Kemendikbud Diminta Petakan Kebutuhan Sekolah

JAKARTA - Sekolah di wilayah zona hijau telah mendapat restu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menggelar kegiatan belajar tatap muka. Namun, berdasarkan dari temuan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), masih banyak sekolah yang belum siap karena sejumlah kendala, di antaranya masalah sarana prasarana dan anggaran.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengapresiasi riset tersebut. Ia menyadari tidaklah mudah dalam mengimplementasi panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi seperti yang diberikan Kemendikbud. (Baca juga: Susun Roadmap Pendidikan 2020-2035, Ini Empat Arahan Presiden Jokowi )

“Saya mengapresiasi panduan yang sudah dibuat Kemendikbud. Tapi menurut persepsi stakeholder pendidikan seperti guru dan orang tua siswa, panduan belajar itu belum menyentuh terkait adaptasi perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran di era pandemi ini,” papar Syaiful dalam sebuah diskusi daring, Selasa 16 Juni 2020.

Melihat survei dari FSGI, ia justru meminta Mendikbud untuk belajar mencari tahu kondisi di berbagai daerah. Hal itu dimaksudkan agar ada aspirasi atau temuan yang didapat sebelum mengambil langkah dan membuat kebijakan. (Baca juga: Sekolah Dibuka, Pemerintah Wajib Sediakan APD untuk Siswa dan Guru )

Politikus PKB itu mendesak perlunya kementerian tersebut memiliki peta kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah. Misalnya, data sekolah mana saja yang belum mendapat akses terhadap internet, tidak mampu membeli alat kesehatan, dan lainnya.

“Harusnya punya peta itu. Berapa banyak sekolah di daerah yang sudah bisa akses internet maupun yang belum. Kemudian, berapa sekolah yang tidak mampu mengadakan protokol kesehatan karena masalah anggaran beli alatnya,” pinta dia. (Baca juga: Pria Lebih Suka Wanita yang Pandai Memasak, Ini Alasannya! )

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengumumkan hasil survei yang dilakukannya selama 6-8 Juni 2020 terhadap kesiapan sekolah melakukan pembelajaran dengan beradaptasi pada era normal baru. Ada 1.656 responden yang meliputi guru, kepala sekolah, manajemen sekolah atau yayasan dari berbagai jenjang pendidikan dasar hingga menengah di 34 Provinsi dan 245 kota/kabupaten seluruh wilayah Indonesia.

“Sebanyak 55,1 persen sekolah belum siap dengan kenormalan baru dalam pembelajaran. Ada sejumlah kendala yang dialami sekolah terkait kesiapan membuka aktivitas belajar mengajar tatap muka, di antaranya yaitu kesiapan sarana prasarana sekolah dan anggaran,” kata Wasekjen FSGI Satriwan Salim, Selasa 16 Juni 2020.

Bila dikaitkan waktu yang tepat membuka sekolah kembali, mayoritas responden itu menyatakan sekolah bisa dibuka kapan saja jika kondisi sudah normal. Sementara, sebanyak 20,8 persen responden menyarankan sekolah dibuka pada tahun ajaran baru Juli 2020. Adapun sisanya yaitu 16,2 persen meminta aktifitas belajar tatap muka di sekolah dimulai awal semester genap atau Januari 2021.