23 Sekolah di Kota Bandung Terapkan Kurikulum Prototipe Merdeka Belajar
loading...
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Sebanyak 23 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP di Kota Bandung telah mulai menerapkan kurikulum prototipe merdeka belajar. Saat ini, sekolah tersebut masih melakukan adaptasi penerapan kurikulum tersebut.
Hal ini terungkap dalam diskusi bersama Komisi X DPR dengan para kepala sekolah penggerak di Balai Kota Bandung, Jumat (18/3/2022).
Baca juga: P2G: Gonta-ganti Skema Pembelajaran Berdampak pada Psikologis Siswa
Salah satunya dirasakan oleh Kepala Sekolah SMPN 12 Bandung, Agus Deni. Agus menyampaikan, kurikulum ini lebih fleksibel dan memberikan keleluasaan peserta didik untuk berpikir lebih kreatif.
"Saat pembelajaran jarak jauh (PJJ), sekolah kami mulai menerapkan pelajaran berbasis kewirausahaan dengan tema ketahanan pangan dan ekonomi. Selama setahun ini pelajaran berbasis proyek kita integrasikan melalui beberapa mata pelajaran," papar Agus.
Hal serupa juga diakui Kepala Sekolah SDN 061 Cijerah, Januar Musliadi. Menurutnya, saat pertama kali mengaplikasikan kurikulum ini, ia dan para guru di sekolahnya masih menjajaki kurikulum merdeka.
Baca juga: Pendaftaran Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Dibuka Hari Ini, Cek Syarat dan Cara Daftar
"Ternyata, setelah kami jalani, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler beragam. Anak didik diberikan cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan potensi," ungkap Januar.
Terlebih, imbuh Januar, kurikulum merdeka ini tidak ada lagi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang selama ini menjadi sebuah keresahan dari siswa, orang tua, juga guru. "Anak-anak jadi lebih nyaman belajar, mengeksplor dirinya. Bukan hanya fokus pada materi, tapi juga soft skill mereka terasah," imbuhnya.
Melihat perkembangan positif ini, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengaku sempat khawatir dengan kasus omicron yang meninggi dua bulan ke belakang akan berpengaruh terhadap pembelajaran para siswa.
"Kami betul-betul pilih secara selektif sekolah mana saja yang boleh pembelajaran tatap muka (PTM) dan mana yang hanya boleh beberapa persen. Kami juga tingkatkan ikhtiar dengan vaksinasi. Alhamdulillah untuk dosis 1 dan 2 di Kota Bandung sudah 100 persen. Sedangkan, dosis 3 masih berjalan sampai saat ini," jelas Yana.
Yana menambahkan, hingga saat ini tidak ada sekolah yang ditutup karena kasus positif dari kluster sekolah. Selain itu, keseriusan dalam memajukan pendidikan di Kota Bandung juga terlihat dari alokasi APBD Kota Bandung untuk pendidikan sudah jauh di atas ketentuan.
"Kita sudah di atas ketentuan 20 persen. APBD untuk pendidikan di Kota Bandung kita ada di angka 27 persen. Kami memang memberikan porsi yang cukup besar untuk pendidikan ini," ujarnya.
Dalam diskusi ini, Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bagaimana pandemi sangat berdampak pada PJJ berkepanjangan. Hingga berdampak juga bagi para peserta didik pada kesenjangan pengetahuannya.
"Mendengar cerita dari para tenaga pendidik di sini tentang aplikasi kurikulum merdeka, saya berharap kurikulum ini bisa disempurnakan secara terarah dan berkelanjutan. dan tentu harus mengacu pada pasal 35 ayat 2, dan pasal 36 ayat 1," Imbuh Hetifah.
Hal ini terungkap dalam diskusi bersama Komisi X DPR dengan para kepala sekolah penggerak di Balai Kota Bandung, Jumat (18/3/2022).
Baca juga: P2G: Gonta-ganti Skema Pembelajaran Berdampak pada Psikologis Siswa
Salah satunya dirasakan oleh Kepala Sekolah SMPN 12 Bandung, Agus Deni. Agus menyampaikan, kurikulum ini lebih fleksibel dan memberikan keleluasaan peserta didik untuk berpikir lebih kreatif.
"Saat pembelajaran jarak jauh (PJJ), sekolah kami mulai menerapkan pelajaran berbasis kewirausahaan dengan tema ketahanan pangan dan ekonomi. Selama setahun ini pelajaran berbasis proyek kita integrasikan melalui beberapa mata pelajaran," papar Agus.
Hal serupa juga diakui Kepala Sekolah SDN 061 Cijerah, Januar Musliadi. Menurutnya, saat pertama kali mengaplikasikan kurikulum ini, ia dan para guru di sekolahnya masih menjajaki kurikulum merdeka.
Baca juga: Pendaftaran Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Dibuka Hari Ini, Cek Syarat dan Cara Daftar
"Ternyata, setelah kami jalani, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler beragam. Anak didik diberikan cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan potensi," ungkap Januar.
Terlebih, imbuh Januar, kurikulum merdeka ini tidak ada lagi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang selama ini menjadi sebuah keresahan dari siswa, orang tua, juga guru. "Anak-anak jadi lebih nyaman belajar, mengeksplor dirinya. Bukan hanya fokus pada materi, tapi juga soft skill mereka terasah," imbuhnya.
Melihat perkembangan positif ini, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengaku sempat khawatir dengan kasus omicron yang meninggi dua bulan ke belakang akan berpengaruh terhadap pembelajaran para siswa.
"Kami betul-betul pilih secara selektif sekolah mana saja yang boleh pembelajaran tatap muka (PTM) dan mana yang hanya boleh beberapa persen. Kami juga tingkatkan ikhtiar dengan vaksinasi. Alhamdulillah untuk dosis 1 dan 2 di Kota Bandung sudah 100 persen. Sedangkan, dosis 3 masih berjalan sampai saat ini," jelas Yana.
Yana menambahkan, hingga saat ini tidak ada sekolah yang ditutup karena kasus positif dari kluster sekolah. Selain itu, keseriusan dalam memajukan pendidikan di Kota Bandung juga terlihat dari alokasi APBD Kota Bandung untuk pendidikan sudah jauh di atas ketentuan.
"Kita sudah di atas ketentuan 20 persen. APBD untuk pendidikan di Kota Bandung kita ada di angka 27 persen. Kami memang memberikan porsi yang cukup besar untuk pendidikan ini," ujarnya.
Dalam diskusi ini, Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bagaimana pandemi sangat berdampak pada PJJ berkepanjangan. Hingga berdampak juga bagi para peserta didik pada kesenjangan pengetahuannya.
"Mendengar cerita dari para tenaga pendidik di sini tentang aplikasi kurikulum merdeka, saya berharap kurikulum ini bisa disempurnakan secara terarah dan berkelanjutan. dan tentu harus mengacu pada pasal 35 ayat 2, dan pasal 36 ayat 1," Imbuh Hetifah.
(mpw)
Lihat Juga :
