Evaluasi 2 Minggu PTM di Sekolah, DPR Ingin Prokes Terus Ditingkatkan
loading...
Sekolah di DKI Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejak Senin (17/1) kemarin, telah terhitung dua minggu sejak diterapkannya Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan PTM ternyata masih memerlukan berbagai perbaikan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam PTM, bukan hanya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan (GTK) dan anak, namun juga penerapan protokol kesehatan ( prokes ).
Baca juga: PTM 100% Masih Banyak Pelanggaran, P2G Beri 6 Rekomendasi
“Sepengamatan saya, jumlah vaksinasi GTK dan murid sudah sangat memadai untuk dilakukan PTM. Sekarang bagaimana mengimplementasikan beragam daftar periksa dan Prokes di SKB 4 menteri dengan sempurna,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).
Hetifah pun menyayangkan terjadinya kelalaian prokes di beberapa satuan pendidikan. Dirinya masih menemukan beberapa sekolah yang tidak menerapkan prokes secara penuh, baik karena kurangnya sarana prasarana maupun murni kelalaian.
"Contohnya, masih banyak terjadi kerumunan ketika penjemputan murid oleh orang tua dan murid sering buka masker ketika guru keluar kelas. Selain itu, karena keterbatasan luas ruangan, tidak semua sekolah menerapkan jarak 1 meter antar kursi murid. Juga, tidak semua sekolah mampu menerapkan check in aplikasi PeduliLindungi,” urai Wakil Ketua Umum DPP Golkar bidang Kesejahteraan Rakyat ini.
Baca juga: 15 PTN Terbaik Indonesia versi Webometrics 2022, UI Masih Kokoh
Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga menemukan bahwa ada pemerintah daerah (Pemda) yang belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait PTM secara penuh, dengan berbagai pertimbangan.
“Perlu kita sadari bahwa wewenang pengurusan SD-SMP ada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan SMA,SMK,SLB ada di bawah Pemerintah Provinsi. Walau SKB 4 Menteri sudah mewajibkan sekolah untuk langsung melaksanakan PTM, namun jika SK Provinsi/Bupati/Walikota belum keluar, maka sekolah tersebut tetap tidak bisa laksanakan PTM,” ungkapnya.
Terkait laporan kasus Covid-19 di sekolah, Hetifah ingin agar hal ini dijadikan sebagai pengingat agar semua pihak terus waspada, disiplin dan tidak abai dalam penerapan prokes.
“Di Jakarta ada laporan 19 kasus Covid-19 di sekolah, sedangkan di Kaltim belum ada laporan. Walau persentasenya masih sangat kecil, saya berharap agar kasus ini menjadi pengingat bagi sekolah lain agar tidak abai dalam melaksanakan Prokes. Saya juga mendorong agar Satgas Covid setempat lebih aktif menggalakkan tes antigen acak di beberapa sekolah. Jangan menunggu laporan baru berhati-hati,” tegasnya.
Kendati demikian, ia melihat animo orang tua dan murid untuk ikuti PTM tetap tinggi. Seperti misalnya di Kaltim, seluruh sekolah yang ia datangi sangat bahagia dan bersemangat dengan dimulainya PTM. Baik guru, orang tua, dan murid hampir seluruhnya tidak menghendaki PJJ.
Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa 1,5 tahun belajar dari rumah sangat merugikan anak. Kemampuan literasi anak SD kelas 1 Indonesia tertinggal 6 bulan dan numerasi setara tertinggal 5 bulan belajar.
"Hanya ada 1-2 orang tua yang tidak berkenan anaknya PTM, itupun karena factor ekonomi atau penyakit bawaan. Saya rasa dengan animo tinggi seperti ini, warga sekolah akan lebih mudah untuk dipersuasi jalankan aturan. Tinggal dari pemerintah dan satuan pendidikan yang harus lebih sering mengingatkan prokes,” ujarnya.
