Pendidikan Antikorupsi Jadi Mata Pelajaran SMA/SMK Sederajat di Jabar

JAKARTA - Dinas Pendidikan ( Disdik ) Jawa Barat menjadikan Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu mata pelajaran di tingkat SMA/SMK/sederajat.

Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, gerakan antikorupsi perlu dilakukan sejak dini oleh masyarakat, terutama siswa SMA, SMK, dan SLB.



Oleh karenanya, lanjut Dedi, pihaknya membuat gerakan antikorupsi sejak dini melalui pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di Jabar.

"Isu antikorupsi menjadi salah satu yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Ini menjadi momentum dibentuknya komitmen bersama memberantas korupsi secara global," kata Dedi di Bandung, Rabu (9/3/2022).

Dedi menyebut, karakter adalah watak, perilaku, dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik).



"Melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga tersebut, diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas," jelasnya.

Selain itu, penguatan pendidikan karakter di Jabar juga dikembangkan melalui pembiasaan nilai-nilai karakter kearifan lokal dalam program Jabar Masagi.

Masagi, kata Dedi, merupakan filosofi masyarakat Jabar yang berarti manusia utuh, baik dari segi rasa, karsa, raga, maupun cipta atau manusia yang surti, harti, bukti, dan bakti.

Empat kata tersebut menurutnya membentuk titik yang terhubung satu sama lain dan membentuk bujur sangkar dengan sisi yang sama dan sebangun atau istilah lainnya adalah masagi, utuh, holistik.

Dedi menekankan, gambaran manusia utuh atau masagi yang menurut budaya masyarakat Jabar adalah manusia yang bagja atau bahagia.

"Kabagjaan yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di semua satuan pendidikan khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang akan melahirkan profil pelajar Jawa Barat yang memiliki karakter berpikir positif atau kepositifan, kekerabatan dalam relasi sosial, ketercapaian, kekuatan kompetensi, kebermaknaan, keterlibatan dalam setiap aktivitas dan ketahanan mental dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan," paparnya.

Sebagai panduan bagi peserta didik, lanjut Dedi, pihaknya telah membuat modul yang nantinya akan masuk dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) 2022. Modul Inseri ini berisi pendidikan antikorupsi dan merupakan bagian untuk pembiasaan karakter kearifan lokal bagi peserta didik.

"Modul ini akan digunakan di seluruh sekolah jenjang SMA/SMK dan SLB di Jabar. Kita juga sudah ada juga Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan," sebutnya.

Menurutnya, pola pengajaran pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Sehingga, anak muda Indonesia nantinya menjadi generasi yang bersih dari korupsi.

"Momentun G20 ini bisa menjadi gong dalam implementasi pemberantasan korupsi, agar dunia mengetahui keseriusan Indonesia memberantas praktik korupsi," kata Dedi.