Bantu Mahasiswa, Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta Luncurkan FU Scholarship
loading...
Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta mengajak para alumni maupun publik untuk turut mendonasikan sebagian rezekinya melalui Program Fakuktas Ushuluddin Scholarship. Foto/Dok/Ushuluddin
A
A
A
JAKARTA - Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta mengajak para alumni maupun publik untuk turut mendonasikan sebagian rezekinya melalui Program Fakuktas Ushuluddin Scholarship atau FU Scholarship. Donasi yang diberikan nantinya akan digunakan sepenuhnya bagi pembiayaan kuliah mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang membutuhkan
"Fakultas menyadari betul banyaknya kondisi mahasiswa yang harus berjuang keras untuk meraih cita-citanya. Beruntung, sejak 2017, pembiayaan perkuliahan menggunakan sistem UKT," kata Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ushuluddin Dr Lilik Ummi Kaltsum MA, di sela-sela Temu Kangen Ikatan Alumni Fakultas Ushuluddin (Ikalfu) UIN Jakarta akhir pekan lalu seperti dikutip dari laman resmi UIN Jakarta, Kamis (11/3/2021).
Menurutnya, melalui kebijakan UKT, para mahasiswa bisa membayar uang kuliah sesuai kemampuan ekonomi keluarganya. Di luar klaster penerima beasiswa Bidikmisi, kewajiban membayar mahasiswa diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok. Dari nominal UKT bawah di kelompok satu hingga nominal UKT paling tinggi di kelompok tujuh. “Kalau dulu, beban biaya sumbangan pendidikan atau SPP disamaratakan. Sekarang berbeda. Dalam satu kelas, ada kelompok satu, dua, tiga, atau bahkan tujuh,” katanya.
Meski beban biaya kuliah bisa dibayar sesuai dengan kapasitas ekonomi dan dapat disesuaikan di setiap semester, sambung Lilik, namun tetap saja ditemukan kendala pembiayaan mahasiswa. Tenggat waktu pembayaran yang ditetapkan acapkali sulit dipenuhi para mahasiswa mengingat kondisi perekonomian keluarganya.
“Jika mereka terlambat membayar, akibatnya mahasiswa tidak bisa memprogram perkuliahan, tidak mendapat legalitas perkuliahan di Sistem Informasi Akademik (AIS). Jika begitu, maka tidak masuk PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi),” paparnya.
Situasi semakin sulit tatkala tanah air juga terdampak sebaran pandemi Covid 19. Banyak orang tua mahasiswa mengalami penurunan usaha, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, mau tidak mau mereka terpaksa mengajukan penyesuaian biaya perkuliahan anaknya.
“Terutama ketika berlangsung pada Covid 19 setahun terakhir ini. Banyak sekali (orang tua wali mahasiswa, red.) yang bekerja di pabrik dan sebagainya sehingga tidak sedikit orang tua mengajukan penyesuaian,” katanya.
Saat memulai semester genap ini misalnya, sambung Lilik, lebih dari 100 permohonan penyesuaian beban biaya perkuliahan diajukan ke fakultas. Alasannya sangat beragam, mulai dari penurunan usaha hingga diberhentikan bekerja menyusul pandemi yang berdampak pada sumber mata pencaharian mereka. “Ini bukan cerita fiktif, tapi kenyataan yang kami temukan akhir-akhir ini,” tandasnya.
"Fakultas menyadari betul banyaknya kondisi mahasiswa yang harus berjuang keras untuk meraih cita-citanya. Beruntung, sejak 2017, pembiayaan perkuliahan menggunakan sistem UKT," kata Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ushuluddin Dr Lilik Ummi Kaltsum MA, di sela-sela Temu Kangen Ikatan Alumni Fakultas Ushuluddin (Ikalfu) UIN Jakarta akhir pekan lalu seperti dikutip dari laman resmi UIN Jakarta, Kamis (11/3/2021).
Menurutnya, melalui kebijakan UKT, para mahasiswa bisa membayar uang kuliah sesuai kemampuan ekonomi keluarganya. Di luar klaster penerima beasiswa Bidikmisi, kewajiban membayar mahasiswa diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok. Dari nominal UKT bawah di kelompok satu hingga nominal UKT paling tinggi di kelompok tujuh. “Kalau dulu, beban biaya sumbangan pendidikan atau SPP disamaratakan. Sekarang berbeda. Dalam satu kelas, ada kelompok satu, dua, tiga, atau bahkan tujuh,” katanya.
Meski beban biaya kuliah bisa dibayar sesuai dengan kapasitas ekonomi dan dapat disesuaikan di setiap semester, sambung Lilik, namun tetap saja ditemukan kendala pembiayaan mahasiswa. Tenggat waktu pembayaran yang ditetapkan acapkali sulit dipenuhi para mahasiswa mengingat kondisi perekonomian keluarganya.
“Jika mereka terlambat membayar, akibatnya mahasiswa tidak bisa memprogram perkuliahan, tidak mendapat legalitas perkuliahan di Sistem Informasi Akademik (AIS). Jika begitu, maka tidak masuk PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi),” paparnya.
Situasi semakin sulit tatkala tanah air juga terdampak sebaran pandemi Covid 19. Banyak orang tua mahasiswa mengalami penurunan usaha, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, mau tidak mau mereka terpaksa mengajukan penyesuaian biaya perkuliahan anaknya.
“Terutama ketika berlangsung pada Covid 19 setahun terakhir ini. Banyak sekali (orang tua wali mahasiswa, red.) yang bekerja di pabrik dan sebagainya sehingga tidak sedikit orang tua mengajukan penyesuaian,” katanya.
Saat memulai semester genap ini misalnya, sambung Lilik, lebih dari 100 permohonan penyesuaian beban biaya perkuliahan diajukan ke fakultas. Alasannya sangat beragam, mulai dari penurunan usaha hingga diberhentikan bekerja menyusul pandemi yang berdampak pada sumber mata pencaharian mereka. “Ini bukan cerita fiktif, tapi kenyataan yang kami temukan akhir-akhir ini,” tandasnya.
Explore More