Kemendikbudristek Dorong Peningkatan APK Pendidikan Tinggi yang Berkualitas

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi ( Kemendikbudristek ) mendorong peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan SDM unggul.

Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam mengatakan, APK pendidikan tinggi saat ini baru 31% sementara target pada tahun 2024 APK pendidikan tinggi itu adalah 37%. Di sisi lain, dia menyampaikan, bonus demografi tidak serta merta menjadi kekuatan ekonomi tanpa ada persiapan SDM unggul.



"Jadi betul-betul APK ini menjadi hal yang penting," kata Nizam pada webinar Universitas Yarsi, Kamis (12/8/2021).

Nizam menjelaskan, mahasiswa yang terdaftar di Dikti ada 7,9 juta. Sedangkan jumlah mahasiswa baru ada 2 jutaan yang berada di PTN dan juga PTS. Nizam menekankan, APK memang perlu akan tetapi mengandalkan APK saja belum cukup sebab mahasiswa harus bisa masuk ke pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan SDM-SDM yang betul-betul unggul. "Ini adalah tantangan terbesar kita," ujarnya.

Nizam menuturkan, strategi peningkatan APK itu pertama melalui peningkatan kapasitas PTN dan merger PTS-PTS kecil. Menurutnya, Kemendikbudristek telah menganggarkan Rp35 miliar untuk mendorong PTS-PTS yang kecil merger sehingga bisa menjadi PTS yang besar untuk bisa meningkatkan mutunya dan menarik mahasiswa yang lebih banyak.

Selain itu, pemerintah juga membuat ICE Institute atau marketplace pembelajaran daring sehingga mahasiswa dari kampus yang kurang SDM ataupun materi bisa mengambil mata kuliah yang diselenggarakan beberapa perguruan tinggi papan atas yang tergabung di ICE Institute.



Selanjutnya, pemerintah juga mengakselerasi beasiswa melalui KIP Kuliah dimana program studi yang terakreditasi A diberikan kuota beasiswa yang lebih besar. "Sehingga mahasiswa tidak mampu mendapat perguruan tinggi yang berkualitas sehingga bisa mendapat nilai tambah optimal," imbuhnya.

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan pada pembangunan SDM yang berbeda dengan fokus pemerintah sebelumnya yang mengutamakan infrastruktur. Oleh karena itu, pandemi yang saat ini juga berdampak pada SDM sementara SDM adalah pilar utama pembangunan ke depan maka harus dipikirkan solusi yang perlu dilakukan oleh PTN maupun PTS.