"Memang pelaksanaan PTM butuh banyak penyesuaian. Tapi PTM adalah sebuah solusi. Saya berharap semua pihak memahami urgensi dan mendukung kebijakan ini,” harap Ketua Forum Perempuan Insinyur-Forum Insinyur Indonesia (FPI-FII) ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam PTM, bukan hanya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan (GTK) dan anak, namun juga penerapan protokol kesehatan ( prokes ).
Baca juga: PTM 100% Masih Banyak Pelanggaran, P2G Beri 6 Rekomendasi
“Sepengamatan saya, jumlah vaksinasi GTK dan murid sudah sangat memadai untuk dilakukan PTM. Sekarang bagaimana mengimplementasikan beragam daftar periksa dan Prokes di SKB 4 menteri dengan sempurna,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).
Hetifah pun menyayangkan terjadinya kelalaian prokes di beberapa satuan pendidikan. Dirinya masih menemukan beberapa sekolah yang tidak menerapkan prokes secara penuh, baik karena kurangnya sarana prasarana maupun murni kelalaian.
"Contohnya, masih banyak terjadi kerumunan ketika penjemputan murid oleh orang tua dan murid sering buka masker ketika guru keluar kelas. Selain itu, karena keterbatasan luas ruangan, tidak semua sekolah menerapkan jarak 1 meter antar kursi murid. Juga, tidak semua sekolah mampu menerapkan check in aplikasi PeduliLindungi,” urai Wakil Ketua Umum DPP Golkar bidang Kesejahteraan Rakyat ini.
Baca juga: 15 PTN Terbaik Indonesia versi Webometrics 2022, UI Masih Kokoh
Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga menemukan bahwa ada pemerintah daerah (Pemda) yang belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait PTM secara penuh, dengan berbagai pertimbangan.
“Perlu kita sadari bahwa wewenang pengurusan SD-SMP ada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan SMA,SMK,SLB ada di bawah Pemerintah Provinsi. Walau SKB 4 Menteri sudah mewajibkan sekolah untuk langsung melaksanakan PTM, namun jika SK Provinsi/Bupati/Walikota belum keluar, maka sekolah tersebut tetap tidak bisa laksanakan PTM,” ungkapnya.
Terkait laporan kasus Covid-19 di sekolah, Hetifah ingin agar hal ini dijadikan sebagai pengingat agar semua pihak terus waspada, disiplin dan tidak abai dalam penerapan prokes.
“Di Jakarta ada laporan 19 kasus Covid-19 di sekolah, sedangkan di Kaltim belum ada laporan. Walau persentasenya masih sangat kecil, saya berharap agar kasus ini menjadi pengingat bagi sekolah lain agar tidak abai dalam melaksanakan Prokes. Saya juga mendorong agar Satgas Covid setempat lebih aktif menggalakkan tes antigen acak di beberapa sekolah. Jangan menunggu laporan baru berhati-hati,” tegasnya.
Kendati demikian, ia melihat animo orang tua dan murid untuk ikuti PTM tetap tinggi. Seperti misalnya di Kaltim, seluruh sekolah yang ia datangi sangat bahagia dan bersemangat dengan dimulainya PTM. Baik guru, orang tua, dan murid hampir seluruhnya tidak menghendaki PJJ.
Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa 1,5 tahun belajar dari rumah sangat merugikan anak. Kemampuan literasi anak SD kelas 1 Indonesia tertinggal 6 bulan dan numerasi setara tertinggal 5 bulan belajar.
"Hanya ada 1-2 orang tua yang tidak berkenan anaknya PTM, itupun karena factor ekonomi atau penyakit bawaan. Saya rasa dengan animo tinggi seperti ini, warga sekolah akan lebih mudah untuk dipersuasi jalankan aturan. Tinggal dari pemerintah dan satuan pendidikan yang harus lebih sering mengingatkan prokes,” ujarnya.
"Memang pelaksanaan PTM butuh banyak penyesuaian. Tapi PTM adalah sebuah solusi. Saya berharap semua pihak memahami urgensi dan mendukung kebijakan ini,” harap Ketua Forum Perempuan Insinyur-Forum Insinyur Indonesia (FPI-FII) ini.
(mpw)
Lihat Juga :
