Sebut IPDN Sekolah Kedinasan Terbaik, Ini Harapan DPR ke Depan

JAKARTA - Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ) dinilai sebagai salah satu sekolah kedinasan terbaik di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR , Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan tim saat saat melakukan kunjungan kerja ke Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Rabu (23/3/2022).

"IPDN sebagai salah satu sekolah kedinasan sudah cukup baik dalam melakukan pengelolaan pendidikan sehingga sampai detik ini dapat menjadi salah satu sekolah kedinasan terbaik di Indonesia," kata Ahmad Doli dalam keterangan resminya, Kamis (24/2/2022).



Ahmad Doli mengatakan bahwa kunjungan kerja spesifik ini merupakan tugas dan tanggung jawab Komisi II DPR secara konstitusional, khususnya dalam bidang pengawasan terhadap mitra-mitra komisi.

Menurutnya, kunjungan ke sekolah-sekolah kedinasan di lingkungan mitra Komisi II ini karena pihaknya ingin fokus memantau semua bidang kerja dari mitra Komisi II, terutama sekolah-sekolah kedinasan.

"Terkait sekolah kedinasan ini sangat penting karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara Indonesia. Kalau kita membicarakan masa depan Indonesia, kita harus pula fokus dalam menjamin kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak didik di sini (IPDN)," tutur dia.



"Kita harus menjamin kualitas pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak didik ini bisa berlangsung dengan baik karena orang yang kita didik inilah yang menjamin kelangsungan perjalanan negara kita," sambung Ahmad Doli.

Terlebih, lanjut Ahmad Doli, IPDN merupakan sekolah kedinasan yang menghasilkan pamong praja di mana nanti tugasnya kembali kepada fungsi pemerintah untuk melayani publik.

"Jadi, IPDN harus betul-betul siap karena output lembaga pendidikan ini akan berinteraksi dengan kepentingan publik atau masyarakat. Jadi, harus kita pastikan bagaimana produknya ini punya kualitas dalam konteks leadership, komunikasi, management, administratif dan lain-lain," papar Ahmad Doli.

Dalam kesempatan itu, Doli juga menegaskan komitmennya untuk konsisten memberikan dukungan penuh kepada IPDN, agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam IPDN, seperti anggaran untuk fasilitas hingga makan dan minum (mamin) praja.

"Saya kira nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam rapat kerja Komisi II beserta Kemendagri terkait dukungan-dukungan lain, seperti anggaran untuk fasilitas, konsumsi makan praja yang dapat kita berikan sebagai supporting system kami kepada IPDN," tegasnya.

Dalam kunjungannya ke Kampus IPDN Jatinangor, tim Komisi II DPR juga mendapatkan paparan proses pendidikan, alokasi anggaran untuk biaya makan praja, instrument dan standar penilaian terhadap akreditasi IPDN, sarana dan prasaran serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh praja pada saat pandemi berlangsung dari Rektor IPDN Dr Hadi Prabowo, M.M.

Hadi Prabowo pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR yang telah memberikan atensi tinggi kepada IPDN.

"Kami mengucapkan terima kasih karena Bapak/Ibu yang terhormat telah hadir di sini untuk turut memonitoring IPDN, juga telah memberikan ucapan Dies Natalis ke-66 IPDN kemarin. Itu menjadi salah satu motivasi dan semangat kami untuk dapat terus berkembang menjadi sekolah kedinasan yang lebih baik lagi," katanya.

Tim Komisi II DPR yang kali ini mengunjungi IPDN berjumlah 14 orang dan diketuai oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Komisi II Fraksi Partai Golkar.

Selain Ahmad Doli Kurnia, hadir dalam rombongan tim komisi II DPR yakni Junimart Girsang (Wakil Ketua Komisi II FP PDIP), Saan Mustopa (Wakil Ketua Komisi II dari FP Nasdem), Ihsan Yunus ( FP PDIP), Hugua (FP PDIP), Aida Muslimah (FP PDIP), Aminurokhman (FP Nasdem), Mohammad Toha (FP Kebangkitan Bangsa), Anwar Hafid (FP Demokrat), Muhammad Muraz (FP Demokrat), Teddy Setiadi (FP Keadilan Sejahtera), Sodik Mudjahid (FP Gerindra), Rezka Oktoberia (FP Demokrat) dan Guspardi Gaus (FP Amanat Nasional).

Selain itu, hadir pula mewakili Menteri Dalam Negeri yakni Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri dan Perwakilan dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.