Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
UMJ Resmi Lantik Kaprodi Doktor Administrasi Publik FISIP
loading...
Pelantikan Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UMJ. Foto/UMJ
A
A
A
JAKARTA - Rektor Universitas Muhamamdiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod resmi melantik Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra sebagai Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UMJ. Prodi ini diharapkan menjadi pusat keunggulan untuk bidang administrasi publik.
Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satispi menyampaikan, Program Studi Doktor merupakan harapan besar bagi FISIP. “Program Studi Doktor diharapkan dapat menjadi center of excellent administrasi publik yang berorientasi pada pemecahan masalah kontemporer,” katanya, melalui siaran pers, Kamis (28/7/2022).
Baca: Jelang Rakernas, LP Ma'arif NU PBNU Gelar Kunjungan ke UNISMA
“Program Doktor AP ini dibentuk atas dasar keinginan yang kuat dari dosen Administrasi Publik khususnya dan dosen FISIP UMJ secara umum yang telah membantu sampai dengan dilantiknya Ketua Prodi Doktor Administrasi Publik”, lanjut Evi.
Sedangkan Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod menyampaikan apresiasi atas berdirinya Program Studi Doktor Administrasi Publik. “Terbentuknya Prodi Doktor di FISIP UMJ, memberikan harapan besar kepada semua kaprodi di lingkungan UMJ untuk dapat mengembangkan UMJ melalui program-program unggulan di prodi masing-masing,” katanya.
Ia juga menegaskan, perlu strategi yang strategis untuk mengusung akreditasi UMJ unggul, serta identifikasi dosen dalam rangka pengembangan akan selalu dibantu secara sentral oleh UMJ.
Baca juga: Mahasiswa ITB Gagas Rumah Terapung untuk Solusi Banjir Jakarta
“Ketua Prodi Doktor yang guru besar harus menjadi pemantik dosen lainnya, sehingga dapat menciptakan akselerasi yang unggul, semakin meningkatnya guru besar di UMJ akan mengembangkan dosen pada pemenuhan Catur Dharma," ujar Sekretaris BPH UMJ Prof. Dr. H. Agus Suradika.
Ketua Kaprodi Doktor Administrasi Publik Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra yang baru saja dilantik, turut menambahkan bahwa Doktor Administrasi Publik akan diarahkan pada konsentrasi kebijakan bencana (mitigasi) dan resiko-resikonya. “Di mana, calon mahasiswa diharapkan memenuhi harapan kebutuhan kebijakan publik di masa mendatang”, ungkap Azhari.
Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satispi menyampaikan, Program Studi Doktor merupakan harapan besar bagi FISIP. “Program Studi Doktor diharapkan dapat menjadi center of excellent administrasi publik yang berorientasi pada pemecahan masalah kontemporer,” katanya, melalui siaran pers, Kamis (28/7/2022).
Baca: Jelang Rakernas, LP Ma'arif NU PBNU Gelar Kunjungan ke UNISMA
“Program Doktor AP ini dibentuk atas dasar keinginan yang kuat dari dosen Administrasi Publik khususnya dan dosen FISIP UMJ secara umum yang telah membantu sampai dengan dilantiknya Ketua Prodi Doktor Administrasi Publik”, lanjut Evi.
Sedangkan Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod menyampaikan apresiasi atas berdirinya Program Studi Doktor Administrasi Publik. “Terbentuknya Prodi Doktor di FISIP UMJ, memberikan harapan besar kepada semua kaprodi di lingkungan UMJ untuk dapat mengembangkan UMJ melalui program-program unggulan di prodi masing-masing,” katanya.
Ia juga menegaskan, perlu strategi yang strategis untuk mengusung akreditasi UMJ unggul, serta identifikasi dosen dalam rangka pengembangan akan selalu dibantu secara sentral oleh UMJ.
Baca juga: Mahasiswa ITB Gagas Rumah Terapung untuk Solusi Banjir Jakarta
“Ketua Prodi Doktor yang guru besar harus menjadi pemantik dosen lainnya, sehingga dapat menciptakan akselerasi yang unggul, semakin meningkatnya guru besar di UMJ akan mengembangkan dosen pada pemenuhan Catur Dharma," ujar Sekretaris BPH UMJ Prof. Dr. H. Agus Suradika.
Ketua Kaprodi Doktor Administrasi Publik Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra yang baru saja dilantik, turut menambahkan bahwa Doktor Administrasi Publik akan diarahkan pada konsentrasi kebijakan bencana (mitigasi) dan resiko-resikonya. “Di mana, calon mahasiswa diharapkan memenuhi harapan kebutuhan kebijakan publik di masa mendatang”, ungkap Azhari.
(nnz)
Explore More