Covid-19 Mengganas, DPR Minta Pemerintah Tak Wajibkan Sekolah Tatap Muka
Rabu, 30 Juni 2021 - 12:38 WIB
loading...
Seorang siswa sekolah dasar mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka yang digelar sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana mewajibkan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran 2021/2020. Hal ini sesuai dengan SKB 4 menteri yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Syaratnya, guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tersebut sudah divaksin, dan PTM mendapat persetujuan dari orangtua.
Dengan adanya lonjakan kasus Covid-19, ada kemungkinan PTM di beberapa daerah harus ditunda sementara. Namun, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyebut bahwa hal tersebut bukan berarti menganulir SKB yang telah diterbitkan.
Baca juga: Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, KPAI Berikan 5 Rekomendasi
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah pusat agar menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi.
“Pada awalnya memang saya setuju dengan akan dibukanya sekolah tatap muka terbatas di Juli 2021, dengan mempertimbangkan berbagai urgensi yang ada. Namun, mengingat perkembangan kasus Covid-19, apalagi terdapat delta variant yang menular lebih cepat, sepertinya hal tersebut kita harus pertimbangkan ulang,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).
Dengan adanya lonjakan kasus Covid-19, ada kemungkinan PTM di beberapa daerah harus ditunda sementara. Namun, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyebut bahwa hal tersebut bukan berarti menganulir SKB yang telah diterbitkan.
Baca juga: Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, KPAI Berikan 5 Rekomendasi
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah pusat agar menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi.
“Pada awalnya memang saya setuju dengan akan dibukanya sekolah tatap muka terbatas di Juli 2021, dengan mempertimbangkan berbagai urgensi yang ada. Namun, mengingat perkembangan kasus Covid-19, apalagi terdapat delta variant yang menular lebih cepat, sepertinya hal tersebut kita harus pertimbangkan ulang,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).
Lihat Juga :
