Pendidikan Indonesia di Titik Nadir? Ini Seruan Kritis GSM pada Hardiknas 2025

JAKARTA - Lesunya masyarakat dalam merespon hari pendidikan di berbagai platform sosial media mencerminkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia belum menjadi kesadaran kolektif yang kuat. Ini menandakan bahwa pendidikan tidak dipandang sebagai hal krusial seperti isu politik dan ekonomi.

Masyarakat belum merasa punya hubungan emosional atau urgensi atas kualitas pendidikan yang masih rendah selama dua puluh tahun lamanya.

Baca juga: Wacana Barak Militer Jadi Program Nasional, Sosiolog: Mencerminkan Krisis Sistem Pendidikan

Hasil survei lembaga OECD dalam mengukur kemampuan literasi, numerasi dan sains yang merefleksikan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti daya kritis, berpikir abstrak, kreativitas dan problem solving murid SMA kita sangat buruk, hanya 1,5% yang memiliki level tinggi, sisanya menengah cenderung sangat rendah.

Adapun keinginan untuk berkembang (Growth mindset) hanya di angka 29% dibanding 63% siswa SMA di rerata negara yang disurvei. Tingkat perundungan masih tinggi sekitar dua kali lipat dibanding negara-negara OECD lainnya.

Apalagi masih buruknya kejujuran akademik yang tercermin dari maraknya praktik per-joki-an di ujian masuk perguruan tinggi (UTBK). Belum lagi, penelitian dari Republik Cek, Vit Machacek dan Martin Srholec yang menemukan tingginya jurnal akademik kita di peringkat kedua untuk jurnal yang tersitasi di jurnal predator.

Baca juga: Polemik Pembinaan Siswa di Barak, Komisi X DPR: Harus Dikawal Agar Tetap Edukatif

Potret kualitas diatas, belum lagi kesenjangan akses dan minimnya infrastruktur sekolah, ternyata tidak membuat masyarakat memandang pendidikan terasa menyentuh di kehidupan nyata dan masa depan mereka.

Meskipun, masyarakat sadar bahwa kualitas pendidikan dapat menentukan peradaban bangsa, namun mereka masih memandang bahwa pendidikan masih sebagai urusan formal kelembagaan, tapi bukan tanggungjawab bersama untuk melakukan refleksi dan aksi.