PTM 100% Masih Banyak Pelanggaran, P2G Beri 6 Rekomendasi

JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru ( P2G ) merilis beberapa temuan dari penerapan PTMT 100%. Beberapa temuan di antaranya adalah kebijakan yang tergesa-gesa, pelanggaran prokes, kurangnya pengawasan.

P2G sangat mengapresiasi keputusan Wali Kota Solo yang menunda PTM 100% karena vaksinasi anak 6-11 tahun belum tuntas. Begitu pula Dinas Pendidikan Jawa Barat yang menunda PTM 100%, ini menjadi keputusan yang tepat, sangat berhati-hati di tengah meningkatnya kasus varian Omicron.

Baca juga: Ini Kriteria Sekolah yang Boleh Terapkan Kurikulum Prototipe

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, berdasarkan laporan P2G Daerah, pelanggaran protokol kesehatan masih kerap terjadi. P2G masih menemukan banyak siswa berkerumun saat pengecekan suhu setiba di sekolah.

Hal ini terjadi karena sekolah tidak memiliki thermogun memadai, P2G berharap agar sekolah memperbanyak thermogun yang dipasang secara terpisah satu sama lain.

“Kami dapat laporan, dari Jakarta maupun luar daerah, ada sekolah diam-diam kantinnya buka, padahal dilarang, jarak siswa tak 1 meter, dan ventilasi udara di kelas tidak ada,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Pendaftaran Guru Penggerak Kembali Dibuka, Ini Link dan Tahapan Seleksinya

P2G menilai sebetulnya siswa SD masih belum bisa melaksanakan PTM terbatas 100%. P2G mengharapkan skema PTM 100% dilakukan secara bertahap. Dimulai 50%, lalu dievaluasi, jika hasilnya bagus, maka lanjut 75%, dan seterusnya sampai 100%. Intinya evaluasi komprehensif secara berkala.

“Misal, 50% dulu, dua minggu berikutnya naik 75%, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100%,” tambah Iman.

P2G menghawatirkan gelombang Omicron yang terus merangkak naik. P2G berharap Kemendikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100%. Khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek.

P2G juga mendesak pemerintah meningkatkan vaksinasi anak 6-11 tahun termasuk melakukan vaksinasi booster untuk guru. P2G meminta vaksinasi guru dan peserta didik menjadi acuan, khususnya untuk siswa sekolah dasar (SD).

Guru sebagaimana tenaga kesehatan (nakes) berada di garda depan menghadapi risiko terpapar covid-19, karena berinteraksi dengan banyak anak setiap hari. Jadi sudah selayaknya guru mendapatkan booster vaksinasi untuk melindungi diri, keluarga, dan peserta didik.

Dari evaluasi tersebut, P2G pun memberikan rekomendasi yakni.

1. P2G mendesak dilakukannya meningkatkan pengawasan oleh Pemda, Satgas Covid-19, dan Pemerintah Pusat. Karena kurangnya pengawasan,

2. P2G meminta agar aparat seperti Satpol PP, Tim Satgas, atau aparat lainnya melakukan penyisiran dan pengawasan di jam-jam krusial siswa pulang sekolah, sekitar pukul 12-13 siang.

3. Orang tua dan wali kelas juga bisa saling berkomunikasi, utamanya jika sudah waktunya pulang sekolah, namun anak didik belum pulang.

4. P2G mengkritik pihak Satgas Covid-19 sekolah yang kebanyakan hanya aktif saat jam datang dan pulang sekolah saja. Seharusnya, di sela-sela waktu tersebut tim juga aktif mengontrol secara bergantian.



5. P2G meminta agar sekolah mengatur jam istirahat tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit saja, sehingga siswa tidak berkerumun. Guru piket pun harus aktif mengawasi tidak duduk saja pasif di meja piket.

6. P2G juga mengingatkan pentingnya melakukan skrining, Pemda hendaknya melakukan tes swab acak dan berkala kepada siswa dan guru di sekolah.

“Suasana PTM 100% yang mirip kondisi normal jangan sampai membuat kita lengah. Covid-19 dan varian-variannya masih harus tetap diwaspadai. Tes swab acak salah satu cara untuk melacaknya,” tutup Iman.