Kemendikbudristek Dorong Peningkatan APK Pendidikan Tinggi yang Berkualitas

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi ( Kemendikbudristek ) mendorong peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan SDM unggul.

Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam mengatakan, APK pendidikan tinggi saat ini baru 31% sementara target pada tahun 2024 APK pendidikan tinggi itu adalah 37%. Di sisi lain, dia menyampaikan, bonus demografi tidak serta merta menjadi kekuatan ekonomi tanpa ada persiapan SDM unggul.



"Jadi betul-betul APK ini menjadi hal yang penting," kata Nizam pada webinar Universitas Yarsi, Kamis (12/8/2021).

Nizam menjelaskan, mahasiswa yang terdaftar di Dikti ada 7,9 juta. Sedangkan jumlah mahasiswa baru ada 2 jutaan yang berada di PTN dan juga PTS. Nizam menekankan, APK memang perlu akan tetapi mengandalkan APK saja belum cukup sebab mahasiswa harus bisa masuk ke pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan SDM-SDM yang betul-betul unggul. "Ini adalah tantangan terbesar kita," ujarnya.

Nizam menuturkan, strategi peningkatan APK itu pertama melalui peningkatan kapasitas PTN dan merger PTS-PTS kecil. Menurutnya, Kemendikbudristek telah menganggarkan Rp35 miliar untuk mendorong PTS-PTS yang kecil merger sehingga bisa menjadi PTS yang besar untuk bisa meningkatkan mutunya dan menarik mahasiswa yang lebih banyak.

Selain itu, pemerintah juga membuat ICE Institute atau marketplace pembelajaran daring sehingga mahasiswa dari kampus yang kurang SDM ataupun materi bisa mengambil mata kuliah yang diselenggarakan beberapa perguruan tinggi papan atas yang tergabung di ICE Institute.



Selanjutnya, pemerintah juga mengakselerasi beasiswa melalui KIP Kuliah dimana program studi yang terakreditasi A diberikan kuota beasiswa yang lebih besar. "Sehingga mahasiswa tidak mampu mendapat perguruan tinggi yang berkualitas sehingga bisa mendapat nilai tambah optimal," imbuhnya.

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan pada pembangunan SDM yang berbeda dengan fokus pemerintah sebelumnya yang mengutamakan infrastruktur. Oleh karena itu, pandemi yang saat ini juga berdampak pada SDM sementara SDM adalah pilar utama pembangunan ke depan maka harus dipikirkan solusi yang perlu dilakukan oleh PTN maupun PTS.

Fasli mengatakan, dampak pandemi pada perguruan tinggi sangat jelas. Yakni ada pengurangan jumlah mahasiswa di perguruan tinggi sekitar 20-30% dan ini merupakan gangguan yang besar bagi terselenggaranya pelaksanaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dia menyatakan, berbagai upaya sudah digaungkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mengenai hal ini dan bahkan Ketua APTISI pun sudah bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan dan harapan yang ada.

Fasli juga menyoroti transparansi penerimaan mahasiswa baru di PTN harus diperjelas. "Sehingga PTS tahu persis bagaimana dia mempertimbangkan berapa kuota per prodi, didaerah mana dan di tier mana. Jadi kita bisa membuat perencanaan yang lebih strategis dalam melihat peluang nanti. Tanpa itu akan susah," katanya.

Fasli menuturkan, selama ini proses penerimaan mahasiswa baru di PTS menunggu terlebih dulu para calon mahasiswa baru untuk berlomba di PTN yang mereka minati dan menunggu hasil seleksi di PTN tersebut. Setelah itu, katanya, ketika sudah tidak diterima di PTN dengan berbagai skema penerimaan maka baru beralih ke swasta.

Menurutnya, kondisi ini menyulitkan kampus swasta untuk merencanakan secara proaktif perkiraan mahasiswa baru yang diterima di tahun mendatang dan berapa kuota yang disediakan. "Padahal penerimaan mahasiswa baru ini adalah darah utama dari berjalannya PTS yang 60% dari mahasiswa Indonesia dikontribusikan oleh PTS-PTS ini," katanya.

Fasli menjelaskan, forum ini dilakukan dengan tujuan mencari kemaslahatan bersama akan adanya peran pemerintah dan peran swasta. "Sehingga apapun keputusan pemerintah bisa memberi win-win solution. PTN juga nyaman dan PTS punya peluang untuk melakukan perencanaan dan bisa hidup walau didera pandemi," pungkasnya.