Rencana Belum Matang, Kemendikbudristek Diminta Tunda Asesmen Nasional

BANDUNG - Rencana asesmen nasional yang akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) pada September 2021 mendatang dinilai belum matang.

"Asesmen nasional ini masih memiliki inkonsistensi dalam hal tujuan dan rencana implementasinya. Tapi sudah dijadwalkan berlangsung September, secara virtual pula. Menurut kami program ini belum matang, sebaiknya ditunda saja," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, Senin (23/8/2021).



Anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bandung dan Cimahi ini menjabarkan alasannya meminta asesmen nasional ditunda. Pertama, masih terdapat ketidaksinkronan antara tujuan asesmen nasional dengan rencana implementasinya. "Kedua terkait situasi pandemi yang belum berakhir," tegasnya.

Kemendikbudristek sendiri menyebutkan bahwa asesmen nasional merupakan bagian dari evaluasi sistem pendidikan dalam mengukur kinerja sekolah/madrasah dan pemerintah daerah (pemda) dengan tujuan agar sekolah/madrasah dan pemda mampu melakukan evaluasi diri dan melakukan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

Asesmen nasional kemudian dibagi atas tiga cakupan, yakni asesmen kompetensi minimum yang meliputi kompetensi literasi baca dan literasi numerik, survei karakter, serta survei lingkungan belajar.



"Salah satu pertanyaan yang kemudian hadir adalah apakah karakter siswa dapat disimpulkan lewat sebuah survei? Jawaban normatif mungkin bisa didapat ketika siswa menjawab soal-soal. Namun sesungguhnya, penentuan karakter bukan didapat lewat jawaban survei melainkan kita kenali dari sikap dan tindakan yang dapat diamati, dilihat dari perilaku keseharian siswa," paparnya.

Begitupula terkait survei lingkungan belajar, Ledia melihat tujuan dan implementasi survei lingkungan belajar yang dilaksanakan Kemendikbudristek juga tidak sinkron.

"Survei lingkungan belajar yang dilakukan Kemdikbud pada tengah tahun lalu memunculkan kegaduhan karena berdasarkan beberapa laporan dari peserta survei, isian surveinya banyak yang cenderung politis, SARA, rasis dan diskriminatif. Ini menunjukkan bagaimana pihak Kemendikbudristek nampak belum memiliki kesiapan dalam mendedahkan indikator yang tepat pada survei lingkungan belajar ini," beber Ledia.

Ledia mengakui, asesmen nasional memang diperlukan. Namun, hal itu seharusnya benar-benar dirancang dan disosialisasikan sebagai baseline untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan pemda sekaligus menghasilkan rekomendasi perlakuan yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan dan wilayah.

"Meski namanya asesmen nasional, tapi dia bukan untuk memberi 'nilai' bagi sekolah, namun sebagai baseline yang bisa memberikan gambaran kondisi apa adanya dari masing-masing satuan pendidikan dan wilayah secara unik untuk kemudian dikeluarkan rekomendasi perlakuan yang tepat bagi masing-masing satuan pendidikan dan wilayah tersebut. Tidak bisa dipukul rata," tegasnya.

Sayangnya, lanjut Ledia, asesmen nasional ini sejak awal disebut sebagai pengganti ujian nasional. Alhasil, banyak sekolah yang salah mengartikan konteks evaluasi yang dimaksudkan sebagai bahan pemetaan, malah diartikan untuk tes hingga munculah bimbingan belajar (bimbel)-bimbel AKM bagi murid-murid yang akan disertakan dalam asesmen nasional. "Ini jelas salah kaprah dan perlu diluruskan," imbuh Ledia menyesalkan.

Oleh karenanya, Ledia mendorong agar konteks pernyataan dukungan negara bagi perbaikan mutu pendidikan usai asesmen nasional lebih intens disosialisasikan Kemenrikbudristek kepada pihak sekolah, agar tidak disalahartikan sebagai penilaian bagi sekolah.

Terakhir, Sekretaris Fraksi PKS ini pun menilai bahwa kondisi pandemi yang memaksa peserta didik melaksanakan metode pembelajaran jarak jauh membuat asesmen nasional sebaiknya ditunda sambil dilakukan perbaikan-perbaikan pada indikator asesmen, metode, dan pemahaman sosialisasi.

"Memaksakan menyelenggarakan asesmen nasional secara daring di masa pandemi ini menurut kami tidak tepat. Selain banyak indikator asesmen yang tidak dapat tergali lewat asesmen daring, masih ada prioritas yang harus diutamakan oleh Kemdikbudristek, seperti memastikan optimalisasi program vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa serta memastikan kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran tatap muka terbatas. Maka, tunda dulu asesmen nasional ini sambil dilakukan perbaikan-perbaikan esensial," tandasnya.