Putra Nababan Minta Mendikbudristek Dorong Kuliah Tatap Muka Terbatas di Jakarta
Rabu, 01 September 2021 - 17:16 WIB
loading...
Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Anggota Komisi X DPR Putra Nababan berbincang usai Rapat Kerja Komisi X dengan Mendibudristek dan jajarannya di DPR, Selasa (31/8). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajarannya mendorong agar perguruan tinggi (PT) di DKI Jakarta segera melakukan kuliah tatap muka terbatas.
Putra menyatakan, dirinya sudah bertemu ratusan mahasiswa semester 3 yang sampai hari ini belum pernah merasakan bangku kuliah di kampus. Hal itu dikatakan Putra dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendibudristek dan jajarannya di DPR, Selasa (31/8).
Baca juga: Dukung PTM, Ini Rekomendasi KPAI Agar Sekolah Tatap Muka Berlangsung Aman
"Ini menjadi keprihatinan kita mas Menteri. Seharusnya mereka itu adalah para mahasiswa yang sudah divaksin 2 kali dan mampu jalankan protokol kesehatan dengan lebih baik, dibandingkan siswa SD dan SMP," ujar Putra.
Terkait sekolah tatap muka di DKI Jakarta, anggota DPR dari dapil Jakarta Timur ini menyatakan pihaknya terus memonitor pelaksanaan sekolah tatap muka di tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA yang dimulai hari Senin kemarin.
Putra pun mengaku dirinya sudah bertemu dengan ratusan orang tua murid tentang kesiapan, antusiasme dan vaksinasi yang mereka lakukan guna melaksanakan sekolah tatap muka.
Baca juga: Inovasi, Mahasiswa UGM Buat Alat Penyimpanan Vaksin Covid-19 untuk Daerah 3T
Putra juga menegaskan, PDI Perjuangan mendukung penuh penambahan anggaran di sektor pendidikan. Terutama beasiswa-beasiswa yang terkait langsung dengan siswa didik dan mahasiswa di daerah 3 T (terluar, terpencil dan tertinggal) serta program peningkatan kualitas pendidikan.
"Sebab Faktanya masih ada kekurangan 200.000 orang yang membutuhkan program KIP Kuliah dengan anggaran Rp1,2 triliun," ujar Putra.
Menanggapi persoalan sekolah dan kuliah tatap muka, Nadiem mengakui selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) hybrid masih ada, maka ada beberapa program yang masuk tahun anggaran 2022. Salah satunya program Kampus Mengajar.
Program itu masuk dalam Program Kampus Merdeka Magang Bersertifikat. Hal itu, ujar Nadiem, adalah salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi.
"Asesmen Nasional, juga adalah bagian dari upaya untuk mengetahui siapa yang paling ketinggalan. Jadi anggaran disitu untuk memastikan mana sekolah yang paling ketinggalan," ujarnya.
"Jadi persoalan belajar tatap muka ini sudah dimasukkan dalam berbagai butir pendanaan yang sudah ada. Dan berbagai direktorat turut bergotong-royong disitu. Termasuk dalam melakukan penyederhanaan kurikulum kita. Tanpa penyederhanaan kurikulum, literasi dan numerasi kita tak akan terkejar," lanjut Nadiem.
Putra menyatakan, dirinya sudah bertemu ratusan mahasiswa semester 3 yang sampai hari ini belum pernah merasakan bangku kuliah di kampus. Hal itu dikatakan Putra dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendibudristek dan jajarannya di DPR, Selasa (31/8).
Baca juga: Dukung PTM, Ini Rekomendasi KPAI Agar Sekolah Tatap Muka Berlangsung Aman
"Ini menjadi keprihatinan kita mas Menteri. Seharusnya mereka itu adalah para mahasiswa yang sudah divaksin 2 kali dan mampu jalankan protokol kesehatan dengan lebih baik, dibandingkan siswa SD dan SMP," ujar Putra.
Terkait sekolah tatap muka di DKI Jakarta, anggota DPR dari dapil Jakarta Timur ini menyatakan pihaknya terus memonitor pelaksanaan sekolah tatap muka di tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA yang dimulai hari Senin kemarin.
Putra pun mengaku dirinya sudah bertemu dengan ratusan orang tua murid tentang kesiapan, antusiasme dan vaksinasi yang mereka lakukan guna melaksanakan sekolah tatap muka.
Baca juga: Inovasi, Mahasiswa UGM Buat Alat Penyimpanan Vaksin Covid-19 untuk Daerah 3T
Putra juga menegaskan, PDI Perjuangan mendukung penuh penambahan anggaran di sektor pendidikan. Terutama beasiswa-beasiswa yang terkait langsung dengan siswa didik dan mahasiswa di daerah 3 T (terluar, terpencil dan tertinggal) serta program peningkatan kualitas pendidikan.
"Sebab Faktanya masih ada kekurangan 200.000 orang yang membutuhkan program KIP Kuliah dengan anggaran Rp1,2 triliun," ujar Putra.
Menanggapi persoalan sekolah dan kuliah tatap muka, Nadiem mengakui selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) hybrid masih ada, maka ada beberapa program yang masuk tahun anggaran 2022. Salah satunya program Kampus Mengajar.
Program itu masuk dalam Program Kampus Merdeka Magang Bersertifikat. Hal itu, ujar Nadiem, adalah salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi.
"Asesmen Nasional, juga adalah bagian dari upaya untuk mengetahui siapa yang paling ketinggalan. Jadi anggaran disitu untuk memastikan mana sekolah yang paling ketinggalan," ujarnya.
"Jadi persoalan belajar tatap muka ini sudah dimasukkan dalam berbagai butir pendanaan yang sudah ada. Dan berbagai direktorat turut bergotong-royong disitu. Termasuk dalam melakukan penyederhanaan kurikulum kita. Tanpa penyederhanaan kurikulum, literasi dan numerasi kita tak akan terkejar," lanjut Nadiem.
(mpw)
Lihat Juga :
