Pemerintah Harus Pastikan Kualitas Pengajaran di Tengah Corona Berjalan Baik
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pegiat anak muda dan kewirausahaan sosial Dimas Oky Nugroho mengatakan, saat wabah virus Corona atau Covid-19 ini terjadi, salah satu sektor yang harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah masalah pendidikan.
"Negara, termasuk para wakil rakyat, harus lebih memperhatikan kualitas pengajaran di semua lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah di berbagai daerah," kata Dimas Oky saat diskusi online 'Problem Sosial di Masa Corona' di media sosial, Rabu (22/4/2020).
"Pembatasan sosial harus, penggunaan masker dan aspek kesehatan lain adalah utama di masa Covid-19 ini. Stimulus ekonomi dan memastikan kondisi ekonomi juga sangat penting," sambungnya.
(Baca juga: Sistem Belajar Online Butuh Evaluasi)
Ketua Perkumpulan Kader Bangsa ini menjelaskan, semua yang berkepentingan harus memastikan agar kualitas dan kelancaran proses pendidikan anak-anak murid yang terpaksa belajar dari rumah juga harus dipastikan tetap berlangsung baik, meski harus berlangsung online.
Dimas menilai, hal ini penting karena tak semua anak murid dan guru sekolah memiliki perangkat komunikasi cerdas dan akses internet yang baik di berbagai daerah secara merata.
Menurutnya tak semua keluarga tentunya memiliki akses dan fasilitas yang cukup untuk melaksanakan belajar-mengajar secara daring seperti ponsel pintar dan laptop. Belum lagi kita ketahui bahwa adanya keterbatasan akses jaringan internet yang tidak merata.
"Pemerintah pusat dan daerah harus punya, sekali lagi wajib punya, inovasi membantu kelancaran dan kemampuan para murid dari masyarakat bawah, termasuk pihak guru, dalam mengakses gadget cerdas dan internet yang baik dan murah selama masa pandemi belajar-mengajar di rumah," ucap Dimas.
Penggagas pelatihan kepemimpinan dan kebangsaan untuk anak-anak muda, Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) ini menyarankan, pemerintah memberikan stimulus bantuan langsung di dunia pendidikan yang tidak kalah penting dari sektor lainnya yang terkena dampak wabah corona.
"Harus ada stimulus melalui satu kebijakan, agar kegiatan belajar mengajar secara daring berjalan baik pada masyarakat menengah ke bawah. Bisa saja, pemerintah menyediakan infrastruktur berupa laptop, ponsel atau tablet yang bisa digunakan masyarakat yang tidak mampu. Hari ini banyak perangkat teknologi yang memiliki operating system yang mudah dan murah," ujar mantan Staf Khusus Kantor Staf Presiden ini.
Sementara itu pengamat pendidikan Prof Dede Rosyada menilai, kegiatan belajar mengajar secara daring efektif untuk memenuhi kurikulum. Tapi lanjutnya, yang menjadi permasalahan bukan hanya perangkat, ada biaya lain seperti pulsa yang diisi ke perangkat agar tetap terhubung ke internet.
"Bukan hanya soal perangkatnya tapi mereka juga butuh pulsa dan kuota untuk tetap bisa terhubung ke internet dan tidak semua orang bisa memiliki budget lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut," jelas Dede.
Menurut Dede, masalah pendidikan tidak bisa dikesampingkan karena harus ada kebijakan yang bisa memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan semestinya dan tidak ada yang tertinggal secara kurikulum.
"Atau bisa saja masyarakat di pedalaman tetap dibuatkan pertemuan fisik tapi dengan pengawasan seperti menggunakan masker, ruangan sudah disterilisasi, dam setiap orang yang masuk pertemuan tersebut harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer," ungkapnya.
"Negara, termasuk para wakil rakyat, harus lebih memperhatikan kualitas pengajaran di semua lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah di berbagai daerah," kata Dimas Oky saat diskusi online 'Problem Sosial di Masa Corona' di media sosial, Rabu (22/4/2020).
"Pembatasan sosial harus, penggunaan masker dan aspek kesehatan lain adalah utama di masa Covid-19 ini. Stimulus ekonomi dan memastikan kondisi ekonomi juga sangat penting," sambungnya.
(Baca juga: Sistem Belajar Online Butuh Evaluasi)
Ketua Perkumpulan Kader Bangsa ini menjelaskan, semua yang berkepentingan harus memastikan agar kualitas dan kelancaran proses pendidikan anak-anak murid yang terpaksa belajar dari rumah juga harus dipastikan tetap berlangsung baik, meski harus berlangsung online.
Dimas menilai, hal ini penting karena tak semua anak murid dan guru sekolah memiliki perangkat komunikasi cerdas dan akses internet yang baik di berbagai daerah secara merata.
Menurutnya tak semua keluarga tentunya memiliki akses dan fasilitas yang cukup untuk melaksanakan belajar-mengajar secara daring seperti ponsel pintar dan laptop. Belum lagi kita ketahui bahwa adanya keterbatasan akses jaringan internet yang tidak merata.
"Pemerintah pusat dan daerah harus punya, sekali lagi wajib punya, inovasi membantu kelancaran dan kemampuan para murid dari masyarakat bawah, termasuk pihak guru, dalam mengakses gadget cerdas dan internet yang baik dan murah selama masa pandemi belajar-mengajar di rumah," ucap Dimas.
Penggagas pelatihan kepemimpinan dan kebangsaan untuk anak-anak muda, Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) ini menyarankan, pemerintah memberikan stimulus bantuan langsung di dunia pendidikan yang tidak kalah penting dari sektor lainnya yang terkena dampak wabah corona.
"Harus ada stimulus melalui satu kebijakan, agar kegiatan belajar mengajar secara daring berjalan baik pada masyarakat menengah ke bawah. Bisa saja, pemerintah menyediakan infrastruktur berupa laptop, ponsel atau tablet yang bisa digunakan masyarakat yang tidak mampu. Hari ini banyak perangkat teknologi yang memiliki operating system yang mudah dan murah," ujar mantan Staf Khusus Kantor Staf Presiden ini.
Sementara itu pengamat pendidikan Prof Dede Rosyada menilai, kegiatan belajar mengajar secara daring efektif untuk memenuhi kurikulum. Tapi lanjutnya, yang menjadi permasalahan bukan hanya perangkat, ada biaya lain seperti pulsa yang diisi ke perangkat agar tetap terhubung ke internet.
"Bukan hanya soal perangkatnya tapi mereka juga butuh pulsa dan kuota untuk tetap bisa terhubung ke internet dan tidak semua orang bisa memiliki budget lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut," jelas Dede.
Menurut Dede, masalah pendidikan tidak bisa dikesampingkan karena harus ada kebijakan yang bisa memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan semestinya dan tidak ada yang tertinggal secara kurikulum.
"Atau bisa saja masyarakat di pedalaman tetap dibuatkan pertemuan fisik tapi dengan pengawasan seperti menggunakan masker, ruangan sudah disterilisasi, dam setiap orang yang masuk pertemuan tersebut harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer," ungkapnya.
(maf)