Serikat Guru Usul PJJ Diperpanjang Tanpa Geser Tahun Ajaran Baru
loading...
Pendidikan menjadi salah satu sektor terdampak Corona. Persoalannya saat ini yaitu wacana pembukaan kembali sekolah dan pelaksanaan Tahun Ajaran Baru. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19 atau virus Corona. Salah satu persoalannya saat ini yaitu wacana pembukaan kembali sekolah dan pelaksanaan Tahun Ajaran Baru 2020/2021.
(Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Matang Rencana Pembukaan Sekolah)
Mencermati persoalan itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah mempertimbangkan dengan matang dan tidak tergesa-gesa membuka sekolah pada pertengahan Juli 2020. Hal itu harus didukung dengan data valid terkait penanganan Covid-19 di tiap wilayah.
"Jika kondisi penyebaran Covid-19 masih tinggi, opsi memperpanjang metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah yang terbaik. Mesti dipahami juga bahwa, perpanjangan pelaksanaan PJJ tidak akan menggeser Tahun Ajaran Baru 2020/2021. Artinya, tetap dimulai pertengahan Juli, seperti tahun-tahun sebelumnya," ungkap (Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim kepada SINDOnews, Kamis (28/5/2020).
Menurut FSGI, ada enam catatan yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberikan keputusan terkait wacana tersebut. Pertama, keselamatan dan kesehatan siswa dan guru harus diprioritaskan.
Satriawan meminta pemerintah belajar dari berbagai kasus seperti di Perancis, Finlandia, Korea Selatan, dan lainnya. Guru dan siswa jadi korban positif Covid-19 setelah sekolah dibuka kembali pascapandemi. Kejadian itu tak menutup kemungkinan bisa terjadi di Indonesia.
"Jangan sampai sekolah dan madrasah menjadi klaster terbaru penyebaran Covid-19. Ini akan sangat menakutkan bagi siswa, orang tua, dan guru," tutur guru SMA di bilangan Jakarta Timur itu.
Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki komunikasi, koordinasi, dan pendataan terkait penyebaran Corona. Sebab, sejauh ini koordinasi yang terjadi masih buruk seperti terlihat dalam pendataan bantuan sosial.
Sebagai contoh, baru-baru ini Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan sekolah-sekolah akan diaktifkan kembali pada pertengahan Juli nanti. Sementara, pemerintah pusat belum memutuskan. Kondisi itu membuat bingung para siswa, guru, dan orang tua.
"Ini mesti segera dibenahi. Jangan sampai daerah berjalan sendiri-sendiri. Harus jelas siapa yang berwenang menetapkan sekolah dibuka atau tidak," celetuk dia.
(Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Matang Rencana Pembukaan Sekolah)
Mencermati persoalan itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah mempertimbangkan dengan matang dan tidak tergesa-gesa membuka sekolah pada pertengahan Juli 2020. Hal itu harus didukung dengan data valid terkait penanganan Covid-19 di tiap wilayah.
"Jika kondisi penyebaran Covid-19 masih tinggi, opsi memperpanjang metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah yang terbaik. Mesti dipahami juga bahwa, perpanjangan pelaksanaan PJJ tidak akan menggeser Tahun Ajaran Baru 2020/2021. Artinya, tetap dimulai pertengahan Juli, seperti tahun-tahun sebelumnya," ungkap (Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim kepada SINDOnews, Kamis (28/5/2020).
Menurut FSGI, ada enam catatan yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberikan keputusan terkait wacana tersebut. Pertama, keselamatan dan kesehatan siswa dan guru harus diprioritaskan.
Satriawan meminta pemerintah belajar dari berbagai kasus seperti di Perancis, Finlandia, Korea Selatan, dan lainnya. Guru dan siswa jadi korban positif Covid-19 setelah sekolah dibuka kembali pascapandemi. Kejadian itu tak menutup kemungkinan bisa terjadi di Indonesia.
"Jangan sampai sekolah dan madrasah menjadi klaster terbaru penyebaran Covid-19. Ini akan sangat menakutkan bagi siswa, orang tua, dan guru," tutur guru SMA di bilangan Jakarta Timur itu.
Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki komunikasi, koordinasi, dan pendataan terkait penyebaran Corona. Sebab, sejauh ini koordinasi yang terjadi masih buruk seperti terlihat dalam pendataan bantuan sosial.
Sebagai contoh, baru-baru ini Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan sekolah-sekolah akan diaktifkan kembali pada pertengahan Juli nanti. Sementara, pemerintah pusat belum memutuskan. Kondisi itu membuat bingung para siswa, guru, dan orang tua.
"Ini mesti segera dibenahi. Jangan sampai daerah berjalan sendiri-sendiri. Harus jelas siapa yang berwenang menetapkan sekolah dibuka atau tidak," celetuk dia.
