Angka Covid-19 Kembali Tinggi, Sekolah Tatap Muka Ancam Siswa dan Guru
Selasa, 08 Juni 2021 - 09:10 WIB
loading...
Sejumlah siswa sekolah dasar mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan ada risiko sangat besar jika sekolah dipaksa dibuka serentak pertengahan Juli 2021 nanti. Mengingat angka Covid-19 masih tinggi, munculnya varian baru Covid yaitu B.1.1.7 yang penularannya lebih cepat dan ganas, dan angka positivity rate yang masih tinggi di atas 10% di banyak daerah.
Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya.
Baca juga: Belajar Online Tetap Jadi Alternatif Pendidikan Masa Depan
“Bagi P2G, ada 2 indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka di awal Tahun Ajaran Baru Juli 2021 nanti, yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, kemudian sekolah sudah memenuhi semua Daftar Periksa kesiapan sekolah tatap muka, yang berisi 11 item, dan 2 hal ini tidak bisa ditawar-tawar,” katanya, Senin (7/6/2021).
P2G memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Pemda mesti melakukan pemetaan, guru di sekolah dan daerah mana saja yang belum divaksinasi, baik belum vaksinasi tahap 1 maupun tahap 2.
“Agar melalui pemetaan ini Pemerintah tidak gegabah meminta sekolah dibuka. Sebab risikonya adalah keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan dan keluarga mereka. Jika guru dan tendik belum divaksin jangan coba-coba berani membuka sekolah,” ungkapnya.
Baca juga: Antusias, 151.137 Pelajar Berprestasi Ikuti Kompetisi Sains Nasional SMA/MA
Kedua, pemetaan sekolah dari 535.782 sekolah di seluruh Idonesia, sekolah di daerah mana saja yang sudah mengisi Daftar Periksa. Bagi yang sudah, Pemda (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) wajib melakukan verifikasi dalam rangka assesment kesiapan sekolah dibuka. Melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.
“Sedangkan bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana pendukung prokes, maka kepala sekolah dibantu Pengawas dan Dinas Pendidikan segera memenuhi fasilitas pendukung prokes, yang biaya pengadaannya diambil dari Dana BOS,” tambahnya.
Ketiga, sambil mengakselerasi vaksinasi guru dan kesiapan fasilitas prokes di sekolah, P2G mendesak Kemendikbudristek, Kemenag, dan Pemda memberikan pelatihan blended learning untuk guru, agar kompetensi guru di bidang pedagogik digital terbangun.
Keempat, P2G sangat berharap desakan Mendikbudristek agar sekolah harus dibuka Juli 2021 tanpa tawar-menawar hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda untuk memulai PTM. Karena fasilitas prokes penunjang sudah terpenuhi. “Sedangkan bagi sekolah yang belum, maka opsi perpanjang PJJ adalah yang terbaik,” tegasnya.
Kelima, pemetaan terkait kota/kabupaten yang masih zona merah atau oranye, ditambah lagi yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 atau positivity rate masih tinggi, seperti Jakarta, opsi PJJ masih yang terbaik. P2G meminta Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda benar-benar melakukan koordinasi dan pemetaan.
Mengingat kewenangan mengelola sekolah di bawah Pemda bukan di bawah Kemendikbud. “Maka, P2G memandang kebijakan sekolah dimulai tatap muka Juli 2021 nanti, tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya di 514 kota/kab dan 34 provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah. Ada daerah yang sudah dapat melakukan PTM, tapi ada juga yang masih PJJ,” pungkasnya.
Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya.
Baca juga: Belajar Online Tetap Jadi Alternatif Pendidikan Masa Depan
“Bagi P2G, ada 2 indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka di awal Tahun Ajaran Baru Juli 2021 nanti, yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, kemudian sekolah sudah memenuhi semua Daftar Periksa kesiapan sekolah tatap muka, yang berisi 11 item, dan 2 hal ini tidak bisa ditawar-tawar,” katanya, Senin (7/6/2021).
P2G memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Pemda mesti melakukan pemetaan, guru di sekolah dan daerah mana saja yang belum divaksinasi, baik belum vaksinasi tahap 1 maupun tahap 2.
“Agar melalui pemetaan ini Pemerintah tidak gegabah meminta sekolah dibuka. Sebab risikonya adalah keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan dan keluarga mereka. Jika guru dan tendik belum divaksin jangan coba-coba berani membuka sekolah,” ungkapnya.
Baca juga: Antusias, 151.137 Pelajar Berprestasi Ikuti Kompetisi Sains Nasional SMA/MA
Kedua, pemetaan sekolah dari 535.782 sekolah di seluruh Idonesia, sekolah di daerah mana saja yang sudah mengisi Daftar Periksa. Bagi yang sudah, Pemda (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) wajib melakukan verifikasi dalam rangka assesment kesiapan sekolah dibuka. Melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.
“Sedangkan bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana pendukung prokes, maka kepala sekolah dibantu Pengawas dan Dinas Pendidikan segera memenuhi fasilitas pendukung prokes, yang biaya pengadaannya diambil dari Dana BOS,” tambahnya.
Ketiga, sambil mengakselerasi vaksinasi guru dan kesiapan fasilitas prokes di sekolah, P2G mendesak Kemendikbudristek, Kemenag, dan Pemda memberikan pelatihan blended learning untuk guru, agar kompetensi guru di bidang pedagogik digital terbangun.
Keempat, P2G sangat berharap desakan Mendikbudristek agar sekolah harus dibuka Juli 2021 tanpa tawar-menawar hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda untuk memulai PTM. Karena fasilitas prokes penunjang sudah terpenuhi. “Sedangkan bagi sekolah yang belum, maka opsi perpanjang PJJ adalah yang terbaik,” tegasnya.
Kelima, pemetaan terkait kota/kabupaten yang masih zona merah atau oranye, ditambah lagi yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 atau positivity rate masih tinggi, seperti Jakarta, opsi PJJ masih yang terbaik. P2G meminta Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda benar-benar melakukan koordinasi dan pemetaan.
Mengingat kewenangan mengelola sekolah di bawah Pemda bukan di bawah Kemendikbud. “Maka, P2G memandang kebijakan sekolah dimulai tatap muka Juli 2021 nanti, tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya di 514 kota/kab dan 34 provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah. Ada daerah yang sudah dapat melakukan PTM, tapi ada juga yang masih PJJ,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
