PGRI Minta Pemerintah Maksimalkan Data dan Prosedur Vaksinasi untuk Guru
Jum'at, 26 Februari 2021 - 23:56 WIB
loading...
Suasana ruangan vaksinasi untuk guru, dosen dan tenaga kependidikan di SMA 70 Jakarta. Foto/Neneng Zubaidah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi meminta informasi mengenai data dan prosedur pemberian vaksin untuk pendidik dan tenaga kependidikan bisa dimaksimalkan karena guru sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 ini.
Unifah menyampaikan, para guru sangat antusias dan bahkan pada saat vaksinasi massal di SMA 70 kemarin banyak yang antri untuk menggantikan para guru yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
Baca juga: Vaksinasi Guru Selesai Juni, Mendikbud Targetkan Sekolah Kembali Dibuka Juli
Guru besar UNJ ini mengatakan, saat ini posisi guru itu sekarang ini berebut ingin divaksin. Oleh karena itu, karena guru yang akan divaksin ini prosedurnya berbasis pendataan maka Kemendikbud dan Kementerian Agama harus menyiapkan data dan prosedur vaksinasi Covid-19 yang jelas.
"Itu sangat dinanti karena jangan sampai rebutan, kemudian mereka tidak dapat tapi ngga diedukasi, " katanya pada dialog Vaksinasi Tahap 2: Prioritaskan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara daring, Jumat (26/2/2021).
Unifah pun berharap, agar para guru di daerah itu tidak bertanya-tanya dan menunggu lama maka prosedur dan proses mendapatkan vaksin itu harus disosialisasikan lebih baik lagi oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Ini Alasan Kemendikbud Transfer Langsung Dana BOS ke Rekening Sekolah
Unifah mengatakan, pendataan yang dilakukan Kemendikbud pun jangan hanya berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja melainkan berbasis data realitas guru yang ada di lapangan. Hal ini penting, katanya, jika ingin memastikan guru honorer juga masuk pendataan divaksin.
"Jadi mekanisme, sistem dan prosedur harus dibangun mulai dari sekarang. Kalau lihat data, guru honorer lebih banyak dari ASN. Jadi tidak ada namanya membeda-bedakan," pungkasnya.
Unifah menyampaikan, para guru sangat antusias dan bahkan pada saat vaksinasi massal di SMA 70 kemarin banyak yang antri untuk menggantikan para guru yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
Baca juga: Vaksinasi Guru Selesai Juni, Mendikbud Targetkan Sekolah Kembali Dibuka Juli
Guru besar UNJ ini mengatakan, saat ini posisi guru itu sekarang ini berebut ingin divaksin. Oleh karena itu, karena guru yang akan divaksin ini prosedurnya berbasis pendataan maka Kemendikbud dan Kementerian Agama harus menyiapkan data dan prosedur vaksinasi Covid-19 yang jelas.
"Itu sangat dinanti karena jangan sampai rebutan, kemudian mereka tidak dapat tapi ngga diedukasi, " katanya pada dialog Vaksinasi Tahap 2: Prioritaskan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara daring, Jumat (26/2/2021).
Unifah pun berharap, agar para guru di daerah itu tidak bertanya-tanya dan menunggu lama maka prosedur dan proses mendapatkan vaksin itu harus disosialisasikan lebih baik lagi oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Ini Alasan Kemendikbud Transfer Langsung Dana BOS ke Rekening Sekolah
Unifah mengatakan, pendataan yang dilakukan Kemendikbud pun jangan hanya berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja melainkan berbasis data realitas guru yang ada di lapangan. Hal ini penting, katanya, jika ingin memastikan guru honorer juga masuk pendataan divaksin.
"Jadi mekanisme, sistem dan prosedur harus dibangun mulai dari sekarang. Kalau lihat data, guru honorer lebih banyak dari ASN. Jadi tidak ada namanya membeda-bedakan," pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
