatan situs porno tersebut tidak hanya tersebar dan digunakan siswa-siswi di wilayah Jawa Barat saja. Tetapi berpotensi sudah tersebar ke wilayah lain sebab buku tersebut dijual secara umum/bebas, bisa diperoleh dari toko-toko buku.

Oleh karena itu, ujarnya, sudah seharusnya Mendikbud berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten. Sehingga bisa melakukan pegawasan pemantauan terhadap buku-buku sekolah yang digunakan siswa di daerah.

Selain itu, P2G juga meminta guru dan kepala sekolah lebih selektif dalam memutuskan penggunaan buku-buku pelajaran siswa di sekolah. “Sebenarnya Kemendikbud sudah menyediakan e-book, tapi kami menilai penggunaan buku/e-book pelajaran sekolah yang dicetak resmi oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud belum optimal,” pungkasnya.