KPK Dorong Penguatan Pendidikan Antikorupsi di SMA dan Sederajat di Jabar
loading...
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dihadiri jajaran KPK di Kantor Disdik Jabar, Selasa (23/8/2022). Foto/Dok/Disdik Jabar
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pendidikan antikorupsi yang telah diimplementasikan di SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Jawa Barat.
Apresiasi tersebut disampaikan KPK dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan ( Disdik ) Jabar, Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung, Selasa (23/8/2022).
Direktur Jenjang Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha menyatakan, Jabar menjadi provinsi terdepan dalam implementasi pendidikan antkorupsi di SMA, SMK dan SLB Negeri.
"Kami sangat tahu kalau di Dinas Pendidikan wilayah Jabar ini implementasi antikorupsi sudah dilakukan dalam bentuk mata pelajaran PPKN," ujar Aida.
Tidak hanya itu, pihaknya pun mengapresiasi reward dan punishment terkait antikorupsi yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan di Jabar. Meskipun, kata Aida, masih ada pelanggaran yang harus ditindak.
"Jadi misalnya sekarang selesai PPDB, kalau ada intervensi dan pelanggaran ya ditegakan aturannya, yang memanipulasi data juga harus diberikan sanksi," tegasnya.
Dia pun menyoroti upaya Disdik Jabar yang terus mengaktifkan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) lewat berbagai program dan kegiatan. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pemicu implmentasi pendidikan antikorupsi di Jabar berkembang.
Termasuk, tambah Aida, adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan antikorupsi.
Apresiasi tersebut disampaikan KPK dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan ( Disdik ) Jabar, Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung, Selasa (23/8/2022).
Direktur Jenjang Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha menyatakan, Jabar menjadi provinsi terdepan dalam implementasi pendidikan antkorupsi di SMA, SMK dan SLB Negeri.
"Kami sangat tahu kalau di Dinas Pendidikan wilayah Jabar ini implementasi antikorupsi sudah dilakukan dalam bentuk mata pelajaran PPKN," ujar Aida.
Tidak hanya itu, pihaknya pun mengapresiasi reward dan punishment terkait antikorupsi yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan di Jabar. Meskipun, kata Aida, masih ada pelanggaran yang harus ditindak.
"Jadi misalnya sekarang selesai PPDB, kalau ada intervensi dan pelanggaran ya ditegakan aturannya, yang memanipulasi data juga harus diberikan sanksi," tegasnya.
Dia pun menyoroti upaya Disdik Jabar yang terus mengaktifkan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) lewat berbagai program dan kegiatan. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pemicu implmentasi pendidikan antikorupsi di Jabar berkembang.
Termasuk, tambah Aida, adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan antikorupsi.
