Guru Gagap PJJ, Kemendikbud Diminta Gandeng TVRI Sajikan Tontonan Berkualitas
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan akibat pandemi virus corona ( Covid-19 ) menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Masih banyak guru, siswa maupun orang tua siswa yang dinilai belum bisa beradaptasi dengan sistem baru ini.
Anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat mengatakan, sistem PJJ memang sudah ada cantolan hukumnya. Misalnya UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, dalam kenyataannya, PJJ masih menyisakan banyak catatan, seperti mengenai ketersediaan teknologi dan infrastruktur.
"Sekarang kita ketambahan pandemi yang memaksa pemberlakuan kembali PJJ karena bencana nonalam. PJJ dari waktu lalu sampai saat ini lemah sehingga harus menjadi perhatian sendiri," kata politikus Partai Nasdem ini dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara virtual, Senin (22/6/2020).
Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, mengatakan, perlu ada solusi yang sangat komprehensif dan melibatkan banyak departemen dalam penerapan PJJ. "Kita memerlukan kurikulum yang adaptif sehingga dapat diterapkan pada model pembelajaran jarak jauh. Kemendikbud harus bisa mempersiapkan strategi yang berlaku tidak hanya oleh guru , tapi juga orang tua," katanya.
Menurut Rerie yang juga Wakil Ketua MPR, pihaknya menerima banyak keluhan di beberapa daerah, terutama di wilayah luar Jawa bahwa meskipun mereka memiliki sarana internet, namun mereka masih gagap dalam sistem PJJ. "Model pembelajarannya guru masih gagap. Yang ada tugas, kemudian disetorkan, ini membuat anak-anak stres. Keluhan anak lebih enak belajar di sekolah. Ini karena tenaga pengajar tidak memiliki kreativitas dan kurang referensi dalam pembelajaran jarak jauh ini, nah ini harus menjadi catatan," tuturnya.
Adanya aspek kendala psikologis, kata Rerie, juga harus mendapatkan perhatikan. Apalagi, selama ini sosialisasi PJJ dinilai masih sangat kurang sehingga para guru terpaksa mencari sendiri model-model pembelajaran yang dianggap tepat. "Meskipun belum tentu bisa diterima anak didik di sekolah sehingga menimbulkan masalah-masalah baru," urainya.
Rerie juga mengusulkan agar Kemendikbud mengoptimalkan keberadaan TVRI yang memiliki jangkauan siaran di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke pelosok-pelosok wilayah. "Saya masih ingat zaman saya kecil sekolah di pelosok di Kota Purwokerto, ada tayangan Pak Tino Sidin, itu tayangan favorit dan dijadikan salah satu cara untuk guru-guru saya seperti PR (pekerjaan rumah). Jadi murid harus menonton. Terus ada Unyil, itu juga tontonan wajib sehingga ketika kami sekolah, ada yang kami pelajari dari cerita Unyil. Zaman itu belum ada pemikiran pembelajaran jarak jauh, tapi menggunakan materi dari televisi dan itu bagi anak-anak lebih asyik," urainya. (Baca juga: Kemendikbud Tegaskan Mata Pelajaran Agama dan PPKN Tak Dilebur ).
Karena itu, Rerie meminta Kemendikbud untuk bekerja sama dengan TVRI dan memutar tontonan-tontonan film lama yang memiliki bobot pendidikan untuk membantu para guru mendapatkan materi yang bermutu.
Anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat mengatakan, sistem PJJ memang sudah ada cantolan hukumnya. Misalnya UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, dalam kenyataannya, PJJ masih menyisakan banyak catatan, seperti mengenai ketersediaan teknologi dan infrastruktur.
"Sekarang kita ketambahan pandemi yang memaksa pemberlakuan kembali PJJ karena bencana nonalam. PJJ dari waktu lalu sampai saat ini lemah sehingga harus menjadi perhatian sendiri," kata politikus Partai Nasdem ini dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara virtual, Senin (22/6/2020).
Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, mengatakan, perlu ada solusi yang sangat komprehensif dan melibatkan banyak departemen dalam penerapan PJJ. "Kita memerlukan kurikulum yang adaptif sehingga dapat diterapkan pada model pembelajaran jarak jauh. Kemendikbud harus bisa mempersiapkan strategi yang berlaku tidak hanya oleh guru , tapi juga orang tua," katanya.
Menurut Rerie yang juga Wakil Ketua MPR, pihaknya menerima banyak keluhan di beberapa daerah, terutama di wilayah luar Jawa bahwa meskipun mereka memiliki sarana internet, namun mereka masih gagap dalam sistem PJJ. "Model pembelajarannya guru masih gagap. Yang ada tugas, kemudian disetorkan, ini membuat anak-anak stres. Keluhan anak lebih enak belajar di sekolah. Ini karena tenaga pengajar tidak memiliki kreativitas dan kurang referensi dalam pembelajaran jarak jauh ini, nah ini harus menjadi catatan," tuturnya.
Adanya aspek kendala psikologis, kata Rerie, juga harus mendapatkan perhatikan. Apalagi, selama ini sosialisasi PJJ dinilai masih sangat kurang sehingga para guru terpaksa mencari sendiri model-model pembelajaran yang dianggap tepat. "Meskipun belum tentu bisa diterima anak didik di sekolah sehingga menimbulkan masalah-masalah baru," urainya.
Rerie juga mengusulkan agar Kemendikbud mengoptimalkan keberadaan TVRI yang memiliki jangkauan siaran di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke pelosok-pelosok wilayah. "Saya masih ingat zaman saya kecil sekolah di pelosok di Kota Purwokerto, ada tayangan Pak Tino Sidin, itu tayangan favorit dan dijadikan salah satu cara untuk guru-guru saya seperti PR (pekerjaan rumah). Jadi murid harus menonton. Terus ada Unyil, itu juga tontonan wajib sehingga ketika kami sekolah, ada yang kami pelajari dari cerita Unyil. Zaman itu belum ada pemikiran pembelajaran jarak jauh, tapi menggunakan materi dari televisi dan itu bagi anak-anak lebih asyik," urainya. (Baca juga: Kemendikbud Tegaskan Mata Pelajaran Agama dan PPKN Tak Dilebur ).
Karena itu, Rerie meminta Kemendikbud untuk bekerja sama dengan TVRI dan memutar tontonan-tontonan film lama yang memiliki bobot pendidikan untuk membantu para guru mendapatkan materi yang bermutu.
(zik)
Lihat Juga :
