Pertama di Indonesia, Sekolah Toleransi Jabar Terapkan Kurikulum Antiradikalisme
loading...
Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi meresmikan Sekolah Toleransi di SMA Negeri 1 Depok, Rabu (20/4). Foto/Ist
A
A
A
DEPOK - Provinsi Jawa Barat menggagas Sekolah Toleransi dalam upaya memperkuat jiwa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Sekolah Toleransi pertama di Indonesia itu hadir di SMA Negeri 1 Kota Depok.
Kehadiran Sekolah Toleransi ditandai dengan penandatangan prasasti pencanangan Sekolah Tolerasi di SMA Negeri 1 Kota Depok oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Dedi Supandi; Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto; dan Wali Kota Depok Muhamad Indris.
Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, pencanangan Sekolah Tolerasi pertama di Indonesia ini merupakan upaya membumikan jiwa nasionalisme dan kebangsaan melalui pendidikan di tingkat SMA/SMK/Sederajat di Jabar.
"Sekolah Toleransi pertama di Indonesia ini bisa menjadi contoh lain untuk sekolah yang ada di Jawa Barat, umumnya di Indonesia," ujar Dedi di Depok, Rabu (20/4/2022).
Diakui Dedi, implementasi Sekolah Toleransi sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Garut. Pihaknya berharap, dengan hadirnya Sekolah Toleransi di Kota Depok, setiap sekolah tingkat SMA/SMK/Sederajat di Jabar dapat mengimplementasikan program serupa. Ada pun total seluruh SMA/SMK/Sederajat di Jabar mencapai 5.033 sekolah.
"Implementasinya ke depan seperti di Garut. Kita berharap, kurikulum antiradikalisme dan toleransi masuk ke dalam kurikulum, bagian dari mata pelajaran PPKN di Satuan Pendidikan di Disdik kabupaten/kota," jelasnya.
Menurut Dedi, dalam mata pelajaran PPKN Sekolah Toleransi, ada pendidikan antikorupsi yang sudah digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.
"Saya berharap, di seluruh siswa-siswi se-Jabar itu ada tagline per harinya. Misalnya, hari Senin harus bercerita tentang kebangsaan, Selasa bercerita tentang persatuan, Rabu tentang budaya lokalnya, Kamis tentang musyawarahnya, Jumat tentang keagamaannya, Sabtu tentang berkunjung kepada orang tua atau kakek dan neneknya," papar Dedi.
Karenanya, dalam implementasi Sekolah Toleransi, sikap-sikap nasionalisme dan kebangsaan itu akan diajarkan sebagai bagian dari budaya Pancasila yang harus dilakukan peserta didik. "Jadi kita akan buat tagline per hari seperti itu, menjadi bagian dari upaya kita," katanya.
Sementara itu, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Untung Budiharto berharap, melalui Sekolah Toleransi, generasi muda memiliki sifat-sifat yang toleran, yakni menghargai sesama, mampu bekerja sama, dan menciptakan suatu kerukunan tanpa memandang suku, bangsa, dan agama.
"Sehingga, dari sekolah inilah kader-kader toleransi selalu muncul dan menjadi pioner di masyarakat. Tentu saja ini perlu kita tularkan di sekolah-sekolah lain karena memang toleransi ini menjadi satu kekuatan untuk menjaga persatuan dalam skala mikro, keluarga, masyarakat maupun di tataran bangsa dan negara Indonesia," katanya.
Kehadiran Sekolah Toleransi ditandai dengan penandatangan prasasti pencanangan Sekolah Tolerasi di SMA Negeri 1 Kota Depok oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Dedi Supandi; Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto; dan Wali Kota Depok Muhamad Indris.
Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, pencanangan Sekolah Tolerasi pertama di Indonesia ini merupakan upaya membumikan jiwa nasionalisme dan kebangsaan melalui pendidikan di tingkat SMA/SMK/Sederajat di Jabar.
"Sekolah Toleransi pertama di Indonesia ini bisa menjadi contoh lain untuk sekolah yang ada di Jawa Barat, umumnya di Indonesia," ujar Dedi di Depok, Rabu (20/4/2022).
Diakui Dedi, implementasi Sekolah Toleransi sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Garut. Pihaknya berharap, dengan hadirnya Sekolah Toleransi di Kota Depok, setiap sekolah tingkat SMA/SMK/Sederajat di Jabar dapat mengimplementasikan program serupa. Ada pun total seluruh SMA/SMK/Sederajat di Jabar mencapai 5.033 sekolah.
"Implementasinya ke depan seperti di Garut. Kita berharap, kurikulum antiradikalisme dan toleransi masuk ke dalam kurikulum, bagian dari mata pelajaran PPKN di Satuan Pendidikan di Disdik kabupaten/kota," jelasnya.
Menurut Dedi, dalam mata pelajaran PPKN Sekolah Toleransi, ada pendidikan antikorupsi yang sudah digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.
"Saya berharap, di seluruh siswa-siswi se-Jabar itu ada tagline per harinya. Misalnya, hari Senin harus bercerita tentang kebangsaan, Selasa bercerita tentang persatuan, Rabu tentang budaya lokalnya, Kamis tentang musyawarahnya, Jumat tentang keagamaannya, Sabtu tentang berkunjung kepada orang tua atau kakek dan neneknya," papar Dedi.
Karenanya, dalam implementasi Sekolah Toleransi, sikap-sikap nasionalisme dan kebangsaan itu akan diajarkan sebagai bagian dari budaya Pancasila yang harus dilakukan peserta didik. "Jadi kita akan buat tagline per hari seperti itu, menjadi bagian dari upaya kita," katanya.
Sementara itu, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Untung Budiharto berharap, melalui Sekolah Toleransi, generasi muda memiliki sifat-sifat yang toleran, yakni menghargai sesama, mampu bekerja sama, dan menciptakan suatu kerukunan tanpa memandang suku, bangsa, dan agama.
"Sehingga, dari sekolah inilah kader-kader toleransi selalu muncul dan menjadi pioner di masyarakat. Tentu saja ini perlu kita tularkan di sekolah-sekolah lain karena memang toleransi ini menjadi satu kekuatan untuk menjaga persatuan dalam skala mikro, keluarga, masyarakat maupun di tataran bangsa dan negara Indonesia," katanya.
(mpw)
Lihat Juga :
